26 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Nasib PDIA dan Kisah Pendiriannya

...

  • portalsatu.com
  • 14 December 2015 17:30 WIB

Kantor PDIA. @bandaacehtourism
Kantor PDIA. @bandaacehtourism

Di masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, BRR NAD-Nias kemudian membangun gedung baru untuk PDIA pada 2008

BANDA ACEH - Gagasan awal pendirian Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) muncul dalam seminar kebudayaan di Pekan Kebudayaan Aceh ke II yang berlangsung di Banda Aceh pada 20 Agustus-2 September 1972. PDIA merupakan sebuah lembaga mandiri yang menjadi perwujudan antara Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala yang bertujuan untuk memperdalam studi tentang Aceh.

Informasi yang dihimpun portalsatu.com, Pemerintah Aceh bersama Unsyiah awalnya sepakat menempatkan kantor PDIA di Jalan A Majid Ibrahim, tepatnya di samping SMAN 1 Banda Aceh. Beragam koleksi buku dan foto lawas tentang sejarah Aceh disimpan di PDIA saat itu.

Namun "markas" PDIA tersebut ikut tersapu gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 lalu. Kantornya bercorak bangunan peninggalan kolonialisme Belanda rata dengan tanah. Di masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, BRR NAD-Nias kemudian membangun gedung baru untuk PDIA pada 2008. Gedung ini kemudian dipakai bersama untuk Program Studi Kedokteran Universitas Syiah Kuala pada 2011.

Gedung PDIA kemudian dialihkan penggunaannya menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Unsyiah di pertengahan Juni 2014. Keputusan pengalihan status penggunaan gedung ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh di bawah kepemimpinan dr. Zaini Abdullah. Sementara PDIA dipindahkan oleh Gubernur Zaini ke kompleks Museum Aceh.

Nasib PDIA yang ibarat anak tiri ini tidak hanya di sektor kantor kesekretariatan saja. Sebagai lembaga yang merawat bukti dan dokumen sejarah Aceh, PDIA juga terkendala di bidang anggaran. Selama ini, dana yang dikucurkan kepada PDIA hanya sebatas mampu membayar honor staf penyelenggara saja. Keterbatasan dalam bantuan ini disebabkan karena PDIA bukan merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Meskipun bernasib miris begitu, PDIA turut menerima sumbangan dari lembaga Kerajaan Belanda yang berkutat di bidang sejarah. Adalah Koninklijk Institut Voor Taal Land-en Volkenkunde (KITLV) perwakilan Jakarta yang menyumpang database berupa e-Book sebanyak 667 judul.

PDIA yang kekurangan perhatian dari Pemerintah Aceh juga mendapatkan bantuan dari Dr. Fakhriati yang berdinas di Kementerian Agama RI di Jakarta. Dia menyumbangkan 600 manuskrip/naskah klasik dalam bentuk digital.

"Mohon diberikan tanda dan fakta agar PDIA bisa diperhatikan sebagai hal yang penting, minimal seperti lembaga MAA. Janganlah kita melupakan sejarah," kata mantan Gubernur Aceh, Syamsuddin Mahmud, dalam seminar Testimoni Saksi Sejarah PDIA pada Senin, 14 Desember 2015.[](bna)

Laporan: Fira Zakya

Editor: BOY NASHRUDDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.