12 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ketua BEM Unimal: DPRA 'Bek Teunget', Ingat Amanah dan Kepercayaan Rakyat

...

  • Fazil
  • 02 October 2019 09:00 WIB

Ketua BEM Unimal, Royhan (kanan) dan Wakil Ketua BEM, Muhammad Sabar (kiri). Foto: Istimewa
Ketua BEM Unimal, Royhan (kanan) dan Wakil Ketua BEM, Muhammad Sabar (kiri). Foto: Istimewa

LHOKSEUMAWE - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) menilai DPRA periode 2014-2019 sebagai parlemen terburuk di Aceh sejak perdamaian Aceh atau pasca-MoU Helsinki. DPRA dinilai gagal menjalankan dengan baik tiga fungsi, yaitu legislasi, pengawasan dan penganggaran.

"DPR Aceh sering bercanda dengan rakyat dalam melakukan tugasnya sebagai dewan," kata Ketua BEM Unimal, Royhan, kepada portalsatu.com, Rabu, 2 Oktober 2019, pagi. Bahkan, kata dia, pihaknya juga menilai anggota DPRA malas kerja, apalagi ketika membahas tentang isu keacehan, dan masih banyak persoalan di Aceh terkait qanun yang belum direalisasikan. 

"Anggota DPR Aceh terkesan dalam 'ule hanya peng' saja, giliran berkenaan dengan APBA itu sangat cepat diproses dan ditanggapi, itupun sangat tidak efektif karena beberapa kali pengesahan APBA selalu memihak kepada dewan sendiri dan tidak memihak kepada kesejahteraan masyarakat," ujar Royhan.

Royhan menambahkan, "Sungguh gagal DPRA (periode 2014-2019). Tidak mampu menuntaskan janji mereka terhadap rakyat Aceh, yang setiap perumusan Qanun Aceh itu diplot anggaran sangat banyak. Akan tetapi masih saja belum kunjung usai dituntaskan keingan rakyat Aceh terhadap lahirnya qanun yang menguntungkan rakyat Aceh".

Oleh karena itu, lanjut Royhan, pihaknya menaruh harapan kepada DPRA periode 2019-2024, agar tidak mengikuti jejak "pemalas" dalam penyelesaian masalah seperti DPRA sebelumnya. Tetapi harus peka, sadar dan mengetahui tugas dan fungsinya sebagai DPRA dan bukan sebagai anggota "huru hara" yang tidak sadar diri akan tupokasinya. Selain itu, DPR Aceh juga harus berani bertindak dalam tugasnya mengawasi kinerja gubernur. "Dan DPRA 'bek teunget', ingat amanah dan kepercayaan rakyat," tegasnya  

"Kami mahasiswa melihat bahwa DPRA selama ini sangat lemah dalam pengawasannya dan gebrakan yang menguntungkan rakyat. Tapi dewan itu sangat gagah kalau sudah berbicara terkait APBA, hal ini terbukti bisa kita lihat secara nyata di mana persoalan perizinan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak kunjung usai. Sedangkan APBA cepat usai tapi DPRA yang senang, bukan rakyat," ungkap Royhan.

Menurut Royhan, sungguh sangat lucu jika DPR Aceh tidak mampu menyelesaikan qanun-qanun secara tuntas. "Mungkin saja mereka tidak becus sehingga itu semua tidak selesai, maka kursi DPRA harus dikuasi oleh orang-orang yang memang mempunyai kapasitas dan kualitas yang mampu menuntaskan itu semua," katanya.

"Ada 81 anggota DPRA periode 2019-2024 yang baru saja dilantik, dan harus bekerja lebih maksimal daripada dewan sebelumnya untuk melanjutkan tugas yang belum selesai dan harus lebih terbuka dengan masyarakat. Artinya, DPRA yang baru dilantik jangan lari dari kepentingan rakyat Aceh, karena dewan adalah rakyat yang memilihnya maka harus mengikuti kemauan rakyat Aceh," kata Royhan.

Royhan meminta DPRA ke depan terbuka kepada publik terkait semua program atau kegiatan yang diusulkan kepada eksekutif melalui dana pokir yang dikelola. Sehingga usulan itu jelas dan diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat Aceh. "Karena selama ini, itu semua terjadi tanpa diketahui oleh masyarakat secara komprehensif". 

"Kita juga mengharapkan agar ke depannya dewan perwakilan rakyat Aceh lebih giat berpikir dan kerja untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat Aceh, dan juga harus memikirkan langkah-langkah yang terstruktur dengan konstruktif untuk masa depan Aceh sampai 2024. Karena kemajuan suatu provinsi tidak lahir hanya sebatas sebuah kesenangan karena uang semata, tetapi harus siap menderita untuk memikirkan rakyatnya, dan terpenting harus siap dan rela meninggalkan kemerdekaan dirinya untuk memerdekakan rakyat Aceh," tegas Royhan.

Di samping itu, Royhan menyebutkan, sebagaimana diketahui bersama bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh hampir berakhir. Jika tidak ada perpanjangan Dana Otsus, maka ini momentum terakhir untuk memanfaatkan dana tersebut untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. "Jangan main-main, jika kelak hanya tinggal sebuah penyesalan. Ketika kepercayaan rakyat Aceh diberikan kepada dewan maka jangan pernah sesekali mengkhianati kepercayaan tersebut".

"Kami sebagai mahasiswa selalu siap turun ke jalan apabila DPRA yang baru dilantik tidak becus menjalankan tugasnya sebagai dewan. Jika 81 dewan siap dilantik dan menjabat maka juga harus siap menjalankan amanah. Apabila tidak, maka harus siap juga untuk turun dari kursi dewan sebagai perwakilan rakyat Aceh," pungkas Royhan.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.