31 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Sampai 15 Juli
Realisasi APBA 2020 Minim, Presiden: Belanja Modal Masih Rendah Sekali, Hati-Hati

...

  • portalsatu.com
  • 16 July 2020 15:30 WIB

BANDA ACEH – Realisasi keuangan Pemerintah Aceh sampai 15 Juli 2020 masih sangat minim. Bahkan, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), realisasi keuangannya belum sampai 20 persen. Ratusan paket pekerjaan strategis dan kegiatan bersumber dari dana Otsus belum tanda tangan kontrak. Presiden Jokowi pun mengingatkan, "(realisasi) belanja modal masih rendah sekali, hati-hati!"  

Data dilihat portalsatu.com pada laman resmi Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA), Kamis, 16 Juli 2020, dari total APBA tahun 2020 senilai Rp15,798 triliun, Pemerintah Aceh membuat target realisasi keuangan dan fisik sampai 31 Juli masing-masing sebesar 32 dan 35 persen. Namun, hingga 15 Juli/kemarin, realisasi keuangan 27,2 persen dan fisik 30,5 persen.

Sejumlah SKPA realisasi keuangannya masih sangat rendah, belum sampai 20 persen. Di antaranya, Dinas PUPR 7,8 persen, Dinas Pendidikan Dayah 12,1 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 15,7 persen, BPSDM 16 persen, PPKA 16,2 persen, Biro Isra 16,7 persen, dan PGR 19,9 persen.

Sementara itu, data Pantau Aktivitas Strategis APBA 2020, total 839 paket Rp1,71 triliun di 34 SKPA, belum tanda tangan (TT) kontrak 284 paket. Paling banyak PUPR, Disdik, Perkim, Tanbum, dan Dinkes.

Data Pantau Aktivitas Strategis Otsus Kabupaten/Kota 2020, 1.468 paket senilai Rp1,94 triliun, belum teken kontrak 760 paket. Paling banyak Aceh Tengah, Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Besar, Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Pidie Jaya, dan Aceh Timur.

Belanja Modal

Sebelumnya, saat pertemuan dengan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 15 Juli 2020, Presiden Joko Widodo turut menyoroti Aceh terkait masih minimnya belanja modal yang baru 8,9 persen.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester I 2020. "Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian, kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya," kata Presiden, seperti dilansir antaranews.com.

"Saya ulang lagi, ini tidak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota. Saya berikan contoh, misalnya realisasi APBD untuk provinsi, saya bacakan," tambah Presiden.

Presiden pun membacakan realisasi APBD masing-masing provinsi mulai dari yang penyerapan anggarannya paling tinggi.

1. DKI Jakarta 45 persen;
2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
3. Sumatra Barat, 44 persen;
4. Gorontalo, 43 persen;
5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
6. Bali, 39 persen;
7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
8. Banten, 37 persen;
9. Kepulauan Riau, 35 persen;
10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
11. Lampung, 32 persen;
12. Papua Barat, 32 persen;
13. Kalimantan Utara, 31 persen;
14. Bangka Belitung, 31 persen;
15. Kalimantan Timur, 31 persen;
16. Jawa Timur, 30 persen;
17. Sulawesi Utara, 29 persen;
18. Jambi, 28 persen;
19. Bengkulu, 27 persen;
20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
21. DI. Yogyakarta, 27 persen;
22. Jawa Tengah, 27 persen;
23. Riau, 27 persen;
24. Sumatra Utara, 25 persen;
25. Jawa Barat, 24 persen;
26. Sulawesi Barat, 24 persen;
27. Aceh, 23 persen;
28. Kalimantan Barat, 22 persen;
29. Maluku, 21 persen;
30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
31. Maluku Utara, 17 persen;
32. Papua, 17 persen;
33. Sulawesi Tenggara, 16 persen;
34. Sumatra Selatan, 16 persen.

"Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal karena yang pegawai itu rutin," kata Presiden.

Presiden Jokowi pun menyebutkan provinsi-provinsi yang belanja modalnya masih rendah.

"Belanja modal coba kita lihat, Sumatra Selatan, hati-hati, masih 1,4 (persen), ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 (persen). Papua, 4,8 (persen). Maluku Utara, 10,3 (persen). NTT, 19,6 (persen) ini belanja modal. Kalimantan Barat, 5,5 persen, belanja modal. Aceh, 8,9 (persen), belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati," ujar Presiden.

Artinya, dengan belanja modal yang rendah, birokrasi tidak ikut berperan dalam menjalankan roda perekonomian daerah. "Birokrasi harus kita ajak, agar ada 'speed' di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri," tegas Presiden.

Proyek Multiyears

Setelah mendengar arahan Presiden Jokowi, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan Pemerintah Aceh akan segera melanjutkan tender pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek multiyears. Dengan pelaksanaan proyek itu harapannya penyerapan belanja modal Aceh bisa ikut meningkat.

"Dan itu yang akan kita pacu. Sebenarnya dari kemarin tender sudah mulai dilakukan lagi, dan sudah ditayangkan lagi," kata Nova seperti disampaikannya dalam siaran pers Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta. 

"Saya sudah konsul dengan Presiden dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bahwa pekerjaan multiyears akan kita lanjutkan," ujar Nova lagi.

Nova menyebutkan, jika ada regulasi yang menghambat pengadaan barang dan jasa, pihaknya akan melakukan koordinasi. "Koordinasi nanti dilakukan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Untuk segera menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa," ujar Nova.[](nsy/ant/ril)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.