26 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Jadi Tersangka Korupsi APBG, Mantan Geuchik Ini Buron, tapi Tetap akan Disidangkan

...

  • PORTALSATU
  • 12 June 2019 22:30 WIB

Ilustrasi. Foto: istimewa/net
Ilustrasi. Foto: istimewa/net

LHOKSEUMAWE – Jaksa telah menetapkan Mus (38), mantan Geuchik Gampong Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2017 yang merugikan keuangan negara Rp243 juta. Namun, sampai saat ini Mus masih buron. Menurut jaksa, meskipun Mus buron, perkara tersebut akan tetap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk disidangkan secara in absentia. Yakni upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri terdakwa tersebut.

Hal itu disampaikan Kajari Lhokseumawe, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., melalui Kasi Pidana Khusus Fery Ichsan, S.H., M.H.,  kepada portalsatu.com, Rabu, 12 Juni 2019. Fery menjelaskan, APBG Tunong tahun 2017 bersumber dari dana desa, alokasi dana gampong, dan dana bagi hasil. Totalnya sekitar Rp1,3 miliar. Dari jumlah itu, kata Fery, hasil audit dilakukan Inspektorat atas permintaan jaksa, diketahui terjadi kerugian negara Rp243 juta.

Fery menyebutkan, pengusutan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat pada awal tahun 2018. Setelah Inspektorat melakukan investigasi, kata dia, ternyata benar ditemukan indikasi korupsi. Sehingga sejak pertengahan 2018 jaksa melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, yakni masyarakat dan aparatur Gampong Tunong maupun pihak dinas terkait. "Saksi yang kita periksa sekitar 36 orang," ujarnya.

Menurut dia, pihaknya juga beberapa kali melayangkan surat panggilan kepada Mus, yang menjabat geuchik pada tahun 2017 untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, kata dia, Mus tidak memenuhi panggilan. "Hasil penyelidikan dan penyidikan terungkap bahwa Mus diduga main tunggal. Dia tarik uang tanpa membuat pertanggungjawaban. Setelah dicek, kegiatannya pun tidak sesuai dengan uang yang diambilnya itu. Contohnya, ada anggaran (untuk kegiatan) keagamaan baik itu untuk (peringatan) 1 Muharram, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, takbiran, baik itu bantuan untuk fakir miskin. Itu tidak disalurkan, tapi diambil uangnya, sekitar Rp35 juta," ujar Fery.

Fery melanjutkan, pihaknya menetapkan Mus sebagai tersangka pada November 2018. Jaksa kemudian kembali melayangkan surat panggilan kepada Mus untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, tapi ia mangkir. Jaksa juga sudah mencari Mus ke rumahnya, tidak ditemukan. Lalu, pihak Kejari Lhokseumawe berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya pencarian tersangka Mus. Karena tidak ditemukan, kata Fery, akhirnya pada Desember 2018, pihaknya memasukkan Mus ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurut Fery, meskipun tersangka Mus buron, pihaknya tetap akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh untuk disidangkan secara in absentia. Diperkirakan perkara itu dapat didaftarkan di Pengadilan Tipikor pada pertengahan Juli 2019.

"Jadi kita memberi pemahaman kepada semua geuchik bahwa anggaran desa (APBG) itu harus dikelola dengan akuntabel dan transparan. Akuntabel itu bukan kepada aparat penegak hukum, tapi kepada masyarakatnya sendiri. Ketika sudah akuntabel otomatis dapat dipertanggungjawabkan secara transparan," kata Fery.

Fery melanjutkan, "Dalam hal ini, kita tidak ingin suatu perkara itu jalan di tempat. Jadi sudah ada petunjuk dari Jaksa Agung  maupun Mahkamah Agung dari putusan-putusan terdahulu, yurisprudensi, maka in absentia itu dapat dilaksanakan, tentunya dengan syarat-syarat tertentu".[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.