21 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Aceh Utara
Pemkab Minta Gampong Bangun BUMDes, Ini Tanggapan Forum Pendamping Desa dan APDESI

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 08 February 2019 18:40 WIB

Ilustrasi. Foto: istimewa/net
Ilustrasi. Foto: istimewa/net

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara kabarnya meminta pemerintah gampong segera membangun Badan Usaha Milik Gampong/Desa (BUMG/BUMDes). Permintaan itu disampaikan bupati saat turun ke gampong-gampong di Aceh Utara maupun dalam pertemuan dengan geuchik. Akan tetapi, bupati sampai sekarang dilaporkan belum mengeluarkan Perbup Aceh Utara tentang BUMG.

Ketua Forum Pendamping Desa di Aceh Utara, M. Idris, S.T., kepada portalsatu.com, 6 Februari 2019, mengaku sering mendengar dari geuchik terkait permintaan bupati agar pemerintah gampong segera membuat BUMG atau BUMDes.

"Setiap proram tentu ada pro-kontra. Sebenarnya programnya (membangun BUMG) itu bagus. Karena dana desa ingin dipergunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi rakyat dengan berbagai program, tidak mesti simpan pinjam," ujar Idris.

Pasalnya, kata Idris, jika berkaitan BUMG/BUMDes, selama ini alokasi modal paling banyak untuk simpan pinjam. "Itu yang jadi kendala, jadi susah untuk mengembalikan uang (setelah dipinjam). Masyarakat juga harus memahami bahwa BUMG bukan semata-mata untuk simpan pinjam. Itu poin pertama," katanya.

Poin kedua, Idris melanjutkan, Pemkab Aceh Utara mewacanakan agar sebagian dana desa dialokasikan untuk BUMG/BUMDes. "Kalau ini dilakukan, Perbup harus jelas. Perbup tentang BUMDes (yang mengatur) baik sistem pengelolaan, batasan-batasan anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban. Itu harus jelas," ujar dia.

"Jadi, biar ada rujukan yang jelas saat geuchik atau pemerintahan gampong memplotkan anggaran untuk BUMG. Jadi bek mengambang. Kalau ini diterapkan, jangan dipaksakan tanpa ada aturan. Jika ada pengaturan melalui Perbup jelas rujukannya, sehingga tidak mengambang," kata Idris.

Idris mengakui sudah ada Permendes. "Tapi tetap perlu turunan dari Permendes. Dalam Permen memang disebutkan agar diindaklanjuti di tingkat daerah untuk membuat aturan di daerah seperti Perbup. Jadi, tidak bisa langsung merujuk ke Permen," ujarnya.

"Makanya sekarang kalau itu diterapkan, geuchik menuntut Perbup tentang BUMG supaya jangan mengambang," kata Idris.

Di sisi lain, Idris menyebutkan, dana desa setiap tahun terus bertambah. Dana desa untuk Aceh Utara tahun 2019 mencapai Rp627 miliar lebih, dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Rp119 miliar lebih.

"Tiap tahun terus naik. Maka Pemkab memang harus peka terhadap dana desa yang begitu besar, dan regulasinya (Perbup) harus diprioritaskan. Pemkab harus mempersiapkan secara matang, harus ada prioritas terhadap pengaturan atau mekanisme menyangkut dana desa itu. Jadi, Perbup terkait dana desa 2019 harus diprioritaskan untuk segera diterbitkan, sehingga pihak gampong bisa mengikuti proses dan tahapan sebagaimana mestinya," ujar Idris.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Peranggkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Utara, Abubakar, mengatakan permintaan bupati agar dibangun BUMG disampaikan setiap ada pertemuan dengan para geuchik baik secara formal maupun sebaliknya.

"Tujuan bupati hanya untuk meningkatkan PAD gampong dan lahirnya sebuah kemandirian. Mana tahu dana desa suatu saat bukan tidak mungkin di-cut oleh pemerintah pusat. Meskipun DD itu dianulir dalam bentuk UU. Kita menyambut baik ajakan (bupati) tersebut dan sebuah ajakan bernilai positif," ujar Abubakar akrab disapa Geuchik Abu saat dikonfirmasi portalsatu.com, 6 Februari 2019.

Menurut Geuchik Abu, pendirian BUMG secara substansial sesuai pengaturan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP Nomor 43/2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Desa, pada dasarnya harus dengan Qanun Gampong tentang BUMG.

"Sebagaimana dijelaskan dalam pengaturan pembinaan BUMG melalui Kementerian Desa, PDTT yaitu, Permendesa No. 4 /2015 tentang Pembentukan BUMDes, pada prinsipnya dasar hukum utama BUMG adalah Qanun Gampong. Penerbitan Perbup tentang BUMG hanya bersifat pengaturan tambahan yang tidak mengangkangi kewenangan gampong dan lebih mengutamakan aspek akselerasi poksi bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan saja. Sehingga tidak menyentuh prisip substansi pendirian BUMG yaitu, Qanun Gampong, AD/ART BUMG yang ditetapkan dengan Peraturan Geuchik," ujarnya.

Jadi, kata Geuchik Abu, tanpa Perbup pun pada prinsipnya BUMG dapat berjalan. "Karena prinsip dasar BUMG sudah diatur dengan mekanisme tersendiri. Begitu juga secara prinsip hukumnya," kata Geuchik Abu.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.