19 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Pembangunan Rumah Duafa Muara Satu Lhokseumawe
2 Kali Tender Gagal, Dewan: Tidak Mungkin Semua Perusahaan Tak Memenuhi Syarat

...

  • Fazil
  • 09 October 2019 18:00 WIB

Sudirman Amin. Foto: istimewa
Sudirman Amin. Foto: istimewa

LHOKSEUMAWE - Anggota DPRK Lhokseumawe, Sudirman Amin, menyoroti Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dua kali menenderkan paket pembangunan 11 rumah kaum duafa Kecamatan Muara Satu bersumber dari APBK 2019 berakhir gagal. Pasalnya, kondisi tersebut merugikan kaum duafa yang sudah menanti pembangunan rumah bantuan pemerintah tahun ini.

“Hal seperti ini tidak sepatutnya terjadi,” kata Sudirman Amin kepada portalsatu.com melalui WhatsApp, Rabu, 9 Oktober 2019, sore.

Anggota DPRK dari Daerah Pemilihan Muara Satu itu menilai ada yang aneh dengan proses tender paket pembangunan rumah kaum duafa di Lhokseumawe tahun anggaran 2019. Sebab, hanya tender paket rumah duafa Kecamatan Muara Satu yang berakhir gagal. Sedangkan tender paket rumah duafa Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua dan Blang Mangat berhasil.

"Terkait perusaahan peserta lelang yang tidak memenuhi syarat, ini menunjukkan tidak profesionalnya pihak ULP dalam melakukan proses lelang. Sedangkan proses lelang di kecamatan lain berjalan dengan baik, tapi di Kecamatan Muara Satu terjadi gagal tender. Seharusnya mereka (ULP) dapat melakukan langkah-langkah yang tidak merugikan masyarakat calon penerima rumah bantuan," ujar Ketua Partai NasDem Lhokseumawe ini.

Baca juga: Ini Rincian Anggaran Pembangunan Rumah Duafa di Lhokseumawe Tahun 2019

Menurut Sudirman, tidak mungkin tak ada satu pun rekanan yang memenuhi syarat untuk menang tender paket tersebut lantaran banyak perusahaan ikut dalam proses lelang. Dia menduga ada perebutan pekerjaan secara tidak sehat dalam proses tender tersebut, sehingga terjadi sanggahan setelah hasil tender ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lhokseumawe.

“Seharusnya ULP dapat melakukan langkah-langkah bijak dengan peserta tender. Karena hal ini (dampak dua kali tender berakhir gagal) akan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat khususnya Kecamatan Muara Satu dengan kecamatan lain sebagai calon penerima rumah bantuan," kata Sudirman yang juga anggota DPRK Lhokseumawe periode 2014-2019.

Lihat pulaCerita Duafa Belum Dibangun Rumah Karena Tender Gagal

Sudirman mengingatkan Pemko Lhokseumawe agar ke depan tidak terjadi lagi persoalan seperti ini. “Pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengungkapkan, paket pembangunan 11 rumah kaum duafa di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe bersumber dari APBK 2019, sudah dua kali tender berakhir gagal. Sehingga, proyek di bawah Dinas PUPR Lhokseumawe itu gagal direalisasikan tahun ini.  MaTA mendesak Wali Kota Lhokseumawe mencopot kepala ULP. Pasalnya, akibat proses lelang gagal menetapkan pemenang kegiatan itu telah merugikan kaum duafa calon penerima rumah bantuan.

“Hasil penelusuran MaTA, paket tersebut sudah dua kali tayang terhadap pemenang tender di halaman (laman resmi) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Lhokseumawe, tapi pihak ULP tidak mampu menyelesaikan, (karena diduga) ada "pertarungan" rekanan dalam paket tersebut. Akibatnya, kaum duafa (di Kecamatan Muara Satu) yang seharusnya di tahun 2019 sudah mendapatkan rumah, gagal,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com via pesan WhatsApp, Senin, 7 Oktober 2019, sore.

Alfian melanjutkan, “Jadi, akar masalahnya ada di ULP Pemerintah Kota Lhokseumawe, di mana ULP diduga lebih mengedepankan keinginan rekanan semata, bukan kebutuhan yang mendesak bagi warga miskin. Oleh karena itu, MaTA mendesak Wali Kota Lhokseumawe segera mencopot kepala ULP”.

“Karena kita menilai (ULP) tidak mampu memenuhi kebutuhan warga miskin. Kalau wali kota membiarkan maka patut diduga wali kota melidungi kepala ULP dan para rekanan tersebut. Seharusnya, wali kota wajib mempercepat kebutuhan rumah terhadap masyarakat miskin,” tegas Alfian.

Kepala ULP Sekretariat Kota Lhokseumawe, Tri Hariadi, dikonfirmasi portalsatu.com lewat telepon seluler, Senin malam, mengakui paket  pembangunan 11 rumah kaum duafa di Kecamatan Muara Satu, dua kali tender berakhir gagal. Pasalnya, kata dia, perusahaan yang menjadi peserta tender proyek di bawah Dinas PUPR Lhokseumawe itu tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

“Betul (dua kali ditender, gagal). Jadi, kalau menurut saya dapat informasi dari Pokja (Kelompok Kerja) Konstruksi, itu tidak ada yang memenuhi persyaratan. (Perusahaan rekanan yang ikut tender paket itu tidak memenuhi persyaratan) ya. Tidak memenuhi teknislah, administrasi, semuanya. Sehingga, ya, tidak cukup untuk memenuhi persyaratan, kan gitu,” ujar Tri.

Tri melanjutkan, “Nah, setelah dua kali (tender berakhir gagal), saya coba untuk dikonsultasikan menurut aturan, ke PA (pengguna anggaran), Kadis PUPR, apakah kamu cukup waktu enggak, (disurati) secara tertulis. Ternyata dari surat (balasan) beliau itu menyatakan tidak cukup waktu lagi untuk pelaksanaan”.

Akan tetapi, menurut Tri, paket pembangunan rumah kaum duafa tiga kecamatan lainnya di Lhokseumawe tahun ini proses tendernya membuahkan hasil. “(Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, dan Muara Dua) tendernya berhasil. Sudah pelaksanaan malah. Paket Kecamatan Muara Satu itu termasuk kecil, kecamatan lain lebih 11 rumah, berhasil,” kata Tri.

Menurut Tri, Pokja Konstruksi di ULP Lhokseumawe memiliki kewenangan khusus untuk memutuskan hasil tender paket tersebut. “Kalau menurut (ketentuan) di ULP, dia kan Pokja punya kewenangan khusus untuk menilai secara administrasi, teknis, semuanya, menyatakan bahwa bisa menang, atau bisa gagal tender,” ujarnya.(Baca: Paket 11 Rumah Duafa 2 Kali Tender Gagal, MaTA: Copot Kepala ULP)[](red)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.