07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


DPM Unsam Gelar Semnas Bahas Polemik UU KPK, Presiden Didesak Keluarkan Perppu

...

  • PORTALSATU
  • 10 October 2019 10:30 WIB

Foto: DPM Unsam
Foto: DPM Unsam

LANGSA -  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didesak mengeluarkan Perppu untuk menganulir UU KPK hasil revisi yang telah disepakati  DPR RI beberapa waktu lalu. Pasalnya, UU KPK yang telah disepakati DPR RI dinilai dapat memangkas kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Demikian poin-poin mencuat dalam Seminar Nasional (Semnas) tentang Polemik RUU KUHP dan UU KPK yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Samudera (Unsam) Kota Langsa, di Aula Cakra Donya, Langsa, 9 Oktober 2019.

Semnas menampilkan narasumber Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara/USU), Dr. Wilsa, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Unsam), dan Baihaqi (Aktivis Masyarakat Transparansi Aceh/MaTA), dibuka oleh Bukhari, S.Pd., MPd., Wakil Rektor III Unsam.

Amiruddin, Ketua DPM Unsam menyebutkan Semnas ini bagian untuk memberikan beberapa pengetahuan khususnya kepada mahasiswa terkait beberapa rancangan regulasi dan juga UU KPK yang telah disepakti DPR RI. Kegiatan ini juga upaya DPM Unsam agar mahasiswa mengetahui dan mengikuti isu kekinian.

Dia menyatakan, DPM Unsam dengan tegas menolak upaya pelemahan terhadap KPK. Menurut Amiruddin, ditetapkannya UU KPK hasil revisi oleh DPR RI membuat oknum-oknum dapat melakukan korupsi berjemaah. “Hal ini justru dapat membuat masyarakat rugi dan menambah beban negara,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., dalam paparanya menyebutkan, revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI adalah upaya untuk memperlemah KPK dalam penindakan kasus korupsi. Pakar Hukum Pidana ini menilai UU hasil revisi tersebut hanya memberi wewenang untuk melakukan pencegahan korupsi, tanpa diperkuat dengan upaya penindakan.

Di sisi lain, Mahmud Mulyadi juga mempertanyakan siapa yang akan mengawasi dewan pengawas. “Apakah harus dibentuk pengawas untuk mengawasi dewan pengawas lagi?”

Baihaqi, aktivis MaTA menyebutkan, UU KPK yang baru ini merupakan aturan untuk membuat "nyaman" koruptor. Beberapa poin sebelumnya yang menjadi kekuatan KPK justru dipangkas habis melalui UU KPK hasil revisi.

Menurut Baihaqi, beberapa poin krusial misalnya keberadaan dewan pengawas yang memiliki kewenangan luar biasa dibandingkan komisioner KPK. “KPK juga tidak lagi menjadi lembaga yang independen dan bahkan tidak ada lagi penyelidik dan penyidik independen”.

“Ini adalah malapetaka pemberantasan korupsi yang harus dilawan. Oleh karena itu, penerbitan Perppu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Presiden untuk mengembalikan kewenangan KPK,” tegas Baihaqi.

Dr. Wilsa, S.H., M.H., lebih banyak mengupas tentang pasal-pasal dinilai ngawur dalam RUU KUHP. Di antaranya, pasal terkait pemerkosaan, kontrasepsi dan gelandangan, dan poin-poin lain.

Semnas tersebut melibatkan ratusan mahasiswa dari perwakilan seluruh kampus di Kota Langsa, organisasi mahasiswa eksternal dan juga dihadiri Ketua Sementara DPRK Langsa serta perwakilan dari Pemko Langsa.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.