25 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Membangun Aceh Butuh Dukungan Pusat'

...

  • PORTALSATU
  • 28 March 2019 10:00 WIB

Foto: istimewa
Foto: istimewa

ACEH UTARA – Politikus Partai Aceh, Tgk. Muharuddin, mengatakan dalam hal membangun Aceh juga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, tanpa dukungan pusat, pembangunan Aceh akan 'berjalan di tempat' dan sulit berkembang.

“Membangun Aceh tidak bisa sendiri. Tentu harus berkolaborasi dengan semua partai politik lokal serta partai politik nasional yang ada di Aceh. Selain itu, membangun Aceh tidak cukup dengan Aceh saja, yaitu Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, perlu adanya sinergisitas dengan pemerintah pusat. Sehebat apapun kita berpolitik di Aceh tanpa adanya dukungan pusat, maka hal itu akan bertepuk sebelah tangan,” kata Tgk. Muharuddin dalam acara temu ramah dengan warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, 25 Maret 2019 malam, terkait pencalonannya sebagai calon anggota DPR-RI melalui Partai NasDem.

Mantan Ketua DPR Aceh itu mengajak seluruh elemen masyarakat serta stakeholder di Aceh untuk dapat berpikir cerdas dan berkembang demi kemajuan Aceh ke depan. “Mari kita membangun komunikasi dengan semua stakeholder dan semua pihak di Aceh, termasuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat jika kita menginginkan Aceh ini berkembang. Namun jika kita menganggap tidak perlu bantuan orang lain, cukup sendiri saja, maka kita akan berada di itu-situ saja, kita hanya berpolitik dalam ruang lingkup Aceh,” ungkapnya.

Usai acara itu, Tgk. Muharuddin menjelaskan, membangun Aceh harus mendapat dukungan pemerintah pusat karena saat ini dalam hal membuat suatu aturan (regulasi) dan kebijakan di Aceh, khususnya yang bersifat strategis, harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

“Jika kita bercerita regulasi maka itu adalah persoalan politik. Artinya dalam hal ini, jika partai lokal tidak membangun komunikasi dengan partai nasional, maka dalam hal regulasi akan sulit, karena persoalan regulasi di Aceh harus adanya persetujuan pemerintah pusat,” jelas Tgk. Muhar.

Aceh, kata Tgk. Muhar, diberikan hak dalam hal menjalin kerja sama ekonomi dengan negara luar. Namun saat ini, menurutnya, hal itu masih terdapat ‘kepincangan’, di mana Aceh belum leluasa menjalankan hal tersebut.

“Dalam hal investasi ataupun ekspor impor misalnya, meski Aceh diberikan hak bekerja sama dengan pihak luar, maka untuk pelaksanaannya juga harus ada persetujuan pemerintah pusat. Maka dari itu, hal ini masih perlu diluruskan, Aceh harus lebih mandiri, khususnya dalam hal regulasi, tidak bergantung dengan pemerintah pusat,” jelas Tgk. Muhar.

Meski Aceh harus mandiri dalam hal regulasi, Tgk. Muhar menambahkan, namun banyak hal di Aceh yang harus mendapat dukungan pusat. “Misalnya untuk anggaran pembangunan Aceh, jika hanya mengandalkan APBA itu tidak cukup. Pembangunan di Aceh juga harus mendapatkan dukungan dari APBN,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Tgk. Muhar, dalam hal membangun Aceh perlu adanya komunikasi politik yang baik dengan pemerintah pusat. “Tidak meungkin kita bisa mandiri dari semua sektor. Seperti halnya mengenai anggaran, kita masih terjebak dengan dana Otsus. Banyak provinsi lain yang tidak memiliki dana Otsus, namun mereka mendapatkan alokasi APBN yang besar hingga Rp40 triliun dari pemerintah pusat".

"Persoalan di Aceh sangat kompleks, akibat konflik panjang tentu kita tidak mungkin membangun Aceh dengan mengandalkan APBA hanya sekitar Rp17 triliun, kita butuh anggaran lebih untuk membangun Aceh di segala sektor. Butuh lebih ini bagaimana? Tentu kita harus proaktif dan menjalin komunikasi politik dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.