18 December 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia

MaTA: Pemerintah Gagal Paham
10 Perempuan Gugat Pemda Aceh Timur dan Aceh Tamiang ke KIA

...

  • PORTALSATU
  • 19 June 2017 16:40 WIB

Foto: ilustrasi. @Istimewa
Foto: ilustrasi. @Istimewa

BANDA ACEH - Sejumlah 10 perempuan dari Aceh Timur dan Aceh Tamiang mendaftarkan gugatannya ke Komisi Informasi Aceh (KIA) di Banda Aceh. Gugatan tersebut dilakukan karena Pemda Aceh Timur dan Aceh Tamiang tidak menanggapi permintaan informasi yang mereka ajukan.

Gugatan terhadap dua Pemda tersebut telah didaftarkan ke KIA, 16 Juni 2017, yang diterima Komisioner KIA Yusran. Dalam laporan yang dikuasakan kepada Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Baihaqi, mereka meminta kepada KIA agar menyelesaikan sengketa informasi antara komunitas perempuan dengan kedua Pemda sebagai terlapor.

“Dalam perkara ini, para perempuan tersebut juga menggugat Sekretaris Daerah (Sekda) masing-masing kabupaten karena tidak menanggapi surat keberatan yang telah mereka sampaikan,” kata Baihaqi melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Senin, 19 Juni 2017.

Dengan didaftarkan gugatan ke KIA, kelompok perempuan tersebut berharap akan ada perubahan tentang cara pandang pemerintah tentang keterbukaan informasi publik.

Adapun informasi yang diakses para perempuan tersebut antara lain berkaitan dengan perusahaan perkebunan sawit di Aceh Tamiang dan juga perusahaan minyak dan gas di Aceh Timur.

“Ada juga informasi-informasi tentang anggaran daerah. Informasi yang dimintakan itu nantinya akan dijadikan sebagai referensi untuk melakukan pemantauan bersama dan juga sebagai bahan kajian di komunitas,” ujar Baihaqi.

Permintaan informasi itu telah mereka sampaikan pada Maret 2017 silam. Karena tidak ditanggapi, mereka mengajukan keberatan terhadap Sekda pada April 2017. Kata Baihaqi, karena Pemda tidak menanggapi permintaan informasi tersebut, sehingga memunculkan dugaan-dugaan negatif. “Kalau memang pemerintah tidak ‘aneh-aneh’, kenapa mesti takut untuk terbuka kepada masyarakat. Kalau dilihat lebih jauh, apa yang akan dilakukan oleh komunitas perempuan itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” katanya.

Sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jika dalam rentan waktu 30 hari kerja keberatan tidak ditanggapi, maka masyarakat atau pemohon informasi dapat meminta kepada Komisi Informasi untuk menyelesaikan dan memutuskan apakah informasi yang diminta masyarakat merupakan informasi yang terbuka atau dikecualikan. “Kalau memang nantinya terbuka, pemerintah wajib memberikannya kepada pemohon informasi,” ujar Baihaqi.

Gagal paham

Terkait dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi 10 perempuan di Aceh Timur dan Aceh Tamiang, MaTA menilai pemerintah masih gagal paham tentang keterbukaan informasi publik. Aturan yang mengatur tentang hal ini telah lama ditetapkan, tapi masih saja pemerintah belum maksimal mengimplementasikannya. Bahkan ada daerah yang belum memiliki Daftar Informasi Publik (DIP).

“Ini merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah yang sedang berkuasa maupun pemerintah baru nantinya. MaTA berharap, Bupati Aceh Timur dan Bupati Aceh Tamiang harus mengevaluasi keterbukaan informasi di masing-masing wilayahnya. Sehingga di akhir masa pemerintahannya akan memberikan dampak positif terkait keterbukaan informasi public,” kata Baihaqi.[](rel)

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.