31 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pakar Hukum Pidana Nilai Vonis Terdakwa Ustad Cabul Sudah Maksimal

...

  • Fazil
  • 31 January 2020 20:30 WIB

Dr. Muhammad Nur [IST]
Dr. Muhammad Nur [IST]

Apabila memang dalam putusan hakim juga dihukum terhadap kedua terdakwa untuk membayar restitusi kepada masing-masing korban, tentunya itu sudah sangat adil

LHOKSEUMAWE - Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr.  Muhammad Nur, S.H., M.H., menilai vonis majelis hakim Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap terdakwa ustad cabul sudah maksimal.

Terdakwa berinisial AI (45) oknum mantan pimpinan pesantren divonis 190 bulan penjara. Sementara MY (26) oknum mantan guru ngaji divonis 160 bulan pidana penjara terkait perkara dugaan pelecehan seksual terhadap santri anak di bawah umur di salah satu pesantren.

"Saya kira hukuman yang divonis itu sudah maksimal. Karena hukuman pidana sebenarnya tujuannya bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak dan bagaimana keadaan itu bisa diperbaiki kembali. Akan tetapi korban juga harus diperhatikan dan apa yang harus diberikan kepada korban tersebut," kata Muhammad Nur, Jumat, 31 Januari 2020.

Menurut Muhammad Nur, dengan putusan itu memang sudah ada perlindungan kepada korban, tapi jika memang ada yang terlupakan untuk korban itu bisa diganti dengan kerugian. Namun, bukan dengan denda, kalau denda tentu untuk negara uangnya, tapi ini dalam bentuk restitusi.

“Apabila memang dalam putusan hakim juga dihukum terhadap kedua terdakwa untuk membayar restitusi kepada masing-masing korban, tentunya itu sudah sangat adil. Artinya, satu sisi menghukum pidana terhadap terdakwa, juga mengembalikan harkat martabat korban yang sudah terganggu mentalnya. Maka dengan adanya restitusi itu, paling tidak korban bisa berobat atau bisa konsultasi untuk memulihkan kondisinya, sehingga dia tidak perlu mengeluarkan uangnya lagi," ungkap Muhammad Nur.

Akan tetapi, kata Muhammad Nur, apakah nanti terdakwa bisa tidak memenuhi putusan tersebut. Artinya, juga tergantung bagaimana kondisi keuangan si terdakwa untuk menjalankan itu, karena jika putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak bisa dihilangkan.

"Kalau hukuman yang sudah dijatuhkan ini terhadap terdakwa, saya kira itu sudah terjawab dari keinginan masyarakat ataupun korban. Pertama terdakwa bisa menerima efek jera dari putusan hakim, kemudian korban bisa mendapatkan restitusi perihal perkara pelecehan seksual tersebut," ujar doktor ilmu hukum lulusan Unsyiah itu.

Muhammad Nur menambahkan, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memang alternatif sanksinya. Maka dalam hal ini bahwa hakim sudah mengambil dua kebijakan yakni menjatuhkan hukuman pidana penjara, dan memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi, itu sudah sangat bagus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe menjatuhkan vonis terhadap terdakwa berinisial AI (45) dan MY (26), oknum mantan pimpinan pesantren dan guru ngaji, terkait perkara dugaan pelecehan seksual terhadap santri (anak) di bawah umur di salah satu pesantren. Terdakwa AI divonis 190 bulan, dan MY 160 bulan pidana penjara.

Vonis itu dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe dalam sidang terbuka untuk umum, Kamis, 30 Januari 2020. Sidang tersebut dipimpim Hakim Ketua, Drs Azmir, SH, MH, didampingi Hakim Anggota, Drs Ahmad Luthfi, dan Drs Kamaruddin Abdullah. Terdakwa AI dan MY turut didampingi Penasihat Hukumnya, Armia, SH, MH, Khairil Fadri, SH, MH, Muzakir, SH, Al Kausar, SH, dan Ade Oscar, SH. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, dihadiri Syahril, SH MH.

JPU Syahril kepada para wartawan usai sidang itu menyebutkan, dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah menyatakan terdakwa AI dan MS terbukti bersalah melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juncto (jo) pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Hal itu sesuai dengan tuntutan JPU.

Menurut Syahril, putusan majelis hakim terhadap terdakwa AI 190 bulan pidana penjara. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa AI dihukum 200 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Sedangkan untuk terdakwa MY, JPU menuntut dihukum 170 bulan, dan hakim memvonis yang bersangkutan 160 bulan pidana penjara.

Syahril menyebutkan, dalam putusan hakim itu, kedua terdakwa juga dihukum membayar restitusi masing-masing 30 gram emas kepada korban pelecehan seksual. “Restitusi itu dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht," ungkapnya.[**]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.