07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Audiensi Dengan KPK, BEM FH Unimal: Berantas Korupsi di Aceh!

...

  • Fazil
  • 29 November 2019 11:30 WIB

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 28 November 2019, sore.

Dalam audiensi itu Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli, didampingi Sekjend BEM FH, Arie Prayoga, dan Muhammad Willy, Kabid Aspirasi Mahasiswa BEM FH. Perwakilan BEM FH Unimal tersebut beraudiensi dengan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dan pegawai KPK lainnya.

Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli, mengatakan pihaknya menyampaikan kepada KPK tentang berbagai indikasi korupsi di Aceh. Hal ini terlihat dengan jumlah dana Otsus yang luar biasa, tapi Aceh masih menduduki posisi daerah termiskin se-Sumatera. Kondisi ini terjadi, kata dia, diduga akibat manajemen keuangan yang salah.

"Kami ingin KPK dengan wewenang pencegahan dan penindakan bisa lebih memonitoring Provinsi Aceh, agar masyarakat Aceh bisa terlepas dari kemiskinan dan bisa hidup lebih sejahtera ke depannya ketika tikus-tikus berdasi ini bisa dimusnahkan," kata Fadli dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Kamis malam.

Menurut Fadli, pihaknya juga menyampaikan kepada KPK bahwa yang paling urgensi terkait Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Pasalnya, jumlah penduduk miskin di dua daerah ini cukup banyak. Pertumbuhan ekonomi masyarakat stagnan dan tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah setempat. 

"Apalagi Kota Lhokseumawe yang masih hangat dengan korupsi pengadaan sapi yang masif, yang telah terjerat beberapa pejabat di dalamnya," kata Fadli.

Selain itu, lanjut Fadli, pihaknya menyampaikan kepada KPK soal pembatalan pembangunan rumah duafa oleh Pemerintah Aceh tahun 2019 yang anggarannya sudah dialokasikan pada Baitul Mal Aceh. Dilaporkan pula terkait pengadaan mobil dinas puluhan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang nominalnya mencapai Rp100 miliar. 

"Saat kita sampaikan hal itu, Jubir KPK Febri, terkejut dengan pengadaan mobil dinas yang jumlahnya mencapai Rp100 miliar. Padahal, yang lebih urgensi adalah pembangunan rumah duafa, bukan pengadaan mobil dinas," ungkap Fadli.

Fadli menambahkan, "Kita juga menyampaikan kasus dugaan korupsi uang untuk kombatan GAM sejumlah Rp650 miliar yang kasusnya stagnan di Kejati Aceh sampai saat ini. Alhamdulillah respons KPK sangat baik, KPK akan segera menyikapi dan menindaklanjuti laporan-laporan yang kami sampaikan tersebut".

"Kita lihat ke depannya jika ada pejabat yang berbuat salah mungkin dia (pejabat) akan memakai rompi yang akan diberikan oleh KPK. Pejabat Aceh yang jahat dan menyengsarakan rakyatnya dengan cara korupsi selama ini maka berhati-hatilah, karena kita semua tidak tahu kapan KPK akan turun ke lapangan," kata Ketua BEM FH Unimal itu.

Oleh karena itu, Fadli mengajak semua pihak mendukung segala tindakan KPK atas nama kebenaran. "Karena korupsi adalah musuh kita bersama," tegasnya.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.