20 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Dua Calon Usai Walk Out saat Pemilihan Rektor Unimal

...

  • Fazil
  • 10 December 2018 22:35 WIB

Calon Rektor Unimal Iskandar Zulkarnaen (kiri) dan Wesli saat menyampaikan keterangan pers. Foto: Fazil/portalsatu.com
Calon Rektor Unimal Iskandar Zulkarnaen (kiri) dan Wesli saat menyampaikan keterangan pers. Foto: Fazil/portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Dua calon Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) periode 2018-2022, mempersoalkan pemilihan rektor yang digelar dalam rapat senat tertutup, di Aula Meurah Silue, Kampus Pascasarjana Unimal, Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Senin, 10 Desember 2018.

Kedua calon rektor tersebut, Dr. Ir. Wesli, M.T. (Dosen Fakultas Teknik), dan Iskandar Zulkarnaen, S.E., M.Si., Ph.D. (Dosen Fakultas ISIP). Keduanya keluar atau walk out dari ruang rapat senat saat berlangsung pemilihan rektor.

Awalnya, situasi rapat senat tertutup itu berlangsung kondusif. Dua calon rektor dan beberapa anggota senat mempertanyakan legalitas senat dan legalitas salah seorang calon rektor yang ijazah doktoral (S3)-nya keluar saat program studi tersebut tidak terakreditasi.

Demikian disampaikan calon Rektor Unimal, Iskandar Zulkarnaen, saat konferensi pers usai pemilihan rektor tersebut, Senin, sore. Menurut Iskandar Zulkarnaen, Ketua Senat Unimal, Prof. Apridar, yang masih menjabat sebagai rektor tidak mau melanjutkan pembahasan tentang persoalan tersebut, dengan alasan bahwa sudah mendapat persetujuan dari Menteri Ristekdikti.

Iskandar Zulkarnaen melanjutkan, Ketua Rapat Senat tetap melakukan pemilihan dan tidak memberikan penjelasan yang semestinya. Sehingga beberapa anggota senat dan dua calon rektor keluar dari ruang rapat senat tersebut, karena pihaknya tidak ingin ikut serta dalam kegiatan yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.

"Tetapi sebelumnya beberapa sivitas akademika Unimal telah menyampaikan permasalahan tersebut melalui pengaduan tertulis sebanyak tiga kali kepada pihak Kemenristekdikti, namun tidak mendapat jawaban atas pengaduan tersebut," ungkap Iskandar Zulkarnaen.

Iskandar Zulkarnaen menilai ada beberapa permasalahan dan dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan. Kata dia, masa jabatan keanggotaan senat Unimal periode 2014-2018 telah berakhir, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Rektor Unimal definitif periode 2014-2018 pada tanggal 14 Oktober 2018. Dia menyebut Rektor Unimal diangkat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No.204/MPK.A4/KP/2014, sesuai dengan Pasal 48 ayat (9) Permendiknas Nomor 36 Tahun 2006 tentang Status Unimal.

"Maka Senat Unimal harus dipilih ulang karena masa tugasnya telah berakhir, karena keanggotaan Senat Unimal periode 2014-2018 tidak berstatus hukum atau demisioner. Bahwa status demisioner keanggotaan senat berimplikasi yuridis pada keabsahan tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh senat," ujar Iskandar Zulkarnaen.

Selain itu, kata Iskandar Zulkarnaen, Kemenristekdikti, Rektor Unimal, dan Panitia Pemilihan Rektor Unimal periode 2014-2018 yang melaksanakan pemilihan rektor pada 10 Desember 2018 diduga telah melanggar atau menbahayakan norma dan merugikan kepentingan hukum itu sendiri, yakni tentang hak atau keadaan yang penting untuk kepentingan bersama. Terhadap beberapa pelanggaran yang serius ini terutama pada diskresi yang dilakukan, kata dia, Rektor Unimal harus bertanggung jawab secara hukum administrasi negara dan hukum pidana. "Dan itu berimplikasi pada penggunaan anggaran negara terutama pada tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada dekan yang tidak memenuhi syarat hukum".

Sementara itu, calon Rektor Unimal, Wesli, menyebutkan, Rektor Unimal terpilih (Herman Fithra) mendaftar sebagai calon rektor pada 25 Mei 2018, dengan menyertakan ijazah doktor (S3) Program Studi Perencanaan Wilayah dari USU yang tidak berstatus akreditasi BAN-PT. Dengan tidak berstatus akreditasi tersebut, kata dia, bertentangan dengan Pasal 60 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Wesli melanjutkan, "Yang tidak terakreditasi maksudnya adalah tidak lain untuk menghindari lahirnya ijazah palsu pada perguruan tinggi. Jadi, ijazah yang terbit pada salah satu baik prodi maupun satuan pendidikan yang terakreditasi tetap dianggap sah, karena salah satunya sudah campur tangan pemerintah. Namun untuk layak dan akuntabilitas ijazah atau gelar berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf a, akreditasi program studi mutlak diperlukan karena penyelenggaraan pendidikan atau studi itu ada pada program studi".

Diberitakan sebelumnya, Dekan Fakultas Teknik, Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., terpilih sebagai Rektor Unimal dalam Rapat Tertutup Senat Universitas Malikussaleh (Unimal) Pemilihan Calon Rektor periode 2018-2022, di Aula Meurah Silue, Kampus Pascasarjana Unimal, Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Senin, 10 Desember 2018.

Herman Fithra meraih 46 suara. Sedangkan dua calon rektor lainnya, Iskandar Zulkarnaen, S.E., M.Si., Ph.D. (Dosen Fakultas ISIP), hanya 2 suara, dan Dr. Ir. Wesli, M.T. (Dosen Fakultas Teknik), tidak mendapatkan suara atau nol.

Dalam pemilihan rektor Unimal tersebut, perwakilan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memiliki hak suara 35 persen (18 suara), ditambah suara anggota senat 35 suara. Namun, ada anggota senat termasuk dua calon rektor yang melakukan walk out, sehingga jumlah suara hasil pemilihan Rektor Unimal sebanyak 48 suara.

"Alhamdulillah, hari ini kita telah memperoleh hasil dari pemilihan tersebut," kata Ketua Senat Unimal, Prof. Apridar kepada para wartawan usai pemilihan Rektor Unimal.

Apridar melanjutkan, "Perlu juga diketahui bahwa setiap tahapan (pemilihan) yang kami lakukan itu selalu berkonsultasi dengan pihak Kemenristekdikti RI. Artinya aturan-aturan yang kita jalankan tersebut jangan sampai berbenturan dengan aturan yang sudah ditetapkan".

"Mengapa setiap tahapan selalu kita berkonsultasi, hal itu supaya tidak ada kesalahan. Apabila ada kejanggalan atau berbenturan dengan mekanisme yang berlaku dalam proses tahapan pemilihan rektor, itu biasanya pihak Kemenristekdikti menyuruh untuk mengulang serta memperbaiki sesuai kesalahan yang dilakukan," ujar Apridar.[]
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.