31 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


GeRAK Sorot Pemerintah Aceh Soal Proyeksi Pendapatan 2021 Turun Rp1,4 T dari 2020

...

  • Fakhrurrazi
  • 06 August 2020 11:45 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH – Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) menyoroti Pemerintah Aceh terkait proyeksi pendapatan tahun 2021 menurun Rp1,450 triliun lebih dibandingkan 2020. GeRAK Aceh menilai penurunan target pendapatan tersebut menunjukkan kinerja eksekutif dalam menggali potensi penerimaan daerah tidak sesuai visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Data diperoleh GeRAK Aceh dari dokumen Kebijakan Umum APBA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, pendapatan Aceh tahun 2021 Rp14,006 triliun. Sedangkan pada 2020 lalu mencapai Rp15,457 triliun. 

"Artinya, pendapatan Aceh untuk 2021 turun sebesar Rp1,450 triliun dari tahun sebelumnya (belum terhitung penambahan dari anggaran SiLPA)," kata Kadiv Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh, Fernan, dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu, 5 Agustus 2020.

Fernan menyebutkan pendapatan Aceh 2021 Rp14,006  triliun berasal dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) Rp2,294 triliun, pendapatan transfer Rp11,510 triliun, serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah Rp201 miliar. 

“Menurunnya pendapatan Aceh Rp1,450 triliun dari tahun sebelumnya itu dipengaruhi oleh PAA yang juga turun sebesar Rp329 miliar, serta penurunan pendapatan transfer (dari pemerintah) pusat sebesar Rp 1,322 triliun,” ujar Fernan.

Fernan menjelaskan jika dikalkulasikan secara persentase, penurunan pendapatan Aceh itu sebesar 9,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja eksekutif dalam mencari alternatif sumber penerimaan daerah tidak sesuai dengan rencana visi misi pemerintahan Irwandi-Nova.

"Ini menunjukan bahwa eksekutif terlalu kaku dalam melakukan upaya untuk menggali sumber pendapatan, dan hanya berfokus pada dana transfer pusat semata," tegas Fernan. 

Fernan menyatakan berdasarkan komponen penerimaan PAA, terdapat penurunan Rp353 miliar lebih. Pengaruhnya adalah penetapan proyeksi pendapatan pajak Aceh yang menurun drastis dari Rp331 miliar lebih dan retribusi daerah Rp21,6 miliar dari tahun sebelumnya.

"Seharusnya penetapan PAA tahun anggaran 2021 lebih tinggi dari 2020. Dan ini menunjukan adanya target penerimaan pendapatan yang tidak berhasil direalisasikan," ungkap Fernan. 

Fernan meminta Pemerintah Aceh menjelaskan secara transparan dan akuntabel terhadap sumber-sumber penerimaan yang dikelola tidak terbuka, bahkan cenderung koruptif. Pola ini dapat diketahui dari berkurangnya penerimaan daerah. 

"Banyak sumber potensi pendapatan yang tidak dikelola dengan baik padahal cukup banyak sumber potensi pendapatan yang tidak berhasil dipungut seperti pajak kendaraan bermotor, sektor pariwisata," ungkap Fernan.

Fernan menilai program pengelolaan pendapatan daerah yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) pada 2021 Rp21,035 miliar, jumlah usulan kegiatannya berbanding terbalik dari total penerimaan retribusi Aceh, seharusnya lebih tinggi dari program diusulkan. 

"Jumlah penerimaan pendapatan retribusi Aceh yang direncanakan sebesar Rp12,1 miliar, atau lebih besar Rp8,9 miliar dari jumlah retribusi yang dipungut," pungkas Fernan.

Diberitakan sebelumnya, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Bukhari, mewakili Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan Rancangan KUA-PPAS 2021 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Jumat, 24 Juli 2020. Dalam RKUA-PPAS itu, Pemerintah Aceh merencanakan pendapatan tahun 2021 senilai Rp14,6 triliun dan belanja Rp14,8 triliun serta pembiayaan Rp835 miliar.(Baca: Ini Jumlah Pendapatan dan Belanja Aceh dalam RKUA-PPAS 2021)[](rilis/*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.