25 September 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Untuk Eksekusi Putusan Perkara Pembakaran Lahan
100 Ribu Dukungan Publik Diserahkan ke PT Banda Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 12 July 2018 21:20 WIB

@istimewa
@istimewa

BANDA ACEH - Koalisi masyarakat sipil mendatangi Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menyerahkan 100 ribu lebih dukungan publik untuk eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap PT Kallista Alam (PT KA) terkait perkara pembakaran lahan rawa gambut Tripa, Nagan Raya. Petisi tersebut diterima Kepala Humas PT Banda Aceh, Maratua Rambe.

Koalisi masyarakat sipil yang menyerahkan petisi itu Yayasan HAkA, Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM, dan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup (P2LH) menyerahkan petisi Change.org/HukumPembakarLahan. Petisi tersebut berisikan dukungan sekaligus desakan kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor 16/Pdt_G/2017/PN Mbo.

Menurut HAkA, saat sidang 12 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh yang memeriksa Perkara Nomor 16/Pdt_G/2017/PN Mbo menyatakan putusan PN Meulaboh sebelumnya yaitu Perkara Nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO yang menghukum PT KA dengan denda dan kewajiban memulihkan lahan yang rusak akibat dibakar senilai Rp 366 miliar tidak mempunyai title eksekutorial atau tak bisa dieksekusi.

Sebelumnya, PT KA dinyatakan bersalah membakar 1.000 hektare lahan gambut di Tripa, Nagan Raya. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan proses banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Badrul Irfan, Sekretaris Yayasan HAkA, mengatakan, penyerahan petisi ini merupakan bentuk dukungan kepada PT Banda Aceh untuk membatalkan putusan PN Meulaboh yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus pembakar lahan tidak bisa dieksekusi.

“Sebagai wujud partisipasi publik, HAkA menggalang petisi ini melalui Change.org Indonesia mendesak MA membatalkan putusan 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo sekaligus memerintahkan PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT KA sesuai putusan perkara nomor: 1 PK/PDT/2017 jo. putusan no. 651 K/Pdt/2015 jo putusan no. 50/PDT/2014/PT BNA jo. Putusan no. 12/PDT.G/2012/PN.MBO, untuk membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp366 miliar,” kata Badrul.

Menurut Badrul, penyerahan petisi ini bentuk kepedulian dan kekecewaan publik terhadap pengawalan kasus tersebut.

Sebelumnya, Rumoh Transparansi sudah melaporkan kasus ini ke KPK dengan nomor pengaduan 96297 pada Rabu, 2 Mei 2018. “Kami mencium ada penyelewengan pada kasus ini yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 366 miliar. Hal ini juga kami anggap sebagai salah satu upaya penyalahgunaan wewenang oleh PN Meulaboh. Atas dasar ini, kami mengadukan pihak PN Meulaboh ke KPK sebagai lembaga antirusuah di Indonesia,” ujar Crisna dari Rumoh Transparansi.[](rel)

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.