26 November 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Aceh Utara: Pajak Parkir Nihil, Retribusi Minim

...

  • PORTALSATU
  • 20 November 2020 13:00 WIB

Suasana Jalan Tgk. Chik Di Tunong Kota Lhoksukon, Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara, 18 November 2020. Foto: Zulkifli
Suasana Jalan Tgk. Chik Di Tunong Kota Lhoksukon, Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara, 18 November 2020. Foto: Zulkifli

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum mampu merealisasikan Pajak Parkir alias masih nihil. Sementara realisasi Retribusi Parkir tampak minim, ‘hanya’ Rp120,9 juta pada tahun 2019, dan baru Rp79,5 juta sampai 11 November 2020. Menurut akademisi, kabupaten memiliki 27 kecamatan ini punya potensi Retribusi Parkir tiga sampai lima kali lipat dari realisasi 2019, jika pemerintah serius menggarap sektor ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lantas, apa saja upaya Pemkab Aceh Utara untuk memaksimalkan pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir?

Data dilihat portalsatu.com beberapa hari lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019, realisasi Pendapatan Daerah 2019 Rp2,606 triliun lebih. Dari jumlah itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp279,567 miliar lebih atau 92,34 persen dari target Rp302,757 miliar lebih. PAD memberikan kontribusi 10,72 persen terhadap total Pendapatan Daerah 2019.

Dari total realisasi PAD itu, penerimaan paling besar disumbangkan Lain-lain PAD yang Sah Rp173,405 M lebih atau 62,1 persen. Sedangkan Pajak Daerah Rp68,460 M lebih atau 24,48 persen, dan Retribusi Daerah Rp3,135 M lebih atau 1,12 persen dari realisasi PAD.

[Target dan realisasi Pajak Daerah Aceh Utara tahun 2019 dan 2018. Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Atas LKPD Kab Aceh Utara Tahun Anggaran 2019]

Realisasi Pajak Daerah 2019 mencapai Rp68,460 M lebih itu melonjak tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata ‘hanya’ di bawah Rp30 M. Tahun 2018, misalnya, realisasi Pajak Daerah Rp28 M lebih. Peningkatan Pajak Daerah 2019 lantaran besarnya sumbangan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp36,401 M lebih. Artinya, lebih separuh Pajak Daerah berasal dari BPHTB. Namun, itu hanya terjadi tahun 2019 lantaran PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) membeli aset eks-PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) sehingga Pemkab Aceh Utara memperoleh BPHTB - pemindahan hak.

Hal itu diakui Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, Munzir, dikonfirmasi portalsatu.com, Rabu, 18 November 2020.

Sebagai perbandingan, realisasi BPHTB tahun 2018 Rp1,547 M lebih. Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2020, target BPHTB Rp950 juta, dan sudah terealisasi Rp1,324 M lebih per 11 November 2020.

Adapun target Pajak Daerah 2020 Rp28,362 M lebih, kembali anjlok seperti tahun-tahun sebelum 2019. Setelah penyesuaian APBK 2020 pada masa pandemi Covid-19, target Pajak Daerah menurun lagi menjadi Rp24,381 M lebih.

Dari jumlah itu, Pajak Parkir ditargetkan Rp15 juta, tapi sampai November 2020 realisasinya masih nol. Tahun 2018 dan 2019, realisasi Pajak Parkir juga nihil meskipun dalam APBK dibuat target Rp10 juta.

Sementara itu, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah, dalam APBK 2020 dibikin target Rp130,6 juta lebih. Menurut data pada Bidang Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah BPKD Aceh Utara, realisasi retribusi parkir sampai 11 November 2020, baru Rp79,5 juta lebih atau 60,87 persen.

Sebelumnya, dalam APBK 2019, target retribusi parkir juga Rp130,6 juta lebih, dan realisasinya Rp120,9 juta atau 92,51 persen. Sedangkan realisasi retribusi parkir tahun 2018 Rp107,9 juta.

Menurut Munzir, realisasi Pajak Parkir nihil, “karena kita belum ada lokasi yang bisa untuk mengambil pajak. Misalnya, belum ada tempat-tempat swasta seperti Suzuya di Lhokseumawe yang bisa diambil Pajak Parkir. Di Aceh Utara belum ada supermarket yang besar seperti di Lhokseumawe”.

"Namun, ini akan kita jajaki juga, salah satunya rencana kita di Bandara Malikussaleh (di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara). Bandara itu milik pemerintah pusat. Nanti kita akan lakukan pendekatan siapa yang kelola parkir di situ. Kalau sudah dikelola pihak ketiga nanti kita masuk untuk mengambil Pajak Parkir," ujar Munzir. 

Di lokasi lain, misalnya objek wisata? "Kita akan coba godok ke lokasi wisata. Tapi saya harus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata terlebih dahulu. Lokasi-lokasi wisata itu apakah sudah ada qanun (Perda)nya tentang pengelolaan wisata. Kalau sudah ada qanunnya, kita akan jajaki untuk pengambilan Pajak Parkir," tutur Munzir.

“Dan rencana kita ke depan termasuk di swalayan yang punya area parkir luas, yang bukan langsung di tepi jalan, dan dibebaskan biaya parkir (kepada konsumen). Itu nanti kita surati mereka bahwa kita kenakan Pajak Parkir. Sekarang masih proses penjajakan," tambah dia.

Munzir mengatakan pertimbangan pihaknya mengalokasikan target Pajak Parkir dalam APBK Rp10 juta sampai Rp15 juta supaya ada mata anggaran. "Karena dalam perjalanan kita terus menjajaki di mana lokasi yang bisa diambil Pajak Parkir. Jika sudah ada tempat yang bisa diambil pajak nanti jangan sampai tidak tersedia pos penampungan. Makanya dibuat target kecil sebagai dasar untuk penampungan. Namun, sampai hari ini belum ada realisasi," tuturnya.

Sedangkan Retribusi Parkir, kata Munzir, “dikelola dinas teknis (Dinas Perhubungan), kami hanya menerima hasil kerja mereka. Namun, selama ini kami juga mempertanyakan kenapa realisasinya masih kecil. Lewat surat Sekretaris Daerah sudah menegur dinas teknis, kenapa realisasi sampai November masih di bawah 75 persen," kata Munzir.

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, mengatakan  setiap tiga bulan sekali dievaluasi capaian kinerja semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). "Termasuk PAD, kita genjot," ujar Fauzi Yusuf menjawab portalsatu.com usai menyampaikan Rancangan KUA-PPAS hasil penyesuaian dan Rancangan Qanun APBK 2021 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Utara, 11 November 2020.

"Saya cetuskan saat rapat kemarin, kita dengan luas wilayah dan banyaknya (lokasi) parkir, cari regulasi, di bawah Dinas Perhubungan dan dinas membidangi pasar (Dinas Perdagangan), kalau bisa parkir itu kita delegasikan kepada pihak ketiga di bawah dinas itu. Kita mau lihat regulasinya dulu supaya tidak terbentur. Tujuan supaya target tercapai. Misalnya target PAD dari parkir di pasar Rp1 miliar, jangan ada penurunan yang signifikan. Jadi, kalau diserahkan ke pihak ketiga sudah normal dia," tutur Fauzi Yusuf.

Akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal), Wahyuddin, Kamis, 19 November 2020, menilai di Lhoksukon, Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara, dan beberapa kota kecamatan lainnya ada potensi Pajak Parkir. Namun, pemerintah daerah (Pemda) harus menyediakan tempat-tempat khusus dalam kawasan kota itu agar dapat menarik Pajak Parkir.   

“Kalau melihat perkembangan ibu kota kabupaten dan beberapa kota kecamatan yang relatif akan besar di Aceh Utara, saya pikir ini potensi paling bagus untuk dikembangkan oleh Pemda. Tinggal sekarang bagaimana Pemda mengalokasikan investasi, karena sebelum itu dilakukan, tidak akan ada Pajak Parkir,” ujar Wahyuddin.

"Mulai sekarang sudah harus dicicil. Seperti di Lhoksukon, Pantonlabu, Krueng Geukueh, Krueng Mane, itu sangat potensial untuk dikembangkan lahan-lahan (tempat dalam kawasan kota) sehingga bisa dipungut Pajak Parkir. Contohnya yang sudah dilakukan Pemko Banda Aceh, disiapkan tempat parkir modern. Jadi, kita bisa lihat di daerah lain yang sudah melakukan itu. Saya rasa ini potensi yang bagus untuk dikembangkan, tinggal kajian akademis sedikit lalu siapkan tempat investasi, dan sosialisasikan kepada masyarakat, karena penggunaan (dana) dari pajak itukan juga akan kembali ke masyarakat," kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unimal ini.

Menurut Wahyuddin, potensi Pajak Parkir semakin besar dengan banyaknya retail atau franchise modern. “Ini sebenarnya peran pemerintah, bagaimana saat pengajuan izin terutama franchise-franchise modern ini yang sudah merambah ke kota kecamatan. Dari awal seharusnya dibuatkan qanun yang berhubungan dengan bagaimana pengusaha franchise itu bisa dikenakan pajak”.

"Kita lihat perkembangannya hampir semua kecamatan sekarang. Bahkan, satu kecamatan sudah ada dua tiga gerai, ini potensial sekali untuk Pemda melakukan itu. Siapkan perangkat qanunnya. Mungkin tidak dikenakan kepada masyarakat dulu, tapi investor franchise- franchise yang dari luar. Kalau dibilang membebani investor, ini sebenarnya tidak membebani. Karena ini  bagian dari pungutan pemerintah terhadap usaha mereka. Kalau ada qanunnya mudah untuk dieksekusi oleh pejabat terkait," ujarnya.

[Target dan realisasi Retribusi Daerah Aceh Utara tahun 2019 dan 2018. Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Atas LKPD Kab Aceh Utara Tahun Anggaran 2019]

Soal realisasi Retribusi Parkir Aceh Utara 2019 Rp120 juta, menurut Wahyuddin kecil sekali. “Selama ini kita lihat pola penarikan Retribusi Parkir dialihkan kepada pihak ketiga. Ini yang harus ditertibkan pemerintah, dibuat kontrak. Misalnya salah satu jalan berapa, tinggal dibagi saja”. 

“Banyak kok lokasinya. Jalan di Lhoksukon misalnya banyak yang bisa diterapkan itu kalau pemerintah mau serius menggali potensi ini. Dan saya pikir dari sinilah PAD itu lebih besar, di kota-kota kecamatan, selain dari tempat di depan retail modern. Begitu juga di pasar-pasar mungkin bisa ditarik retribusi. Jadi, potensinya besar, tapi penarikan Retribusi Parkir yang masih kurang tepat,” ungkap Wahyuddin.

Wahyuddin menyaran kepada Pemkab Aceh Utara menyiapkan tim khusus, sehingga pada awal tahun 2021 nanti bisa kembali menghitung potensi-potensi tersebut dan dijabarkan kembali. 

“Saya kira bisa tiga sampai lima kali lipat dari realisasi selama ini kalau serius dilakukan dengan baik. Sehingga janganlah hanya Rp120 juta dengan wilayah yang sangat luas. Di ibu kota kecamatan saja sangat besar potensinya, belum lagi di ibu kota kabupaten. Maka butuh keseriusan Pemkab Aceh Utara dalam meningkatkan Retribusi Daerah termasuk Retribusi Parkir. Dan semua itu dikembalikan ke masyarakat lagi nanti," kata Wahyuddin.[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.