28 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Panwaslih Evaluasi Pengawasan Pemilu
Taufik Abdullah: Aceh Harus Menjadi Pengalaman Terbaik

...

  • PORTALSATU
  • 02 November 2019 20:00 WIB

Taufik Abdullah. Foto dokumen portalsatu.com
Taufik Abdullah. Foto dokumen portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Panwaslih  Aceh mengadakan rapat evaluasi pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Diana, Lhokseumawe, 31 Oktober – 1 November 2019. Pegamat Pemilu Aceh, Taufik Abdullah (Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh), tampil sebagai pemateri.

Taufik mengusung tema pemantik diskusi “Menakar Demokrasi: Potret Pemilu 2019 dan Reaktualisasi Peran Bawaslu/Panwaslih”, di awal narasinya menyatakan demokrasi dan pemilu dua hal yang tak dapat dipisahkan. Dia menilai, tatalaksana demokrasi melalui pemilu sudah baik walaupun masih menyisakan beberapa catatan krusial, baik pada skala nasional maupun dalam konteks lokal di Aceh.

Secara konseptual, Taufik menilai, pertama, demokrasi secara prosedural masih perlu perubahan-perubahan, dari hal yang prinsipil terkait ragam pelanggaran maupun hal-hal teknis yang masih membelenggu. Seterusnya, penguatan kelembagaan dan SDM perlu ditingkatkan, agar penyelenggaraan dan pengawasan pemilu jurdil ke depan lebih berkualitas lagi. 

Kedua, kata Taufik, demokrasi secara subtansial masih butuh energi besar segenap elemen bangsa. Tindak lanjut demokrasi prosedural seyogyanya berkolerasi lurus melahirkan kepemimpinan yang berkualitas pula, fungsi-fungsi pemerintahan semakin efektif dan mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat. Oleh jarena itu, menurut Taufik, pemerintahan yang lahir dari manifestasi kedaulatan rakyat itu harus tetap dikontrol.  

Taufik menjelaskan, di republik ini demokrasi terasa akan semakin dinamis dan elegan ketika civil society tetap meneguhkan ruang kritis publik, konstruktif dan logis. Di Aceh sendiri ada pengalaman menarik tentang pelaksanaan pilkada langsung pertama, bahwa civil society cukup memberi andil besar, di samping peran utama mereka mendorong lahirnya perdamaian. 

"Sementara pada tataran nasional, sejak bergulir reformasi, perjuangan panjang demokrasi kepemiluan dalam hal pembentukan dan legitimasi regulasi tentang penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, sampai lahirnya UU 7/2017, saya pikir tidak lepas dari adanya kontribusi civil society," kata Taufik.

Secara spesifik terkait pengawasan pemilu di Aceh, Taufik menyarankan agar Panwaslih Aceh mendokumentasikan semua pengalaman kerja-kerja pengawasan di semua kabupaten/kota. Banyak fenomena atau temuan pelanggaran yang terjadi di berbagai tahapan barangkali tidak terekspos selama ini, terutama diakar rumput. "Jika dikemas dalam bentuk buku ilmiah populer yakin saya kerja-kerja pengawasan pemilu di Aceh akan menjadi pembelajaran penting ke depan. Aceh harus menjadi pengalaman terbaik," ujarnya.  

Secara nasional termasuk di Aceh, Taufik mengkritik kerja-kerja Bawaslu RI dan Panwaslih di Aceh. Terasa kurang sekali program sosialisasi yang terpola, segmentasi sosialisasi yang fokus dan diskusi publik yang berdampak luas. Menurut dia, penglibatan civil society, tokoh masyarakat, kampus dan institusi pendidikan bisa memberi efek besar lahirnya pemilu jurdil, sehat dan berkualitas. "Ini saya pikir pendekatan kultural dalam mengantisipasi kerawanan dan mencegah berbagai kecurangan pemilu di berbagai tahapan," tegas Taufik. 

"Survei indeks kerawanan dan potensi kecurangan yang dikeluarkan Bawaslu RI, termasuk Aceh katagori paling rawan, amatan saya tidak ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang matang. Untunglah Aceh tidak rusuh," kata dia.

Di sisi lain, Taufik mengakui bahwa kerja Bawaslu termasuk Panwaslih Aceh sudah maksimal. Mencegah pelanggaran, menindaklanjuti pelanggaran dan sengketa hasil pemilu—tentu bukan hal yang mudah pada Pemilu 2019 lalu. 

"Pilpres dan Pileg yang digelar bersamaan tentu sangat menguras energi, waktu, sumberdaya dan emosi. KPU/Bawaslu dan jajarannya sampai ke gampong atau desa tampak tersandera dengan kondisi. Lelah, proses pencoblosan dan rekapitulasi cukup lama, akhirnya banyak yang tumbang, sakit dan bahkan meninggal. Ke dua kontestasi ini dipisahkan saja agar fenomena bangsa ini dalam berdemokrasi lebih manusiawi dan beradab," ujar Taufik.

Taufik juga mengkritik fenomena kampanye kolosal, mobilisasi massa pendukung dalam jumlah besar dan eksploitasi pemuka agama—terasa tidak mendidik. Selain rentan bentrok fisik antarpendukung dan loyalis, juga rentan money politic. Soal politik uang, menurut Taufik, rumit diantisipasi. Diperlukan strategi jitu, dan karena itu pembentukan Satgas Anti-Politik Uang yang direncanakan Bawaslu RI patut didukung bersama.     

"Kemudian, fenomena framming media tidak berimbang, informasi hoax, propaganda negatif, black campains, ujaran kebencian, fenomena cebong-kampret, netralitas pejabat, ASN, TNI/Polri, ada pengiringan isu radikalisme agama dan tokoh agama, marketing ideologisasi komunis, serta menguatnya politik identitas menjadi catatan penting," Taufik mempertanyakan dan menjelaskan dalam paparannya.  

"Di samping itu, etos pengawas sampai ke TPS, logistis yang bermasalah, pengamanan TPS, penindakan pelanggaran, koordinasi dengan pihak terkait, belum efektifnya GAKKUMDU, pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara, dan kampanye di luar jadwal, serta paling aneh setiap pemilu masih muncul polimek DPT palsu—tentu menjadi catatan penting evaluasi kinerja pengawas pemilu". 

Taufik berpendapat fenomena dan pengalaman tersebut sebaiknya dievaluasi dalam bentuk riset, sehingga pembelajaran demokrasi kepemiluan semakin baik setiap periodik. Dengan demikian, peran Bawaslu yang masih dihadapkan pada tantangan dan problemati itu dapat segera berbenah dan bertindak memperbaiki. 

Ke depan, terutama menghadapi pilkada serentak, Bawaslu dan jajarannya sampai ke pengawas desa, tentunya diharapkan lebih sukses menghadirkan proses yang diawasi dengan baik. Koordinasi yang sinergis dalam upaya penindakan pelanggaran, adanya penglibatan publik lebih luas dalam proses sosialisasi dan edukasi politik, serta menguatkan harapan publik akan hadirnya pemilu jurdil yang makin berkualitas, mestilah disadari. 

"Kita menyadari peran pengawasan Pemilu 2019 lalu cukup rumit dan melelahkan. Jika kurang efektif dapat dipahami. Kesadaran menghadirkan pemilu jurdil bukan saja Bawaslu dan jajarannya, tapi semua elemen bangsa berkewajiban yang sama. Namun wajar kita berharap Bawaslu bersama segenap jajarannya terus berbenah dalam menjaga arus legitimasi demokrasi di republik ini," pungkas Taufik Abdullah.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.