31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ceurana Institute Minta Plt Gubernur Bekukan Anggaran DKA dan Membuat Musda

...

  • portalsatu.com
  • 24 November 2019 09:00 WIB

Dari kanan: Azhar Aida, Ayah Panton, Rafli Kande, Razuardi Essex, dalam sebuah peretmuan seniman. @facebook.com/azhar.a.leman.7
Dari kanan: Azhar Aida, Ayah Panton, Rafli Kande, Razuardi Essex, dalam sebuah peretmuan seniman. @facebook.com/azhar.a.leman.7

Lembaga Kesenian dan Kajian Budaya, Ceurana Institute, mendesak Plt. Gubernur Aceh segera membekukan anggaran kegiatan DKA (Dewan Kesenian Aceh) disebabkan masa kepengurusan periode pengurus tersebut terhitung mulai tahun 2014 - 2019 telah berakhir sejak 8 November 2019.

Ketua Ceurana Institute, Azhar Aida Panglima, mengatakan, jabatan ketua DKA pengurus dan jajarannya sudah berakhir pada 8 November 2019, sedangkan berdasarkan laporan Disbudpar Aceh, DKA belum melaksanakan Musda (Musyawarah Daerah) untuk pengurus DKA periode ini, tertuang dalam ketetapan Musda DKA No. 004/dka/musda/x/2014 tentang penetapan ketua DKA periode 2014 - 2019 dan Keputusan Gubernur Aceh No.431/1233/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan pengurus DKA masa bakti 2014 - 2019.
"Seharusnya Plt. Gubernur Aceh memanggil ketua DKA dan Kadisbudpar Aceh guna menyiapkan persiapan kepengurusan DKA periode kedepan masa bakti 2919 - 2023 sebagaimana amanat statuta DKA," kata Azhar dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Ahad, 24 Nopember 2019.

Azhar yang juga Ketua DKA Bireuen Masa Bakti 2002 - 2007 ini mengatakan, karena Musda DKA ini tidak dilakukan, maka secara aturan ada dua hal. Pertama, program dan kegiatan kesenian DKA tidak mungkin dilakukan (tidak berjalan). Kedua, penanggaran untuk DKA tidak bisa dilakukan.

"Saya selaku pimpinan Ceurana Institute dan teman teman seniman, sungguh meragukan kegiatan Raker yang dilakukan oleh Ketua DKA Aceh yang seyogianya kami anggap sudah *demisioner* (masa bakti yang sudah berakhir). Plt. Gubernur Aceh perlu menyelesaikan persoalan ini, menghindari penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran negara," kata Azhar yang juga pengurus Gabungan Seniman Lhokseumawe (GSL)1995 - 2001.

Azhar mengatakan, pernyataannya berdasarkan aturan negara, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5A Tahun 1993 Tentang Dewan Kesenian, Qanun Aceh no.1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Perubahan atas Qanun Aceh no.1 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Negara, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.96/1995 Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Aceh.

"Kami mendesak Plt. Gubernur Aceh agar segera membekukan anggaran untuk DKA dan melakukan Musda DKA dengan melibatkan banyak seniman dari berbagai unsur. Musda lebih penting daripada gelar acara dan Kemah Seni," kata Azhar.[] Rilis

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.