21 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


IPM Aceh Utara Peringkat ke-15, FPPP DPRK: Mari Tinggalkan Program Hayalan dan Penuh Kepalsuan

...

  • PORTALSATU
  • 14 August 2020 20:50 WIB

Ketua FPPP DPRK Aceh Utara Zulfadhli A. Taleb membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban APBK 2019, Jumat, 14 Agustus 2020. Foto: portalsatu.com
Ketua FPPP DPRK Aceh Utara Zulfadhli A. Taleb membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban APBK 2019, Jumat, 14 Agustus 2020. Foto: portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Utara tahun 2019 berada di peringkat ke-15 dari 23 kabupaten/kota di Aceh yaitu 69,22. Masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Aceh yaitu 71,90, dan rata-raat IPM Nasional 71,92.

Data itu dibeberkan Ketua FPPP DPRK Aceh Utara, Zulfadhli A. Taleb, saat membacakan pendapat akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, serta Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Qanun Aceh Utara tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, di gedung dewan setempat, Jumat, 14 Agustus 2020, sore.

Persoalan IPM Aceh Utara adalah salah satu dari sejumlah catatan disampaikan FPPP DPRK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2019.

Zulfadhli menjelaskan, IPM merupakan suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Aceh Utara. Selain itu, IPM juga sebagai ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang meliputi tiga dimensi dasar. Yaitu, dimensi umur panjang atau hidup sehat dan dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak masyarakat Aceh Utara.

“IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,” ujar Zulfadhli dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, didampingi dua Wakil Ketua DPRK, Hendra Yuliansyah dan Mulyadi CH., dihadiri Bupati Muhammad Thaib, Plt. Sekda Murtala, dan para pejabat Pemkab Aceh Utara.

Zulfadhli menyebut rata-rata lama sekolah penduduk Aceh Utara berada di urutan ke-19 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu hingga 8,11 tahun. “Kalau dihitung-hitung 8,11 tahun adalah rata-rata sekolah sampai kelas 2 SMP. Berarti kita belum lulus wajib belajar sembilan tahun yang diumumkan Presiden Suharto 31 tahun lalu yaitu melalui UU Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989. Bahkan pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun”.

“Kondisi ini sangat memalukan, mengingat sudah puluhan triliun kita habiskan untuk belanja pendidikan di Aceh Utara. Masihkah kita menganggap kondisi pendidikan di Aceh Utara tidak ada masalah? Tak pantas kita begini terus saudara-saudara. Jangan biarkan kehebatan kita hanya jadi kenangan dan kecerdasan kita hanya jadi catatan,” tegas Zulfadhli.

Zulfadhli melanjutkan, rata-rata harapan lama sekolah di Aceh Utara berada pada urutan ke-6 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu sampai 14,68 tahun.

“Rata-rata angka standar kesehatan dan harapan hidup di Aceh Utara  berada pada posisi 12 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu hingga 68,61 tahun,” ungkapnya.

Fraksi PPP meminta Bupati untuk memperbaiki tatacara pelayanan dan penyuluhan kesehatan di BLUD Rumah Sakit Cut Meutia, Puskesmas, Pustu dan Polindes di Aceh Utara. “Saran ini sudah setiap tahun disampaikan dewan dalam sidang paripurna kepada Bupati, baik saat Bupati hadir langsung atau diwakili. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak direspons dengan baik oleh BLUD RS Cut Meutia dan Dinas Kesehatan Aceh Utara,” kata Zulfadhli.

Menurut Zulfadhli, indikator ini terlihat jelas dari standar kesehatan dan peningkatan harapan hidup masyarakat Aceh Utara yang berada pada posisi 12 dari 23 kabupaten/kota di Aceh tahun 2019. Padahal, kata dia, anggaran kesehatan Aceh Utara setiap tahunnya selalu yang terbesar di antara 23 kabupaten/kota lainnya di Aceh.

“Kita tidak boleh terus begini saudara-saudara, mari kita tinggalkan semua program hayalan dan penuh kepalsuan. Ayo bangun dari tidur panjang, kita tinggalkan zona aman dan nyaman,” tegas Zulfadhli.

Zulfadhli menambahkan, IPM Aceh Utara yang menempati urutan ke-15 dari 23 kabupaten/kota di Aceh, menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat Aceh Utara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan masih belum baik.[](nsy)

Lihat pula: DPRK Aceh Utara Sorot PAD Minim hingga Pemerintah tak Serius Tangani Sampah

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.