20 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


25 Gampong di Abdya Belum Serahkan LPJ Dana Desa

...

  • PORTALSATU
  • 11 October 2018 12:30 WIB

Yusan Sulaidi. @portalsatu.com/Suprian
Yusan Sulaidi. @portalsatu.com/Suprian

BLANGPIDIE - Sebanyak 25 dari 152 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa tahap pertama, sehingga proses pencairan tahap II menjadi terhambat.

“LPJ dana desa tahap pertama dari 25 gampong hingga 10 Oktober 2018 belum diserahkan pada kita,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Yusan Sulaidi, di Blangpidie, Kamis, 11 Oktober 2018.

Yusan menyebutkan, realisasi anggaran tahap II sebesar 40 persen dari total dana desa untuk 25 gampong di Kabupaten Abdya belum bisa dilakukan karena terganjal LPJ dana desa tahap I 2018.

“Seharusnya sudah ditransfer ke rekening masing-masing desa paling telat September 2018 lalu. Berhubung LPJ belum diserahkan, maka proses pencairan tahap II otomatis tidak bisa dilaksanakan,” ujar Yusan.

Yusan berkata, belum diserahkannya LPJ tahap I oleh 25 gampong tersebut, tidak hanya terkendala pada proses pencairan tahap II, tetapi juga berimbas kepada penyaluran anggaran tahap III. “Ini yang saya takutkan. Bila dana desa tahap II tidak cair, maka anggaran untuk tahap III bakal penalti,” tuturnya.

Yusran menyebutkan, lambatnya penyerahan LPJ tersebut disebabkan faktor hubungan sesama aparatur gampong yang kurang harmonis. Sehingga ketika melakukan pertanggujawaban, ada di antara mereka tidak bersedia menandatangani berkas LPJ tersebut.

 “Tidak harmonis, Kades dengan Tuha Peut tidak kompak. Begitu juga antara Bendahara Desa dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Itu saja masalahnya, makanya LPJ itu tidak tuntas-tuntas,”katanya.

Ia mencontohkan, di Gampong Rumah Panjang, Kecamatan Susoh, menurut keterangan Kepala Desa (Kades), Sekdesnya tidak bersedia menandatangani LPJ dengan alasan yang bersangkutan sudah pindah tungas ke Sekretariat Daerah (Setda) Abdya

“Kemarin Kades itu mengadu ke saya bahwa Sekdesnya tidak mau teken LPJ. Alasannya karena dia sudah pindah tugas. Menurut keterangannya (Kades), yang lucunya lagi, tunjangan (honor) diambil (oleh Sekdes), teken LPJ nggak mau,” ujar Yusran.
 
“Kemudian, saya katakan persoalan itu musyawarah dulu dengan Camat. Jika Sekdes itu betul-betul tidak mau teken, suruh buat surat pernyataan bermaterai, supaya jelas,” tuturnya.

Meskipun demikian, Yusan bersama dengan pendamping desa terus mengajak aparatur gampong untuk bekerja sama dalam mengelola pembangunan gampong tersebut. Sehingga cita-cita pemerintah untuk memajukan gampong terlaksana dengan baik.

“Saya harap kepada seluruh Kades di Abdya agar menjalin hubungan yang harmonis sesama aparatur desa. Ajak perangkat dan masyarakat membangun gampong secara bersama-sama, supaya pembuatan LPJ ke depan tidak terkendala,” kata Yusan Sulaidi.[](Suprian)

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.