07 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Penanganan Covid-19
Komnas HAM Aceh Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Kepada Plt. Gubernur, Ini Bunyinya

...

  • Fakhrurrazi
  • 04 April 2020 21:52 WIB

BANDA ACEH - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh menyurati Plt. Gubernur terkait penanganan Covid-19 di provinsi setempat. Surat dengan No. 558/PMT/3.5.1/IV/2020, tertanggal 3 April 2020 turut ditembuskan kepada Kapolri, Mendagri, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kajati Aceh, dan Ketua DPR Aceh.

Dalam surat yang ditandatangi oleh Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriyadi Utama, S.H tersebut berisi sejumlah rekomendasi termasuk soal evaluasi maklumat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh tentang jam malam.

Selain itu, Komnas HAM juga memita Pemerintah Aceh segera menyesuaikan mekanisme penetapan pembatasan aktivitas warga merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan jo  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemerinta Aceh jug diminta segera berkoordinasi dengan seluruh pupati/walikota untuk mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Aceh kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19. 

Pemerintah Aceh segera berkoordinasi dengan seluruh bupati/walikota untuk membuat kebijakan yang bersinergi/terkonsolidasi serta melakukan langkah dan upaya yang patut dengan merujuk pada platform kebijakan pemerintah pusat sesuai peraturan undang-undang agar mempercepat proses implementasi Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan Covid-19 meliputi pencegahan penyebaran Covid-19, percepatan penanganan Covid-19 dan kesiapan serta kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap Covid-19.

Kemudian, menyiapkan dan menambah rumah sakit rujukan untuk pemeriksaan dan penanganan pasien Covid-19, penyiapan infrastruktur pemeriksaan dan sarana prasarana untuk isolasi, penyiapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis dan alat penunjang kesehatan lainnya, penambahan tenaga medis, dukungan insentif khusus dan rumah singgah bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga medis.

Selanjutnya, memastikan ketersediaan masker dan alat maupun bahan pelindung diri lainnya yang dibutuhkan warga yang sesuai dengan anjuran protokol kesehatan WHO, jaminan atas pasokan dan ketersediaan kebutuhan pokok serta jaminan kestabilan harga-harga kebutuhan tersebut, menyiapkan subsidi untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, kejelasan dan tranparansi informasi dan strategi pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada masyarakat luas.

Plt. Gubernur Aceh diminta selalu berkoordinasi dengan Kapolda Aceh untuk memastikan adanya tindakan yang lebih tegas berdasarkan hukum terhadap siapapun yang melanggar kebijakan social/physical distancing dengan pelarangan mobilitas dan kerumunan.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.