26 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata JaDI saat Diskusi Publik 'Titik Kritis Pemilu 2019'

...

  • Fazil
  • 20 February 2019 20:45 WIB

Ridwan Hadi. Foto: istimewa
Ridwan Hadi. Foto: istimewa

LHOKSEUMAWE -  Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi, mengatakan, jika melihat Pemilu 2019 dari perspektif hukum dan perundang-undangan, ada beberapa potensi pelanggaran hukum. Kalau daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah dan terabaikan akan memengaruhi hak konstitusional warga negara. 

"Negara akan rugi karena hasil kerja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan akan mengarah kepada kemerosotan demokrasi," ujar Ridwan Hadi saat menjadi pembicara diskusi publik 'Titik Kritis Pemilu 2019' digelar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh (Unimal), di Gedung Cut Meutia Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Rabu, 20 Februari 2018.

 Sedangkan titik kritis tahapan pendistribusian logistik dan kekurangan surat suara, kata Ridwan, juga bisa menjadi masalah lainnya. "Problem ini mulai menguat pada momen pemilu kali ini dan diperlukan pola antisipasi yang tepat," kata mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ini.

Narasumber lainnya, dosen Antropologi FISIP Unimal, Teuku Kemal Fasya, menyebutkan, Indonesia berada pada fase transisi demokrasi yang tidak terlalu mengembirakan. Hoaks dan black campaign yang menguat selama ini menyerang aspek sentimentil dan primordial pemilih, isu SARA dieksploitasi sedemikian rupa sehingga memengaruhi pandangan masyarakat awam. Di sisi lain, kata dia, para penyelenggara pemilu masih terperangkap pada isu-isu yang bisa memperkeruh hubungan. 

“KPU dan Bawaslu masih sering berseteru dalam penafsiran tentang Undang-Undang Pemilu, sehingga tidak sehat sebagai proses penyelenggaraan pemilu yang seharusnya konstruktif," kata Kemal Fasya.

Kemal menyimpulkan, siapapun presidennya isu-isu krusial tetap masih terjadi seperti penangangan masalah kejahatan masa lalu, rekonsolidasi aktor-aktor demokrasi, politik agraria yang belum menyejahterakan petani dan nelayan, masa depan energi, reindustrialisasi 4.0, politik ekonomi terutama di sektor riil dan ekstraktif dan isu keutuhan NKRI, pluralisme, dan multikulturalisme.

Direktur Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada, yang juga menjadi pemateri, membahas titik kritis kepemiluan dari perspektif keamanan dan politik  berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan ketentraman masyarakat. Pengaruh gejolak politik nasional pada Pemilu 2019 bisa berpotensi memengaruhi politik lokal Aceh.

"Logika rasionalnya, jika caleg maupun elite partai pengusung kedua kubu kandidat presiden memainkan isu SARA, bisa menyebabkan keamanan terganggu dan membahayakan keselamatan bangsa. Tingkat kriminalitas setiap menjelang pemilu khsusunya di Aceh cenderung meningkat yang memengaruhi situasional keamanan. Mencermati kemungkinan kriminalitas yang terjadi di tahun politik lebih diwarnai intimidasi, tindakan kekerasan fisik, perusakan alat peraga, penyebaran kampanye hitam, dan lain-lain," ungkap Aryos.

Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018, lanjut Aryos, menemukan tiga daerah yang tingkat penyebaran informasi bohong atau hoaks sangat tinggi yaitu Aceh, Jawa Barat, dan Banten. Dari total 116,034,389 penduduk berdasarkan data BPS tahun 2010, LIPI mengambil sampel 1800 responden (200 orang di setiap provinsi) dengan kelompok usia mulai dari 17 hingga 64 tahun, dan menemukan kegawatan ternyata terjadi di ujung pulau Sumatera. 

"Hasil riset Jaringan Survei Inisiatif pada 2018, ditemukan fakta bahwa 52% pemuda kesulitan dalam membedakan antara berita hoaks dan bukan. Alasan mengapa kesulitan membedakan hoaks 49% menjawab karena mendapatkan berita dari sumber yang tidak terpercaya, dan 40% menganggap berita tersebut bermanfaat padahal berita palsu," ujar Aryos.

Sekretaris UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Unimal, Riyandi Praza, mengatakan, kegiatan ini bagian dari tanggung jawab Unimal terhadap problem kebangsaan, salah satunya momen demokrasi elektoral seperti pemilu.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.