05 December 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Suruh Keuchik Ambil Biaya Sosialisasi Anti Narkoba dari Dana Desa, Ini Kata Camat Idi Rayeuk

...

  • Fakhrurrazi
  • 06 July 2020 21:22 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi

IDI - Kegiatan sosialisasi anti narkoba yang digagas Pemerintah Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur, terhadap 35 desa dalam kecamatan setempat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2020,  dinilai tidak melanggar hukum dan prosedur yang berlaku.

Pasalnya, kegiatan itu jauh sebelum Covid-19 memang sudah digagas oleh pihak kecamatan bersama muspika setempat dengan menggandeng para aparatur desa dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi anti narkoba tersebut.

"Itukan dana (sosialisasi) anti narkoba sebelum itu sudah diplotkan di desa. Jadi kemaren orientasinya karena narkoba kan ke Polsek, yaudah setelah itu dilaksanakan awal new normal kemarin udah dibuat," kata Camat Idi Rayeuk, Iswandi saat dikonfirmasi portalsatu.com, Senin, 6 Juli 2020 malam.

Pihak kecamatan, lanjut Iswandi, hanya menyiapkan tempat untuk lokasi kegiatan tersebut, sementara pihak yang melaksanakan dikembalikan kepada aparatur desa masing-masing. 

Iswandi juga membenarkan ada 35 desa dalam Kecamatan Idi Rayeuk yang mengikuti kegiatan tersebut, dengan rincian setiap desa mengirim 11 peserta termasuk kepala desa itu sendiri, dengan anggaran setiap desa Rp10 juta.

"Kalau di kecamatan memang tidak ada dana kita, dan memang harus dana desa itu. Karena itukan ada dalam surat pemberdayaannya ada rekeningnya," ungkapnya.

Lebih lanjut Iswandi menjelaskan, dalam siatuasi Covid-19, new normal perlu diimplementasikan kepada masyarakat dalam rangka untuk menetralkan suasana. Sementara sosialisasi narkoba dimaksudkan karena maraknya peredaran narkoba yang telah masuk ke desa-desa.

"Jadi diberikan pengertian kepada Kadus, Kaur, mereka inikan pemangku jabatan. Jadi orang inilah nanti di saat rapat-rapat memberikan motivasi kepada masyarakat, itu tujuan digelar kegiatan ini," ujarnya.

Menurut Iswandi, semua kegiatan yang dilakukan di kecamatan tidak bertolak belakangan dengan hukum dan tetap mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kegiatan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

"Artinya kan nantinya dibuat pertanggungjawaban oleh desa, diakan punya SK juga. Tidak ada indikasi korupsi, karena itukan dana desa," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Dama Pulo, Tarmizi mengatakan, jika anggaran yang diplotkan untuk kegiatan sosialisasi anti narkoba sebesar Rp10 juta per desa, itu merupakan kegiatan yang sangat memboroskan.

"Kalau acaranya cuma satu dua hari, itukan sangat boros. Makanya tadi juga saya disampaikan kedepan akan dibuat lagi acara seperti ini. Kemudian untuk dana kegiatan yang direncakan kedepan itu, tidak lagi diambil dari desa, karena sudah kita berikan pada acara kemarin," ujarnya.

"Kita lihat nanti, apakah benar akan dibuat lagi kegiatan seperti ini. Kita tunggu aja kedepan seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, penggunaan dana desa untuk sosialisasi anti narkoba di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur berpotensi korupsi. Pihak kecamatan terkesan memaksakan dimasukannya sejumlah kegiatan dalam anggaran desa yang seharusnya menjadi tangung jawab kecamatan.

Keuchik Keude Blang, Usman Musa mengungkapkan, kegiatan sosialisasi anti narkoba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2020. Jika ada desa yang tidak memasukkan anggaran untuk kegiatan tersebut, maka anggaran yang diajukan tidak akan ditandatangani.

"Pada hakikatnya kita tidak mau seperti itu, cuma kalau kita plot anggaran Rp10 juta untuk kegiatan itu, pengajuan kita tidak akan ditandatangani,” ungkap Usman Musa, Senin, 6 Juli 2020.

Menurut Usman, bila anggaran tersebut tidak dimasukkan dari setiap desa, maka pencairan dana untuk pembangunan akan terhambat, sehingga para kepala desa harus mengikuti prosedur untuk pencairan dana.

"Operatornya bilang, bila tidak memasukkan anggaran Rp10 juta enggak mau diteken nampaknya. Berhubung keuchik-keuchik yang lain ikut semua, terpaksa kita juga ikut," jelasmya.

Usman menilai, pihak kecamatan terkesan buang badan terkait penggunaan anggaran tersebut yang dinilai tidak begitu mendesak, apalagi di tengah pandemi virus corona dan terindikasi terjadi tindak pidana korupsi.[]

Editor: Juli Amin

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.