10 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 Menurut Permendagri 33/2019

...

  • PORTALSATU
  • 05 August 2019 10:20 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH - Kepala Daerah dan DPRD harus menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah/Perda (Aceh: Qanun) tentang APBD 2020 paling lambat 30 November 2019, satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dilihat portalsatu.com, Senin, 5 Agustus 2019, dalam Lampiran Permendagri 33/2019 tersebut disebutkan, Pemerintah Daerah harus memenuhi Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II Agustus 2019.

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Pemda dengan DPRD sampai tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat 30 November 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam membahas Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) UU 23/2014. Berkaitan dengan itu, pembahasan Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 dilaksanakan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Oleh karena itu, Pemda harus melaksanakan penyusunan APBD TA 2020 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memerhatikan tahapan penyusunan dan jadwal berikut ini.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2020

-Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II Juli 2019);

-Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS (paling lambat minggu II Agustus 2019);

-Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perda tentang APBD (paling lambat minggu III Agustus 2019);

-Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II September 2019 bagi daerah yang menerapkan lima hari kerja per minggu atau paling lambat minggu IV September bagi daerah yang menerapkan enam hari kerja per minggu);

-Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan). Artinya, DPRD (DPRA/DPRK) dan Kepala Daerah harus menyetujui bersama Rancangan Perda/Qanun tentang APBD (APBA/APBK) TA 2020 paling lambat 30 November 2019;

-Selanjutnya, tiga hari kerja setelah persetujuan bersama dengan DPRD, Pemda menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)/Gubernur untuk dievaluasi (Rancangan Qanun Aceh tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA disampaikan kepada Mendagri. Sedangkan Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBK disampaikan kepada Gubernur Aceh, red);

-Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh Mendagri/Gubernur);

-Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi);

-Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Mendagri/Gubernur (3 hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan);

-Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir Desember/31 Desember);

-Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan).

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama KUA dan PPAS, paling lama enam minggu sejak Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari kerja sejak disampaikan Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun Rancangan Perkada tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Mendagri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan dalam Pasal 312 dan Pasal 313 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Perkada dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Mendagri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota. Selengkapnya lihat Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.