26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Aceh Dalam Kekacauan Pola Pandang dan Perilaku Koruptif'

...

  • MUDIN PASE
  • 13 February 2019 19:00 WIB

Reza Idria. Foto: istimewa
Reza Idria. Foto: istimewa

BANDA ACEH - Akademisi UIN Ar-Raniry, Reza Idria, mengatakan, angka kemiskinan akan tetap tinggi meskipun anggaran semakin melimpah, jika Aceh tidak mampu memangkas matarantai perilaku koruptif. 

"Cara pandang institusi negara melihat besaran anggaran negara sebagai sumber ekonomi, maka yang akan menjadi fokus mereka adalah seberapa besar manfaat dari anggaran tersebut bisa diakses dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Atau, kalau mau diperluas sedikit, ke golongan yang menunjang kepentingan pribadinya," ungkap Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry itu saat portalsatu.com meminta komentarnya, 12 Februari 2019.

Lebih lanjut Reza menjelaskan, dalam praktik itulah mula matarantai kemiskinan yang terlihat sekarang ini. "Perdebatan penganggaran setiap tahun yang kita saksikan antara legislatif dan eksekutif adalah perdebatan soal bagi-bagi akses manfaat antara mereka," katanya.

Potensi ekonomi produktif  yang sebenarnya bisa digerakkan dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Aceh yang begitu besar tidak pernah menjadi agenda serius pemerintah. "Tidak ada manuver apapun di sektor produksi. Tidak ada simulasi bagi kreativitas yang menumbuhkan lapangan kerja mandiri," jelas pendiri Komunitas Tikar Pandan ini.

"Tidak juga kita lihat misalnya upaya pemerintah mengintervensi mekanisme pembiayaan oleh lembaga-lembaga finansial seperti bank yang hanya mengucurkan dana kredit bagi segelintir pengusaha yang memang sudah ada modal".

"Distribusi ekonomi sangat eksklusif dan pada saat bersamaan kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan konsumsi. Maka perputaran uang dari anggaran negara secara umum adalah untuk kegiatan-kegiatan konsumtif, acara-acara yang artifisal dan berindikasi fiktif," tambah pria kelahiran Aceh Besar ini.

Penganggaran APBA dinilai cenderung bagi-bagi kapling, bukan untuk menggerakkan ekonomi produktif yang akan menghasilkan untuk masa depan Aceh.

"Jangan lupa pemerintah adalah cermin rakyat, maka kenapa penekanan saya penyebab kemiskinan Aceh ada di cara pandang makro. Kekacauan pola pandang dan perilaku koruptif terhadap anggaran negara tidak berdiri sendiri. Rakyat Aceh selama ini makin terbiasa, sudah ke tahap rela, masuk ke dalam jejaring negatif patron-client antara mereka dengan politisi di parlemen atau aparatur pemerintahan lainnya," ungkap kandidat Ph.D. Antropologi Harvard University ini.

Kerelaan tersebut melanggengkan cara berpikir siapapun. "Dari teungku gampong hingga ke gubernur, yang hari ini atau di kemudian hari punya akses pada anggaran negara sekecil apapun untuk menganggap anggaran negara adalah hak pribadinya," ungkap Reza.

Jadi, kata Reza melanjutkan, "Selama kita tidak memutus matarantai perilaku koruptif dengan berusaha keluar dari mindset tersebut serta melatih daya kreativitas untuk tidak bergantung pada negara, maka seberapapun besar anggaran negara yang dialokasikan ke Aceh tidak akan punya efek menekan angka kemiskinan yang sudah menggerogoti struktur dan kultur hidup kita".[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.