22 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

[Wawancara] Dosen Hukum Tata Negara
Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara Didasarkan Tahun Wafat Ratu Nahrasiah, Apa Dasarnya?

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 23 September 2018 20:00 WIB

Dr. Yusrizal, M.H. @dok. portalsatu/ist
Dr. Yusrizal, M.H. @dok. portalsatu/ist

LHOKSEUMAWE - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Dr. Yusrizal, M.H., mengatakan, produk hukum--termasuk Qanun Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara--seharusnya dibuat berdasarkan kajian, sehingga tidak asal jadi.

"Tidak asal buat menghabiskan anggaran, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga qanun tersebut memang benar-benar memenuhi keinginan atau pun aspirasi yang ada dalam masyarakat," ujar Yusrizal dalam wawancara dengan portalsatu.com, Ahad, 23 September 2018, sore.

Menurut Yusrizal, proses kajian Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara sangat penting untuk dituangkan dalam naskah akademik saat penyusunan qanun tersebut, apalagi ini menyangkut nilai sejarah. "Jangan sampai ada pembohongan di sini. Nah, ini yang tidak kita harapkan," katanya.

Berikut selengkapnya wawancara portalsatu.com dengan Dr. Yusrizal, M.H: 

Setiap produk hukum termasuk qanun tentunya harus disusun dengan cermat dan berdasarkan hasil kajian untuk menghindari kekeliruan yang berpotensi menyesatkan. Seperti Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara. Menurut peneliti sejarah dari Cisah, terjadi kesalahan fatal data tahun wafat Ratu Nahrasiah, yang dicantumkan dalam qanun itu, dan menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?

Itu sebenarnya harus ada penelitian terlebih dahulu. Kalau istilah peraturan perundang-undangan jika dibuat untuk selain kabupaten/kota itu wajib ada naskah akademik. Kalau untuk kabupaten/kota itu dapat, dalam arti boleh ada boleh tidak.

Terkait hal itu, saya rasa ini ada nilai sejarahnya. Kapan kita menetapkan Hari Jadi sebuah kabupaten/kota itu? Untuk mengetahui hal tersebut, maka diperlukan adanya penelitian terlebih dahulu. Nah, apakah penelitian ini sudah dilakukan atau belum? Karena nantinya hasil dari penelitian itu bisa dijadikan naskah akademik. Atas dasar itu, maka ditetapkanlah kapan Hari Jadi sebuah kabupaten/kota. Itu dasar pertamanya.

Kedua, dalam penetapan itu harus ada alasan juga kenapa kita mengambil dari (tahun) wafatnya Ratu Nahrasiah. Apa dasarnya? Itu juga harus ada penjelasannya. (Jika) serta merta itu karena keinginan bupati atau pihak-pihak tertentu bahwa dimulai dari situ, tidak bisa. Tentunya itu juga harus mulai dari proses kajian dan ada dasarnya, kenapa hal itu dijadikan sebagai rujukan? Kenapa misalnya tidak diambil (tahun wafatnya) Sultan Malikussaleh atau pun (tahun) masuknya Islam ke Pasai pertama sebagai Hari Jadi, kan bisa saja.

Jadi, yang menjadi acuan pertama itulah penelitian tadi. Karena ada nilai sejarah dan ada landasan kenapa kita mengambil itu sebagai Hari Lahir. Jadi, tidak bisa serta merta ditetapkan, bahwa ini Hari Lahirnya.

Setelah terungkap adanya kesalahan dalam isi qanun seperti kasus Qanun Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara itu, apakah qanun itu harus direvisi?

Kalau memang itu terjadi kesalahan, maka qanun itu harus dilakukan perubahan. Karena qanun itu kan produk hukum. Makanya tadi di awal saya sampaikan perlunya naskah akademik, itu dia. Tujuannya, agar sebuah produk itu tidak asal jadi, tapi produk hukum itu dibuat memang berdasarkan kajian, dan itu karena memang kebutuhan saat itu. Jadi, tidak asal buat menghabiskan anggaran, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga qanun tersebut memang benar-benar memenuhi keinginan atau pun aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Jadi, tidak sekadar, ini untuk penetapan Hari Jadi harus ada qanun, maka kita buat terus qanunnya langsung proses pengesahaan di DPR dan hari ini ditandatangani, tidak bisa. Karena ada tahapan-tahapan dalam penyusunan sebuah qanun, baik itu qanun yang diusulkan melalui usul inisiatif dari dewan ataupun rancangan qanun melalui eksekutif, dalam hal ini Pemkab Aceh Utara. Jadi, ada tahapan di situ yang harus dilakukan, tidak mungkin serta merta, ujung-ujungnya karena mendesak perlu qanun, maka dibuatlah qanun, tidak. Kecuali, jika untuk kepentingan umum dan sifatnya mendesak, boleh dibuat. Namun, itu bukan qanun, tapi peraturan bupati. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, apakah itu mendesak atau tidak? Jangan kesannya dipaksakan hanya untuk kepentingan sesaat.

Apabila qanun itu ingin direvisi, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan Pemkab dan DPRK Aceh Utara terlebih dahulu?

Kembali kepada naskah akademik tadi, ada tidak qanun itu dibuat naskah akademiknya. Jika qanun itu tidak dibuat naskah akademiknya, maka kami dari akademisi melihat perlu adanya sebuah kajian dan penelitian terlebih dahulu untuk melihat bagaimana proses lahirnya sebuah kabupaten, bagaimana sejarahnya.

Kalau memang tanggal acuannya 7 September tadi, apa dasarnya? Jika dikatakan ketika wafatnya Ratu Nahrasiah, kenapa kita mengambil itu sebagai latar belakang, kenapa bukan yang lain dijadikan sebagai dasar? Jadi, di sini perlu kajian-kajian.

Untuk perubahan (qanun) itu kita lihat kembali qanunnya siapa yang mengusulkan. Jika memang kemarin yang mengusulkan eksekutif, dalam hal ini Bupati Aceh Utara, maka bupati mengajukan kembali rancangan perubahan terhadap qanun tersebut. Artinya, akan dilakukan kajian-kajian terlebih dahulu untuk menetapkan bagaimana sebenarnya sehingga qanun itu nantinya bisa diubah kembali dan dibahas bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Bupati dan DPRK Aceh Utara. Tapi, saya tidak tahu juga bagaimana proses qanun itu (penyusunan dari awal), saya kurang paham juga.

Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan menyangkut persoalan qanun itu?

Kita mengharapkan agar qanun itu adalah sebuah produk hukum. Sebagai produk hukum, kita mengharapkan agar produk itu benar-benar sebuah produk yang bermanfaat dan sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi, tidak sekadar buat hanya untuk menghabiskan anggaran dan untuk kepentingan tertentu. Namun benar-benar melalui satu proses kajian, apalagi ini menyangkut dengan nilai sejarah.

Jangan sampai ada pembohongan di sini. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi, kita harapkan agar anak-anak kita ke depan paham sejarah dan tahu latar belakang kapan lahir Aceh Utara, bagaimana sejarahnya. Tapi kalau tidak dibuat kajian dan langsung ditetapkan tanpa adanya satu penelitian misalnya, kesannya akan menjadi pembohongan sejarah kepada anak-anak kita. Jadi, mereka tidak tahu, ternyata seperti ini lahirnya Kabupaten Aceh Utara. Kita ingin ada pencerahan kepada anak-anak kita agar mereka paham sejarah bagaimana lahirnya sebuah Kabupaten Aceh Utara. 

Hari Jadi ke-792 Tahun

Untuk diketahui, Pemerintah Aceh Utara sudah menggelar perayaaan di Lapangan Landing, Lhoksukon, 18-20 September 2018, untuk memperingati Hari Jadi ke-792 Tahun Kabupaten Aceh Utara. Peringatan itu berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara. 

Pasal 5 ayat (1) Qanun 10/2017 tersebut berbunyi, "Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara ditetapkan pada tanggal 17 Dzulhijjah 622 H bertepatan tanggal 7 September tahun 1226 M". Ayat (2): "Penetapan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan tahun wafatnya Ratu Nahrasiah yang tertera pada Nisan".

Berpedoman keterangan dalam qanun bahwa "Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara ditetapkan pada tanggal 17 Dzulhijjah 622 H bertepatan tanggal 7 September tahun 1226 M", maka Pemerintah Aceh Utara menganggap usia kabupaten ini pada 2018 mencapai 792 tahun. Atas dasar itulah, diperingati Hari Jadi ke-792 Tahun Kabupaten Aceh Utara.

Dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2017 diduga "asal jadi" alias "asal-asalan". Pasalnya, menurut hasil penelitian tim Centre Information for Samudra Pasai Heritage (Cisah), Ratu Nahrasyiyah wafat pada 17 Zulhijjah 831 H (1428 M), bukan 622 H / 1226 M.

Kabag Humas Setda Aceh Utara, T. Nadirsyah, dikonfirmasi portalsatu.com, 20 September 2018,  mengatakan, itu (data yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara dalam Qanun 10/2017) merupakan hasil dari seminar-seminar. Nadirsyah juga menyebutkan, "Semua itu kan berdasarkan penelitian-penelitian". (Selengkapnya baca: Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara 'Asal Jadi?')

Akan tetapi, sampai hari ini Pemkab Aceh Utara belum menyampaikan penjelasan lebih detail kepada publik tentang seminar-seminar dan penelitian-penelitian yang dimaksud.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.