19 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Lebih 4 Bulan Setelah Diserahkan, KUA PPAS Aceh Utara 2018 Disepakati

...

  • PORTALSATU
  • 14 December 2017 17:05 WIB

Foto: ilustrasi. @istimewa
Foto: ilustrasi. @istimewa

LHOKSEUMAWE – Bupati dan DPRK Aceh Utara akhirnya menyepakati Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) KUA PPAS 2018 itu digelar dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK Aceh Utara, Rabu, 13 Desember 2017, malam.

Untuk diketahui, Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf alias Sidom Peng menyerahkan Rancangan KUA PPAS 2018 kepada DPRK dalam rapat paripurna istimewa, Selasa, 25 Juli 2017, sore. Artinya, bupati dan pimpinan DPRK baru menandatangani MoU setelah lebih empat bulan Rancangan KUA PPAS itu diserahkan kepada dewan.

Informasi diperoleh portalsatu.com, rapat paripurna penandatanganan MoU KUA PPAS 2018 itu dipimpin Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara H. Abdul Mutaleb didampingi Ketua DPRK, H. Ismail A. Jalil dan Wakil Ketua I DPRK, H. Mulyadi CH, dihadiri Bupati Muhammad Thaib alias Cek Mad.

Dalam pendapat Badan Anggaran DPRK yang dibacakan dalam rapat paripurna itu disebutkan, pendapatan senilai Rp2,30 triliun lebih, belanja Rp2,36 triliun lebih, defisit dan pembiayaan netto masing-masing Rp58,94 miliar lebih.

Pendapatan dan belanja dalam KUA PPAS 2018 yang sudah disepakati itu masing-masing bertambah sekitar Rp320 miliar dan Rp380 miliar lebih dari alokasi dalam rancangan saat diserahkan oleh Wabup Sidom Peng ke DPRK.

Lihat juga: Sidom Peng Serahkan KUA PPAS 2018, Cek Mad Sampaikan LKPj AMJ

Pinjaman daerah

Bupati Cek Mad saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPRK tentang penandatanganan MoU KUA PPAS 2018, mengatakan, hasil kajian terhadap kondisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan Aceh Utara semakin menurut. Hal ini, kata dia, akibat berkurangnya perolehan dana transfer umum dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak.

“Sementara kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan sangat besar sehingga terjadi defisit. Untuk mengatasinya langkah yang ditempuh adalah melakukan pinjaman daerah,” ujar Cek Mad, dikutip portalsatu.com dari teks pidato yang ia bacakan dalam rapat paripurna DPRK itu.

Dana desa

Cek Mad mengatakan, pemda sebenarnya mempunyai alternatif lain dalam melaksanakan pembangunan yaitu dengan memanfaatkan dana desa yang alokasinya mencapai Rp561 miliar.

Menurut Cek Mad, penggunaan dana desa diarahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018, yang difokuskan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.  

“Selanjutnya (alternatif untuk menekan jumlah defisit, red) penghematan pada seluruh pos pembelajaran yang tidak efisien, terus diupayakan bersama guna efektivitas penggunaan anggaran yang terbatas,” kata Cek Mad.

Mengapa bertambah?

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb alias Taliban mengakui, alokasi pendapatan dan belanja dalam KUA PPAS 2018 yang sudah disepakati bersama itu, bertambah dibandingkan pagu dalam rancangan sebelum dibahas kedua pihak.

“Saat Rancangan KUA PPAS 2018 diserahkan ke dewan, eksekutif belum memasukkan dana perimbangan dari dana transfer khusus atau DAK, karena waktu itu belum jelas pagu DAK untuk Aceh Utara. Dalam masa pembahasan dua pihak, baru diketahui pagu DAK untuk 2018 berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” ujar Taliban menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Kamis, 14 Desember 2017.

Disinggung soal pidato bupati yang memberi sinyal bahwa Pemkab Aceh Utara akan melakukan pinjaman daerah atau meminjam uang bank untuk kebutuhan pembangunan, Taliban menilai meminjam uang bank bukanlah solusi. “Kita minta rencana itu tidak dilaksanakan, karena pinjaman itu bukan solusi, butuh dana cukup besar untuk menutupi bunganya. Artinya, bukan hanya gali lubang tutup lubang, tapi malah gali lubang, buka lubang baru. Jadi, tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.

Menurut Taliban, solusi yang lebih tepat adalah efisiensi anggaran secara maksimal. Selain itu, kata dia, dalam Rancangan APBK 2018 nantinya eksekutif harus merasionalkan program dan kegiatan sesuai kemampuan keuangan atau anggaran yang tersedia.

Taliban mengakui, penandatanganan MoU KUA PPAS 2018 molor dari jadwal yang diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

Dalam Lampiran Permendagri itu disebutkan, KUA PPAS 2018 harus disepakati bersama paling lambat akhir Juli 2017. KUA PPAS yang sudah disepakati bersama itu akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan, dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Aceh: Rancangan Qanun) tentang APBD 2018 sampai tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD, paling lambat 30 November 2017, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.