19 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Pembangunan Rumah Duafa Muara Satu Lhokseumawe
2 Kali Tender Gagal, Apakah ULP Sudah Negosiasi? GerTaK: Wali Kota Jangan Sibuk...

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 09 October 2019 22:30 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSEUMAWE - Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Muslem Hamidi, menduga paket pembangunan 11 rumah kaum duafa Kecamatan Muara Satu bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2019 dua kali tender berakhir gagal karena ada permainan di ULP. Dia meminta wali kota Lhokseumawe mengevaluasi bawahannya, "jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas".

"Pertama, kita sepakat meminta agar wali kota mencopot kepala ULP Lhokseumawe terkait persoalan paket rumah duafa yang gagal setelah ditender dua kali," kata Muslem Hamidi kepada portalsatu.com, Rabu, 9 Oktober 2019.

Muslem menjelaskan, pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lhokseumawe mestinya bisa mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah. Berdasarkan Perpres tersebut, kata dia, apabila proses tender gagal dilakukan maka pihak kelompok kerja (Pokja) di ULP melalui persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) bisa melakukan langkah-langkah lain, seperti proses negosiasi.

"Proses negosiasi ini bahkan bisa dilakukan tanpa harus memenuhi minimal tiga peserta. Inilah kemudahan dan juga solusi yang diamanahkan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Bahkan, dalam Perpres ini juga disebutkan proses tender/seleksi, baru dikatakan gagal apabila proses negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai," ujar mantan Ketua BEM Unimal ini.

"Pertanyaannya, apakah pihak ULP sudah melakukan negosiasi? Ini penting agar penerima manfaat rumah duafa tersebut tidak dirugikan akibat kesalahan dari buruknya kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dikatakan (oleh kepala ULP) bahwa gagal tender tersebut karena ada persoalan administrasi yang tidak lengkap, seharusnya pihak Pokja yang diberikan kewenangan untuk menentukan dan menetapkan pemenang terlebih dahulu memerhatikan kelengkapan persyaratannya, apakah sudah terpenuhi," kata Muslem.

Muslem melanjutkan, pada BAB VII bagian kesatu pasal 50 ayat (1) Perpres itu disebutkan ada 8 poin tahapan pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi. Bahkan melalui sistem perangkingan misalnya, sekarang pihak Pokja dengan mudah bisa menentukan mana rekanan yang baik dan mana dianggap bakal bermasalah.

"Jadi, sudah sangat jelas aturan ini diterbitkan agar tidak ada lagi tender/seleksi yang gagal dilakukan. Bahkan, apabila negosiasi ini telah dilakukan namun gagal, masih ada lagi cara, yaitu dengan penunjukan langsung. Kebijakan ini bisa dilihat pada BAB VII bagian kedua tentang tender dan seleksi gagal pasal 51 ayat (10). Penunjukan langsung ini bisa dilakukan oleh Pokja atas persetujuan PA/KPA apabila memenuhi kriteria, yaitu kebutuhannya tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu apabila dilakukan tender/selesai," ungkapnya.

"Jadi, kalau alasannya tidak cukup waktu apabila dilakukan tender ulang karena sudah gagal dua kali, kenapa tidak dilakukan proses negosiasi atau kebijakan lain. Sehingga penerima manfaat rumah duafa tersebut juga bisa menerima manfaatnya tahun ini. Karena ini tidak dilakukan akibatnya penerima manfaat rumah duafa tersebut dirugikan lantaran ULP yang tidak baik. Ini yang harus diperhatikan oleh wali kota. Jadi, wali kota jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas, awasi dan evaluasi kinerja bawahannya," tegas Muslem.

GerTaK menduga persoalan dua kali tender paket rumah duafa itu berakhir gagal, terjadi karena ada permainan di ULP dengan cara-cara yang tidak benar. "Ada dugaan pihak ULP dengan sengaja tidak melanjutkan proses pekerjaan ini mungkin karena berbenturan kepentingan. Dan apabila ini terjadi maka sangat bahaya terhadap tata kelola pemerintahan ke depan, sehingga kita meminta agar wali kota serius menangani persoalan ini. Kalau ULP bermain maka wali kota harus mencopot kepala ULP-nya," kata Muslem lagi.

Muslem menyebut akan sangat berbahaya apabila berbenturan kepentingan saat terjadi proses tender paket pengadaan di ULP, karena ini merupakan indikasi korupsi. Padahal, secara aturan apabila dilihat Perpres, sangat jelas disebutkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sekarang sudah terintegrasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan.

"Namun, apabila masih juga memunculkan masalah berarti menunjukkan bahwa ada proses yang tidak benar di dalamnya, bahkan bisa menimbulkan potensi korupsi dengan tindakan melawan hukum dan berbenturan kepentingan," ungkap Muslem Hamidi.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengungkapkan, paket pembangunan 11 rumah untuk kaum duafa di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe bersumber dari APBK 2019, sudah dua kali tender berakhir gagal. Sehingga, proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lhokseumawe itu gagal direalisasikan tahun ini.  MaTA mendesak Wali Kota Lhokseumawe mencopot kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pasalnya, akibat proses lelang gagal menetapkan pemenang kegiatan itu telah merugikan kaum duafa calon penerima rumah bantuan.

“Hasil penelusuran MaTA, paket tersebut sudah dua kali tayang terhadap pemenang tender di halaman (laman resmi) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Lhokseumawe, tapi pihak ULP tidak mampu menyelesaikan, (karena diduga) ada "pertarungan" rekanan dalam paket tersebut. Akibatnya, kaum duafa (di Kecamatan Muara Satu) yang seharusnya di tahun 2019 sudah mendapatkan rumah, gagal,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com via pesan WhatsApp, Senin, 7 Oktober 2019, sore.

Alfian melanjutkan, “Jadi, akar masalahnya ada di ULP Pemerintah Kota Lhokseumawe, di mana ULP diduga lebih mengedepankan keinginan rekanan semata, bukan kebutuhan yang mendesak bagi warga miskin. Oleh karena itu, MaTA mendesak Wali Kota Lhokseumawe segera mencopot kepala ULP”.

“Karena kita menilai (ULP) tidak mampu memenuhi kebutuhan warga miskin. Kalau wali kota membiarkan maka patut diduga wali kota melidungi kepala ULP dan para rekanan tersebut. Seharusnya, wali kota wajib mempercepat kebutuhan rumah terhadap masyarakat miskin,” tegas Alfian.

Melalui telepon seluler, Senin malam, Alfian menambahkan, MaTA juga sedang menelusuri nama dua perusahaan rekanan diduga terlibat “pertarungan” dalam paket tersebut yang sempat ditayangkan di laman resmi LPSE Lhokseumawe. Informasi sementara diperoleh MaTA, saat paket itu pertama ditender, disebut-sebut “sempat dimenangkan perusahaan rekanan asal Paloh, Muara Satu, Lhokseumawe, tapi kemudian disanggah oleh perusahaan dari Kandang, Muara Dua”.  

“Lalu paket yang ditender itu dihapus, dicabut. Kemudian dibuka tender kembali (kedua), kabarnya menang rekanan dari Kandang, diprotes atau disanggah oleh perusahaan asal Paloh yang menang saat tender pertama. Lalu, dihapus lagi paket yang ditender itu di situs LPSE. Kita sedang menelusuri lebih lanjut terkait informasi ini. Kita minta ULP membuka persoalan ini secara transparan kepada publik dan bertanggung jawab atas dua kali tender berakhir gagal,” kata Alfian.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Kota Lhokseumawe, Tri Hariadi, dikonfirmasi portalsatu.com lewat telepon seluler, Senin malam, mengakui paket  pembangunan 11 rumah untuk kaum duafa di Kecamatan Muara Satu, dua kali tender berakhir gagal. Pasalnya, kata dia, perusahaan yang menjadi peserta tender proyek di bawah Dinas PUPR Lhokseumawe itu tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

“Betul (dua kali ditender, gagal). Jadi, kalau menurut saya dapat informasi dari Pokja (Kelompok Kerja) Konstruksi, itu tidak ada yang memenuhi persyaratan. (Perusahaan rekanan yang ikut tender paket itu tidak memenuhi persyaratan) ya. Tidak memenuhi teknislah, administrasi, semuanya. Sehingga, ya, tidak cukup untuk memenuhi persyaratan, kan gitu,” ujar Tri.

Tri melanjutkan, “Nah, setelah dua kali (tender berakhir gagal), saya coba untuk dikonsultasikan menurut aturan, ke PA (pengguna anggaran), Kadis PUPR, apakah kamu cukup waktu enggak, (disurati) secara tertulis. Ternyata dari surat (balasan) beliau itu menyatakan tidak cukup waktu lagi untuk pelaksanaan”.

Namun, Tri mengaku tidak ingat lagi bulan berapa pertama dan kedua ditender proyek tersebut. Dia juga tidak ingat kapan ULP berkonsultasi melalui surat dengan Kadis PUPR  

“Kita minta pendapat PA, apakah dilanjutkan atau dibatalkan, itu kewenangan beliau. (Jawaban PA) tidak cukup waktu jika ditender lagi (ketiga kali). Kalau PA suruh lanjut, ya lanjut, karena beliau yang punya kewenangan. Kalau cukup waktu, ya, kita tender lagi, karena yang melaksanakan, atau owner-nya itu kan Pengguna Anggaran,” ungkap Tri.

Ditanya soal isu bahwa saat tender pertama sempat ditetapkan pemenang perusahaan asal Paloh, kemudian disanggah pihak rekanan dari Kandang, dan tender kedua terjadi sebaliknya, Tri mengatakan, “Enggak juga sih, sebenarnya memang mereka enggak memenuhi persyaratan”.

Tri mengaku tidak tahu pasti jumlah rekanan yang ikut tender dan berapa pagu paket tersebut. “Saya enggak tahu, karena (ditangani) Pokja. Saya cuma dapat laporan saja, ini gagal tender, pak,” ucapnya.

Akan tetapi, menurut Tri, paket pembangunan rumah bantuan untuk kaum duafa di tiga kecamatan lainnya di Lhokseumawe tahun ini proses tendernya membuahkan hasil. “(Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, dan Muara Dua) tendernya berhasil. Sudah pelaksanaan malah. Paket Kecamatan Muara Satu itu termasuk kecil, kecamatan lain lebih 11 rumah, berhasil,” kata Tri.

Menurut Tri, Pokja Konstruksi di ULP Lhokseumawe memiliki kewenangan khusus untuk memutuskan hasil tender paket tersebut. “Kalau menurut (ketentuan) di ULP, dia kan Pokja punya kewenangan khusus untuk menilai secara administrasi, teknis, semuanya, menyatakan bahwa bisa menang, atau bisa gagal tender,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lhokseumawe, Dedi Irfansyah, tiga kali dihubungi portalsatu.com, Senin malam, tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya. Dia juga belum menjawab pesan pendek dikirim portalsatu.com untuk konfirmasi soal paket pembangunan 11 rumah duafa di Kecamatan Muara Satu tahun ini dua kali ditender oleh ULP berakhir gagal.[](red)

 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.