19 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Jangan Bawa Nama Mahasiwa Untuk Kepentingan Politik

...

  • portalsatu.com
  • 23 January 2019 23:30 WIB

Ketua BEM UNIMAL Aceh Utara, pada Rabu 23 Januari 2018. @Istimewa
Ketua BEM UNIMAL Aceh Utara, pada Rabu 23 Januari 2018. @Istimewa

BANDA ACEH – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikulsaleh (UNIMAL) Aceh Utara, Royhan, meminta agar tidak mengatasnamakan mahasiswa Aceh untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Hal itu disampaikan Royhan terkait statemen salah seorang mahasiwa yang meminta DPRA untuk mencabut mandat Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh. 

 

Hal tersebut disampaikan Royhan pada Rabu 23 Januari 2018.U Ia didampingi oleh rekan-rekannya dari perwakilan Mahasiswa UIN Ar-Raniry, serta perwakilan dari MPM Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh. 

“Atas inisiatif pribadi, kami sepakat mengadakan kajian dan hari ini kami menyampaikan hasil kajian kami kepada media,” kata Royhan. 

 

Royhan menjelaskan, dari hasil kajian, pihaknya dengan tegas menyimpulkan bahwa pengukuhan Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh ke IX oleh DPRA beberapa waktu lalu telah sesuai dengan aturan yang ada.

 

“Pengukuhan Wali Nanggroe telah sesuai dengan aturan, yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.”

 

Menurut Royhan, pihak yang menggugat agar DPRA mencabut mandat Malik 

Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh tidak paham aturan dan hanya asal bicara. Dan mahasiswa lagi, jangan sampai mereka yang dikenal sebagai kaum intelektual kemudian terjebak dengan kepentingan politik dan gagal paham dengan aturan yang ada, baik itu qanun dan undang-undang.

 

“Mereka tidak punya dasar, hanya berkoar-koar di media. Kalau memang pengukuhan Wali Nanggroe tidak sesuai aturan kenapa tidak datang langsung ke DPRA?” tantang Royhan. 

 

Royhan juga mengingatkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang ingin memecahkan belah masyarakat Aceh. 

 

“Kami sudah mengkaji, dan ingin mengingatkan untuk tidak menyamakan pemilihan Wali Nanggroe dengan pemilihan gubernur atau pemilihan presiden. Wali Nanggroe ini adalah lembaga khusus yang hanya ada di Aceh.”[]rilis

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.