19 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Dugaan Korupsi Dana PDKS
Jaksa Tunggu Izin Penahanan Mantan Bupati Simeulue dari Gubernur

...

  • ANTARA
  • 17 July 2019 18:30 WIB

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh T Rahmatsyah. Foto Antara Aceh/M Haris SA
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh T Rahmatsyah. Foto Antara Aceh/M Haris SA

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh masih menunggu surat izin penahanan mantan Bupati Simeulue yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.

"Kami masih menunggu izin penahanan tersangka Darmili dari Gubernur. Izin Gubernur diperlukan karena yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRK Simeulue," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, T. Rahmatsyah, di Banda Aceh, Rabu, 17 Juli 2019.

Sebelumnya, penyidik Kejati Aceh menyurati Gubernur Aceh meminta izin penahanan tersangka Darmili. Permintaan izin tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan, setiap tindakan penyidik terhadap anggota DPR kabupaten/kota harus mendapat persetujuan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

Namun, apabila dalam batas waktu 60 hari setelah surat persetujuan penahanan disampaikan kepada Gubernur Aceh tidak dikeluarkan, maka penyidik dapat menahan tersangka yang kini menjabat sebagai anggota DPRK Simeulue periode 2014-2019.

"Kami masih menunggu surat persetujuan Gubernur Aceh. Jika lewat 60 hari tidak ada jawaban, maka penyidik dapat menahan tersangka. Tapi, hingga kini penyidik masih menunggu surat Gubernur Aceh," sebut Rahmatsyah.

Rahmatsyah menegaskan, Kejati Aceh berkomitmen menuntaskan kasus penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue di PDKS. Apalagi penanganan kasus tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Kasus ini juga mendapat supervisi KPK. KPK juga memberi dukungan dengan menghadirkan saksi ahli. Karena itu, kami menegaskan kasus ini segera dituntaskan dan dilimpahkan ke pengadilan," pungkas Rahmatsyah.

Mantan Bupati Simeulue Darmili ditetapkan sebagai tersangka penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak 2002 hingga 2012 senilai Rp227 miliar dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp51 miliar.

Kejati Aceh menangani kasus korupsi PDKS sejak 2015. Dalam kasus ini, tim penyidik Kejati Aceh juga menyita rumah dan mobil tersangka Darmili yang menjabat Bupati Simeulue periode 2002-2007 dan 2007-2012.

Reporter: M. Haris Setiady Agus.[]Sumberantaranews.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.