15 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

LBH Banda Aceh:
'UU Perlindungan Anak Solusi Menghukum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Santri di Lhokseumawe'

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 18 July 2019 16:00 WIB

Syahrul, Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh. Foto istimewa
Syahrul, Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh. Foto istimewa

LHOKSEUMAWE - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengapreasiasi Polres Lhokseumawe dalam menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap santri masih anak di bawah umur di sebuah pesantren. Aparat penegak hukum diharapkan menunjukkan komitmen yang konkret terhadap penerapan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku.

"Saat ini polisii juga telah menangkap tiga orang yang diduga pelaku penyebar berita kebohongan yang menuduh rekayasa kasus dalam perkara ini. Jika ini adalah sebuah upaya klarifikasi tuduhan tersebut oleh pihak kepolisian, maka kami apresiasi penangkapan ini. Semoga dengan kejadian ini, semua akan paham dan sepakat kasus ini adalah extra ordinary crime yang harus ditangani dengan serius dan dibuka ke publik supaya menjadi pembelajaran," kata Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Syahrul, S.H., M.H., dalam keterangan tertulis kepada portalsatu.com, Rabu, 17 Juli 2019, malam.

Baca jugaPolisi Amankan 3 Tersangka Penyebar Hoaks Terkait Kasus  Pelecehan Seksual Terhadap Santri

Terkait jerat hukuman terhadap pelaku, Syahrul mengatakan, jika penyidik menggunakan pasal pelecehan seksual sebagaimana terdapat dalam pasal 47 Qanun Hukum Jinayat, hukumannya cuma 90 kali cambuk, atau 90 bulan kurungan atau denda 900 gram mas murni. Namun, jika dikenakan UU Perlindungan Anak, hukuman untuk pelaku bisa mencapai 20 tahun penjara.

Menurut Syahrul, tersangka kasus itu yang merupakan pengajar ilmu agama sudah sepantasnya dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. "Agar ini menjadi contoh bagi yang lainnya jika hendak melakukan pebuatan tercela tersebut," ujarnya.

Syahrul mencontohkan, beberapa kasus daerah lain di Aceh yang sudah diputuskan oleh hakim. Di antaranya, beberapa hari lalu Pengadilan Negeri Blang Pidie memutuskan 20 tahun penjara dan harus membayar denda Rp800 juta akibat perbuatan pencabulan terhdap anak tirinya. Selain itu, pada November tahun lalu di Pengadilan Negeri Pidie, hakim juga memutuskan 20 tahun penjara tehadap salah seorang petani yang melakukan kekerasan seksual terhadap 8 anak di bawah umur.

"Dalam kedua kasus di atas, aparat penegak hukum menggunakan UU Perlindungan Anak, tidak bermasalah dan dianggap tidak bertentangan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Ini menjadi preseden baik bagi Polres Lhokseumawe untuk menjerat aturan mana yang lebih membuat jera para pelaku," ujar Syahrul.

Menurut Syahrul, hukuman yang cocok digunakan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini adalah UU Perlindungan Anak. "Terkait dengan penerapan pasal, pihak penyidik bisa menerapkan pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," jelasnya.

Sementara terkait dengan ancaman hukuman terhadap orang yang melanggar pasal tersebut, diancam dengan pidana sampai 15 tahun penjara, sebagaiman diatur pada pasal 81 ayat (1, 2 dan 3). Bahkan, kata Syahrul, dalam pasal 81 ayat (3) UU ini menegaskan pidana tambahan jika pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3.

"Jadi kalau mau berbicara aturan khusus, maka UU Perlindungan Anak adalah undang-undang khusus untuk menghukum predator kekerasan terhadap anak, terutama predator kekerasan seksual. Dalam Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur sedetail UU Perlindungan Anak. Makanya dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang diadili di Aceh, malah menggunakan UU Perlindungan Anak," kata Syahrul.

Selain itu, kata Syahrul, ada hal yang juga penting diingat semua pihak, terutama aparat penegak hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Yaitu terkait dengan pemenuhan hak restitusi sebagaimana diatur dalam pasal 71D UU tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. 

"Di sini, aparat penegak hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjelaskan tentang permohonan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana," pungkas Syahrul. 

Sebelumnya, saat konferensi pers tentang perkembangan kasus tersebut di Mapolres Lhokseumawe, Rabu, 17 Juli 2019 pagi, Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Indra T. Herlambang, turut menjelaskan terkait penerapan pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka. "Pada Senin, 15 Juli 2019, kita melakukan ekspose dengan pihak Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Saat itu, kekhawatiran kami (penyidik) dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu sama terkait dengan penerapan pasal, yang digunakan apakah UU Perlindungan Anak atau pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Artinya, kekhawatiran kami juga sama apa yang dirasakan masyarakat," ujar Indra.

Namun, kata Indra, penyidik dan jaksa berpendapat bahwa penyidikan kasus terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini bukan baru pertama kali terjadi di Lhokseumawe. Saat kasus sebelumya ditindak menggunakan Qanun Hukum Jinayat, maka jika kasus kali ini dijerat UU Perlindungan Anak, dikhawatirkan akan terjadi ketidakpastian hukum.

"Artinya, kenapa kasus serupa sebelumnya digunakan Qanun Hukum Jinayat dan mengapa kasus ini (pelecehan seksual terhadap santri di bawah umur) diterapkan UU Perlindungan Anak. Akhirnya masyarakat akan menanyakan apa batasan-batasannya, apa kekhasan kasus ini sehingga harus diterapkan UU Perlindungan Anak, padahal kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur sama seperti kasus sebelumnya. Kerugian korban itu kan tetap sama," ujar Indra.

Indra menambahkan, setelah penyidik menyampaikan hal itu kepada jaksa, mereka menanggapi nanti akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Akhirnya karena penyidik belum menemukan jalan keluar terkait penerapan pasal tersebut, sehingga dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri masih anak di bawah umur kepada Kejari Lhokseumawe sesuai dengan surat perintah penyidikan yang diterbitkan, yaitu menggunakan pasal dalam Qanun Hukum Jinayat.

"Ini demi mencari kepastian hukum dan demi proses penyidikan ini jangan sampai terhenti di tengah jalan. Lalu, tekanan dari masyarakat agar penyidik menggunakan UU Perlindungan Anak itu sudah kami terima, sehingga jalan keluarnya kita sudah berkoordinasi dengan kejaksaan bahwa mereka akan melakukan kajian dan evaluasi berkenaan dengan penerapan pasal tersebut," ungkap Indra.

Indra menyebutkan, kemungkinan pergantian pasal yang disangkakan akan dilakukan saat tahap I (penyerahan berkas penyidikan kepada jaksa). Untuk menangani masalah itu maka penyidik akan mengambil jalan tengah, yaitu pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan penyidikan terkait dengan pemenuhan unsur kedua peraturan tersebut baik Qanun Aceh maupun UU Perlindungan Anak. Jadi ketika nanti JPU memutuskan pada tahap I bahwa digunakan UU Perlindungan Anak, maka pihaknya akan menggelar perkara dan mengekspose sehingga bisa menyesuaikan pasal yang diterapkan dengan proses tahap I ke Kejari.

"Korban anak itu sudah diatur dalam Qanun Aceh, dan dalam qanun itu sudah disebutkan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi, ada orang yang bilang bahwa kita tidak mengerti dengan UU Perlindungan Anak, masalahnya Qanun Aceh sudah disebutkan demikian. Pada peraturan peralihan yang dijelaskan dalam qanun, terkait dengan perkara pidana yang diatur dalam KUHP dan undang-undang lainnya dan juga diatur qanun, itu yang diberlakukan adalah Qanun Aceh. Karena kita mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)," ungkap Indra.

Seperti diketahui, personel Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe menangkap dua tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri di sebuah pesantren, 8 Juli 2019. Kedua tersangka berinisial AI (45), oknum pimpinan pesantren, dan MY (26), guru ngaji di pesantren tersebut. (BacaDiduga Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Santri, Pimpinan Pesantren dan Guru Ngaji Ditangkap)[]

Lihat pulaIni Kata Jaksa Soal Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Santri di Lhokseumawe

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.