02 April 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Koalisi NGO HAM Aceh: Kementan Tak Perlu Bicara Siapa Salah, Kalau Serius Selesaikan Kasus Tgk. Munirwan

...

  • PORTALSATU
  • 23 November 2019 17:55 WIB

Muhammad Reza Maulana. Foto istimewa
Muhammad Reza Maulana. Foto istimewa

BANDA ACEH – Koalisi NGO HAM Aceh meminta pihak Kementerian Pertanian jangan asal bicara dan menjadi hakim untuk permasalahan petani kreatif di Aceh, Tgk. Munirwan. Koalisi NGO HAM Aceh menyatakan itu merespons pernyataan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Prof. Erizal Jamal, di dalam pertemuan bersama Anggota DPR-RI asal Aceh, TA. Khalid, dan Dinas Pertanian Aceh, kemarin.

“Kami Koalisi NGO HAM juga hadir saat pertemuan kemarin, juga telah menyampaikan tentang analisa hukum terkait kasus tersebut. Menurut kami, karena berbicara tentang marwah Aceh, termasuk juga untuk menjaga citra kepolisian dan juga dinas, maka kita harus berpikir dan berbicara kedaerahan,” tegas Kadiv. Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Maulana, melalui siaran persnya, Sabtu, 23 November 2019.

Menurut Muhammad Reza Maulana (MRM), di Aceh ada Qanun Nomor 10 Tahun 2017, yang di dalamnya dijelaskan tentang perbuatan tersebut (seperti yang dilakukan petani, Tgk. Munirwan terkait benih padi IF8) bukanlah suatu tindak pidana melainkan administratif. “Artinya, bila (pemerintah) pusat menghargai kekhususan dan keistimewaan Aceh maka jalankan qanun tersebut, jangan dikesampingkan, karena qanun itu perintah UUPA untuk dilaksanakan. Jadi, tidak hanya dibuat untuk formalitas semata dengan cara pusat memandang qanun dengan setengah mata dan hati, begitu pula Polda Aceh,” ujar MRM.

MRM menyatakan, “Jika Menteri Pertanian serius menyelesaikan permasalahan ini, maka gunakan qanun yang telah dibuat dan disahkan tersebut”.

“Jadi, kami minta kepada Kementerian Pertanian, jangan pernah menjadi hakim dengan menyatakan Tgk. Munirwan salah soal menyebarkan benih bukan hanya kepada kelompokknya. Jika memang penyelesaiannya yang dicari adalah salah tidak salah, maka yang harus pertama kali disalahkan adalah Presiden RI melalui tim suksesnya yang menyebarkan dan mengedarkan kepada Gubernur Aceh dan perangkatnya hingga sampai ke Nisam, Aceh Utara,” ungkap MRM.

MRM menyebutkan, apabila tindakan ini murni karena penegakan hukum, maka yang harus diproses pidana adalah otak pelaku penyebar benih IF8 sampai ke Nisam, Aceh Utara. “Artinya, Presiden RI Bapak Joko Widodo yang harus pertama kali diproses dan mulai menerangkan di dalam BAP dimulai dari asal IF8 sampai berada di desa yang dipimpin Tgk. Munirwan tersebut,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut MRM, bila ingin menyelesaikan permasalahan, maka hargailah Qanun Aceh yang merupakan turunan langsung UUPA.

“Penting juga kami sampaikan, bahwa setelah pertemuan di Hotel Hermes (di Banda Aceh) kemarin, dan setelah berkoordinasi dengan Polda Aceh, informasi yang kami terima adalah berkas Tgk. Munirwan ternyata sudah dua kali dikembalikan kepada kepolisian oleh kejaksaan. Jadi, menurut hemat kami, Polda Aceh jangan memaksakan proses pidana terhadap petani kreatif yang telah membesarkan nama Aceh di kancah nasional. Segudang prestasinya dan segudang manfaat yang telah diberikannya kepada banyak petani adalah sebuah harga yang mahal yang bahkan tidak pernah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Aceh,” ungkap MRM.

MRM menilai, Plt. Gubernur Aceh juga harus bersikap, jangan hanya santai dan melepaskan semua permasalahan kepada dinas. Kata dia, pihak kementerian dan anggota DPR-RI saja datang menghadiri dan ikut berpikir penyelesaian permasalahan ini, tapi Plt. Gubernur hanya santai saja memerintahkan dinas untuk menyelesaikan.

“Artinya, jika dinas yang diharapkan, kami menduga kuat dialah aktor di balik proses pidana ini. Jika tidak karena suratnya tersebut yang diajukan ke Polda maka proses ini tidak pernah dimulai,” kata MRM.

MRM meminta semua pihak agar tidak ada upaya salah menyalahkan. “Negara kita negara hukum maka hargailah asas praduga tidak bersalah dengan tidak menjadi hakim di luar ruang pengadilan,” tegas dia.

Diselesaikan dengan bijaksana

Melansir antaranews.com, Kepala Pusat Pusat PVTPP Kementan RI, Prof. Erizal Jamal, mengatakan pihaknya berupaya mencari solusi penyelesaian terkait proses hukum penyebaran benih padi unggul IF8 yang belum bersertifikasi dengan melibatkan salah seorang kepala desa di Aceh. Menurut Erizal Jamal, penyelesaian ini penting untuk memastikan petani tidak khawatir dianggap melanggar hukum jika menyebarkan benih padi IF8.

"Kami berupaya kasus yang menjerat seorang kepala desa terkait penyebaran IF8 bisa diselesaikan dengan bijaksana. Kami ingin petani berinovasi, tetapi aturan juga harus ditegakkan," kata Prof. Erizal Jamal di Banda Aceh, 22 November 2019.

Sebelumnya, Polda Aceh menetapkan Geuchik (Kepala Desa) Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Tgk. Munirwan sebagai tersangka penyebaran benih padi IF8. Polisi menyebut benih padi IF8 belum dilepas secara resmi ke masyarakat.

Padahal, Tgk. Munirwan dan petani lainnya di Aceh Utara menerima benih padi IF8 secara resmi dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Tgk. Munirwan mengembangkan dan menyebarluaskan kepada petani karena produktivitasnya tinggi mencapai 11 ton per hektare.

Benin padi IF8 yang dikembangkan Tgk. Munirwan tersebut membawa Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, meraih penghargaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Prof. Erizal Jamal mengatakan, pihaknya terus membangun komunikasi dengan para pihak di Aceh terkait kasus benih padi IF8 yang saat ini ditangani kepolisian. Termasuk mengupayakan mediasi penyelesaiannya.

"Kami juga bertemu dengan dinas terkait serta para pihak terkait lainnya di Aceh, termasuk dengan Anggota Komisi IV DPR RI, TA. Khalid, membicarakan solusi penyelesaian kasus IF8," kata Erizal Jamal.

Menyangkut benih padi IF8, Erizal Jamal mengatakan saat ini pada tahap uji lokasi. Jika pengujian ini selesai, maka awal tahun depan bisa dilepas ke petani. "Kalau sudah dilepas, maka sudah resmi bisa diedarkan. Kalau belum dilepas, maka benih padi hanya bisa diedar di kalangan sendiri. Kami tetap menginginkan petani berinovasi, tetapi aturan tetap ditegakkan," ujarnya.[](ril/antara)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.