24 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Tanggapan Gubernur Aceh Atas Pendapat Banggar DPRA Terkait RAPBA 2020

...

  • PORTALSATU
  • 25 September 2019 21:30 WIB

Foto: istimewa
Foto: istimewa

BANDA ACEH – Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diwakili Sekda Aceh, Taqwallah, menyampaikan jawaban/tanggapan atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap rancangan Qanun tentang APBA (RAPBA) Tahun Anggaran 2020, dalam rapat paripurna di Gedung DPR Aceh, Selasa, 24 September 2019, malam.

Berikut jawaban/tanggapan Gubernur Aceh tersebut:

1. Kami akan memperhatikan pendapat, usul dan saran Badan Anggaran DPR Aceh dalam menyusun dokumen R-APBA Tahun Anggaran 2020, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berkenaan dengan pembagian anggaran yang dikelola oleh SKPA yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat kami sampaikan bahwa tahapan penyusunan anggaran dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang dijabarkan oleh masing-masing SKPA melalui Renja SKPA yang menggambarkan program dan kegiatan prioritas SKPA untuk mencapai target tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Aceh seperti yang tertuang dalam RPJMA Tahun 2017-2022.

3. Terkait dengan SKPA leading sector yang menyelenggarakan program nilai-nilai Budaya Aceh dan Dinul Islam, kita senantiasa serius dan fokus memperhatikan penganggarannya sesuai pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan untuk program pembangunan dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan dan terutama dari Anggota Dewan yang terhormat sangat kami harapkan demi terwujudnya Syariat Islam secara kaffah di Bumi Serambi Mekkah yang kita cintai.

4. Kami akan memperhatikan pendapat, usul dan saran Badan Anggaran DPR Aceh untuk lebih inovatif dalam penyelengaraan pendidikan Aceh Caroeng dalam meningkatkan mutu pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di Aceh, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan (SMK) untuk memodernkan alat praktek dan meningkatkan sumber daya tenaga pendidik.

5. Berkenaan dengan kenaikan tambahan penghasilan berupa pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) kepada Pejabat Struktural dan PNS di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal ini dilatarbelakangi bahwa nominal pemberian TPK tersebut sudah berlangsung selama lebih 10 (sepuluh) tahun, mulai 2 Januari 2009. Dari awal diberikan TPK sampai tahun 2019, belum pernah dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, tanpa bermaksud tidak sependapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh, sudah sewajarnya angka TPK tersebut dapat kita naikkan sesuai dengan angka yang pantas, sehingga akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja.

6. Berkenaan dengan anggaran Komite Olahraga nasional Indonesia (KONI) Aceh, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh dan Praja Muda Karana (Pramuka) Aceh telah kami alokasikan dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Aceh. Untuk KONI Aceh telah dianggarkan sebesar Rp. 10,000,000,000,- (sepuluh milyar rupiah) dan KNPI Aceh telah dianggarkan sebesar Rp. 2,500,000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Pramuka Aceh akan dipertimbangkan.

7. Tim Penasehat Khusus akan ditingkatkan peran dan fungsinya untuk mendukung pencapaian program Aceh Hebat.

8. Berkaitan dengan proyek multi years pembangunan gedung Onkologi, Pemerintah Aceh sependapat dan setuju dengan Badan Anggaran DPR Aceh. Selanjutnya mengenai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kami sepakat dengan Badan Anggaran DPRA untuk evaluasi secara menyeluruh, dan pada tahun ini sudah dilakukan evaluasi per 3 bulan untuk menentukan penerima manfaat (by name by address).

9. Dalam hal pembangunan Rumah Sakit Regional di 5 kab/kota, dapat kami sampaikan bahwa sudah dilakukan pembangunan fisik secara bertahap sejak tahun 2014, dan sudah dilakukan pengkajian secara matang, terutama untuk mempercepat layanan kepada masyarakat serta mengurangi pasien rujukan ke RSU ZA Banda Aceh.

10. Terkait dengan persoalan penanggulangan bencana, kami sepakat akan memperkuat dukungan peralatan, sistem, dan standar layanan antisipasi bencana yang ada dan siap bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam menciptakan edukasi kebencanaan terutama kepada kalangan pelajar.

11. Kami akan mempertimbangkan pembenahan skema Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan akan kami tindaklanjuti guna mendukung peserta Program PKH tidak terjadi tumpang tindih bantuan dan dialihfungsikan oleh pihak penerima bantuan.

12. Semua program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPA adalah untuk mencapai indikator yang tercantum dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022 terutama untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Kami meyakini bahwa pendapat, usul, dan saran Anggota Dewan yang terhormat merupakan cerminan dari keseriusan dan kesungguhan mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi hati nurani rakyat. Kami juga meyakini bahwa semua yang telah diutarakan oleh jajaran legislatif merupakan upaya untuk mengingatkan kami, dan tentu kita semua, agar berjalan pada jalur yang benar.

Kami menyadari apa yang kami sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan karena di samping banyak ragam permasalaahan dan tantangan yang berbeda dan waktu yang tersedia amat terbatas, namun kami telah berupaya optimal untuk memenuhi harapan Anggota Dewan yang terhormat.

Baca juga:  Banggar DPRA Sorot Pembagian Anggaran SKPA Tanpa Memerhatikan Program Prioritas

RAPBA 2020: Banggar DPRA Tolak Kenaikan TPK Aparatur Pemerintah Aceh

Ini Pendapat Banggar DPRA Soal JKA dan Rencana Pembangunan RS Regional

Banggar DPRA: Banyak Kegiatan SKPA Belum Berorientasi Kepentingan Rakyat

RAPBA 2020: Ini Pagu Anggaran Semua SKPA, Setda Rp301 M dan Setwan Rp154 M

Struktur RAPBA 2020

Sesuai Nota Keuangan RAPBA 2020 disampaikan Pemerintah Aceh kepada DPRA, berikut rincian struktur anggaran pendapatan dan belanja:

I. Pendapatan Aceh

1. Pendapatan Asli Aceh; direncanakan Rp2.624.349.661.274

2. Dana Perimbangan; direncanakan Rp3.994.320.016.700

3. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah; direncanakan Rp8.838.550.784.000

II. Belanja Aceh

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, total pagu belanja Rp8.043.511.546.758;

2. Urusan Wajib Pelayanan non-Dasar, total pagu belanja Rp1.238.543.278.020;

3. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, total pagu belanja Rp816.029.372.143;

4. Urusan Pilihan, total pagu belanja Rp1.418.100.760.893;

5. Urusan Penunjang, total pagu belanja Rp5.284.637.520.710;

6. Urusan Pendukung, total pagu belanja sebesar Rp4.531.664.647.823;

7. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, total pagu belanja sebesar Rp. 25.539.397.447.

Dengan demikian, Banggar DPRA menyimpulkan, RAPBA 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp15.457.220.461.974;

b. Belanja Rp17.279.528.340.753;

Defisit Rp1.822.307.878.779

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp1.822.307.878.779,-

- Pengeluaran Rp.-

Pembiayaan Netto Rp.-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) Rp0,00.

Seperti diketahui, Sekda Aceh, Taqwallah, mewakili Plt. Gubernur, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis, 19 September 2019. Dalam Rancangan Qanun APBA (RAPBA) 2020 itu, belanja Aceh direncanakan senilai Rp17.279.528.340.753 (Rp17,279 triliun lebih). (BacaBelanja Aceh 2020 Direncanakan Rp17,279 Triliun)[](nsy)

Laporan Khairul Anwar

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.