31 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pertanyakan Realisasi MoU Helsinki dan Kelanjutan Pertemuan dengan Presiden, BEM Unsyiah Temui Wali Nanggroe

...

  • PORTALSATU
  • 04 August 2020 15:30 WIB

Foto: QM
Foto: QM

BANDA ACEH – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh beberapa waktu lalu menghadap Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar. Kehadiran delegasi mahasiswa dipimpin Ketua Umum BEM Unsyiah Mohd. Hafizh Al Mukarram bertujuan mengetahui perkembangan realisasi MoU Helsinki yang pada 15 Agustus nanti telah berlalu 15 tahun lamanya. 

“Juga terkait  kelanjutan hasil pertemuan Wali Nanggroe dengan Presiden Jokowi, Februari lalu,” kata Mohd. Hafizh. Ia didampingi Wakil Ketua Umum BEM Muhammad Dzaky Naufal dan sejumlah mahasiswa lainnya

Terkait pertanyaan delegasi mahasiswa Unsyiah tersebut, Wali Nanggroe menjelaskan bahwa saat ini dirinya bersama para stakeholder Aceh lainnya masih terus memperjuangankan implementasi hasil perjanjian damai sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA. 

“Sampai sekarang masih terus kita perjuangankan dengan segala cara,” kata Wali Nanggroe didampingi para staf khususnya; Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man, dr. Rafiq, dan Rustam Efendi. 

Sementara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Februari lalu, Wali Nanggroe menjelaskan bahwa saat ini prosesnya masih tahap inventarisir masalah. 

“Sebagaimana informasi dari Moeldoko selaku Staf Khusus Presiden (Kepala Kantor Staf Presiden), selama tiga bulan terakhir ini sedang diinventarisir apa saja soalan MoU Helsinki dan UUPA yang belum selesai,” jelas Wali Nanggroe.

Perwakilan BEM Unsyiah juga mempertanyakan sikap Wali Nanggroe terhadap Omnibus Law dan UU Minerba yang baru saja disahkan DPR RI.  Untuk hal tersebut Wali Nanggroe menyatakan bahwa Aceh telah memiliki UU Khusus yaitu UUPA yang juga menyatakan semua kewenangan kecuali enam bidang adalah merupakan kewenangan Aceh. 

"Namun jika UUPA tidak menjelaskan secara detail, jelas dan tegas kewenangan dimaksud, karena UUPA ini juga adalah dibuat antara Pemerintah Pusat dan DPR RI, maka semua pihak harus melihat lagi kepada perjanjian yang telah dibuat di dalam MoU Helsinki, sebagai dasar dari komitmen antara Pemerintah Pusat dan Aceh".

"MoU Helsinki ini yang harus selalu menjadi pedoman bagi kita rakyat Aceh dalam hubungannya dengan semua kebijakan yang sudah maupun akan dilahirkan oleh Pemerintah Pusat bersama DPR RI, khususnya untuk Aceh," tegas Wali Nanggroe.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.