26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


15 Kabupaten/Kota di Aceh Gagal Qanunkan Perubahan APBK 2018?

...

  • PORTALSATU
  • 31 October 2018 18:30 WIB

Ilustrasi. @ist/net
Ilustrasi. @ist/net

BANDA ACEH - Sebanyak 15 kabupaten/kota di Aceh kabarnya gagal mengqanunkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (P-APBK) Tahun Anggaran 2018.

Informasi diperoleh portalsatu.com, Rabu, 31 Oktober 2018, dari 15 kabupaten/kota itu, sebagian sudah melakukan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRK terhadap Rancangan Qanun tentang P-APBK 2018 pada bulan Oktober ini. Akan tetapi, Gubernur Aceh melalui timnya menolak mengevaluasi Rancangan Qanun (Raqan) P-APBK itu lantaran sudah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Permendagri.

Ada pula kabupaten sudah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2018, tapi belum sempat disampaikan ke DPRK. Akhirnya, Rancangan KUPA-PPASP 2018 yang merupakan cikal bakal Raqan P-APBK itu pun batal diserahkan ke DPRK, setelah diketahui Gubernur Aceh menolak melakukan evaluasi jika Raqan P-APBK 2018 itu ditetapkan pada Oktober 2018.

Sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, disebutkan "PersetujuanĀ  bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2018".

"Dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018," bunyi keterangan dalam Lampiran Permendagri 33/2017 itu.

Sumber portalsatu.com di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menyebutkan, hanya delapan kabupaten/kota yang menetapkan Raqan P-APBK 2018 sampai dengan akhir September 2018. Raqan P-APBK 2018 dari delapan kabupaten/kota itu pun diterima oleh Gubernur Aceh untuk dilakukan evaluasi agar dapat ditetapkan menjadi qanun kabupaten/kota. Artinya, 15 kabupaten/kota lainnya di Aceh gagal mengqanunkan P-APBK 2018.

Salah satu kabupaten yang gagal mengqanunkan P-APBK 2018 adalah Aceh Utara. Bahkan, Bupati Aceh Utara gagal menyampaikan Rancangan KUPA-PPASP 2018 ke DPRK. Hal itu diakui Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng, saat dikonfirmasi portalsatu.com usai mengikuti sidang paripurna penetapan Tata Tertib DPRK di gedung dewan setempat, Rabu, 31 Oktober 2018, sore.

"Belum (disampaikan ke DPRK), masih di eksekutif. (Ketika mengetahui sudah terlambat) tidak diserahkan lagi ke DPR," ujar Sidom Peng.

Sidom Peng menyebut kegagalan itu dengan istilah, "Secara umum keterlambatanlah, karena tidak dievaluasi (oleh Gubernur Aceh)".

Ditanya mengapa sampai terlambat menyiapkan Rancangan KUPA-PPASP 2018, Sidom Peng mengatakan, "Nyan mungken han jeut ta komentar (itu mungkin tidak bisa kita komentar kepada wartawan), karena menyangkut (kinerja) internal".

Menurut Sidom Peng, karena P-APBK 2018 gagal diqanunkan, maka sesuai ketentuan diatur dalam Permendagri, hanya bisa digunakan anggaran yang wajib mengikat, selain kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Qanun APBK 2018 (APBK murni). "(Wajib mengikat) seperti gaji," katanya.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.