26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ada Ancaman dari KPK Terhadap Gubernur Papua Sebelum Peristiwa Dugaan Penganiayaan di Borobudur?

...

  • PORTALSATU
  • 13 February 2019 11:30 WIB

Pengacara Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, memegang selembar foto, di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/2/2019). Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pengacara Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, memegang selembar foto, di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/2/2019). Warta Kota/Budi Sam Law Malau

KEBAYORAN BARU - Kuasa Hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, mengatakan Gubernur Papua, Luka Enembe diancam. Menurut Roy Rening, ancaman itu diduga dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan sebelum terjadi peristiwa di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2019.

Roy Rening menjelaskan, enam orang perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui pimpinan KPK di Kantor KPK di Kuningan, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

"Pada hari Rabu tanggal 30 Januari, enam orang dari Majelis Rakyat Papua bertemu pimpinan KPK di Kantor Kuningan dalam rangka koordinasi, untuk pemberantasan korupsi di Papua," kata Roy Rening usai menemui penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin, 11 Februari 2019.

MRP adalah satu lembaga di provinsi Papua yang beranggotakan penduduk asli Papua. MRP setara dengan DPRD Papua. MRP merupakan lembaga representatif kultural orang asli Papua

"Dalam pertemuan itu, salah satu pimpinan KPK mengatakan begini, Kalau Gubernur Aceh saja bisa saya tangkap, apalagi Gubernur Papua," ucap Roy Rening.

"Statement ini adalah arogansi, yang dilakukan pimpinan KPK. Seharusnya tidak boleh begitu," kata dia lagi.

Roy Rening menganggap bahwa pimpinan KPK tidak bijak mengatakan hal itu sehingga dianggap sebagai bentuk ancaman. "Jelas ini sebuah ancaman. Ada enam orang dari MRP yang mendengar langsung pimpinan KPK menyatakan itu," katanya.

"Saya tak mau sebut siapa pimpinan KPK itu, tapi saya pertanggungjawabkan bahwa pernyataan itu ada dan benar," kata Roy Rening.

Statement itu, katanya, sudah mencederai perasaan orang papua. "Karenanya KPK harus profesional dalam menegakkan hukum dan tak boleh bicara begitu. Biar masyarakat menilai sendiri apa maksud KPK dengan statement itu bahwa Gubernur Aceh saja bisa ditangkap, apalagi Gubernur Papua," katanya.

Sebelumnya, Roy Rening menuding ada upaya kriminalisasi oleh KPK terhadap Gubernur Papua dan pejabat Pemprov Papua.

Upaya kriminalisasi itu, kata Roy Rening, dilakukan melalui upaya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Papua oleh KPK di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2/2019).

Namun, upaya KPK itu dianggap Roy Rening gagal. "Sehingga KPK mengalihkan isunya ke penganiayaan penyelidik KPK, karena gagal melakukan OTT," kata Roy Rening.

Menurut Roy Rening, indikasi kriminalisasi dari beberapa hari sebelum peristiwa dugaan penganiayaan terjadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. "Kami menyatakan ada indikasi kuat kriminalisasi terhadap pejabat-pejabat di Papua," ucap Roy Rening.

"Mulai hari Rabu, MRP (Majelis Rakyat Papua) datang menemui pimpinan KPK, lalu Jumat Gubernur Papua menemui pimpinan KPK, dan hari Sabtu akhirnya ada gerakan oleh KPK di Hotel Borobudur," katanya lagi.

Roy Rening meminta pihak terkait menyelidiki masalah tersebut termasuk lembaga etik di KPK.

Menurut Roy, Rabu (30/1/2019), enam orang dari MRP juga diundang ke Kantor KPK di Kuningan untuk koordinasi komitmen pemberantasan korupsi.

"Pada hari Rabu tanggal 30 Januari, enam orang dari Majelis Rakyat Papua bertemu pimpinan KPK di Kantor Kuningan dalam rangka koordinasi, untuk pemberantasan korupsi di Papua," katanya.

MRP adalah satu lembaga di provinsi Papua yang beranggotakan penduduk asli Papua. MRP setara dengan DPRD Papua.

MRP dianggap sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua.

Kemudian, kata Roy Rening, Jumat (1/2/2019) atau sehari sebelum kejadian di Hotel Borobudur, Gubernur Papua Lukas Enembe juga menemui pimpinan KPK di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan

"Gubernur Papua juga datang ke Kantor KPK untuk koordinasi pada Jumat 1 Februari 2019. Dipanggil, menghadap dalam komitmen pemberantasan korupsi, bersama seluruh pejabat di Pemprov Papua," ucapnya.

"Lalu kenapa esoknya, Sabtu, mereka mencoba melakukan OTT terhadap Gubernur Papua? Ada masalah apa? Ada tindak pidana apa yang sedang diselidiki?," tuturnya lagi.

Dia menganggap, ada kejanggalan dalam kasus itu sehingga KPK dinilai menggeser isu ke penganiayaan setelah gagal menangkap tangan Gubernur Papua di Hotel Borobudur.

Alasannya, setelah pertemuan itu semua, KPK berupaya memata-matai Gubernur Papua saat rapat evaluasi anggaran di Hotel Borobudur.

"Padahal dalam rapat yang dibahas masalah evaluasi anggaran, belum ada uang, belum ada perbuatan kerugian negara, baru konsep," katanya.

"Kok mereka tiba-tiba sudah kirim orang untuk melakukan memata-matai gubernur dan pejabat Papua," kata Roy Rening.

KPK diminta jujur

Roy Rening meminta KPK jujur atas kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur. "Penegakan hukum harus beradab, tidak biadab. Yang dilakukan KPK ini telah merusak citra Gubernur Papua," ucap pengacara Pemprov Papua di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

"Ini yang sedang dilakukan pimpinan KPK, pimpinan KPK harus bertanggung jawab, bukan dua oknum ini," katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengetahui pimpinan KPK yang menyuruh dua anggotanya memata-matai Gubernur Papua.

"Kami sudah tahu siapa yang menyuruh mereka datang ke Hotel Borobudur. Ada pimpinan KPK yang memerintahkan. Saya tidak mau sebut namanya, saya minta mereka jujur terbuka dan menjelaskan masalah apa yang sebenarnya," katanya.

Roy mengatakan, pihaknya juga mengecek laporan dugaan penganiayaan terhadap penyelidik KPK yang dimuat sejumlah media. Dalam media tersebut, kata Roy Rening, mereka mengalami penganiayaan muka robek dan hidung patah.

"Kami memperlihatkan foto yang kami ambil saat dua pengawai KPK itu kami bawa ke Polda Metro Jaya. Di foto tidak ada tanda penganiayaan terhadap dua pegawai KPK itu oleh pegawai Pemprov Papua, " ucap Roy Rening.

"Yang katanya ada pegawai KPK yang pipinya robek dan hidung patah. Tapi ini biar gambar yang bicara," katanya seraya menunjukkan gambar yang diperlihatkan ke penyidik ke hadapan wartawan.

"Inilah gambar yang diambil jam 4 pagi, hari Minggu di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di gambar tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik apalagi pipi robek, hidung patah," katanya.

Oleh karena itu, Roy meminta KPK jujur dalam kasus tersebut dan tidak menggeser isu.

"Saya berharap KPK jangan menggeser isu kegagalan mereka melakukan OTT terhadap Gubermur Papua dengan dugaan penganiayaan. KPk harus menjawab dan mempertanggungjawankan ini. Dia mau melakukan OTT tapi dia gagal," katanya.

Roy Rening meminta KPK menjelaskan kasus secara transparan dan terbuka. Dia juga meminta KPK tidak menjadi alat politik untuk melakukan kriminalisasi terhadap pejabat daerah.

Indikasi kriminalisasi, menurut Roy Rening, setelah dalam ponsel dari saudara Wicaksono-- penyelidik KPK-- ada pembicaraan di grup WhatsApp yakni Bubar yang dianggap sebagai akronim dari buruan baru.

"Ada WA grup namanya Bubar, atau Buruan Baru. Di situ tanda-tanda kuat mereka lakukan OTT namun gagal," katanya.

Tak penuhi panggilan

Sebelumnya, Roy Rening memastikan bahwa Sespri Gubernur Papua tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi, Senin (11/2/2019).

Pemanggilan Sespri Gubernur Papu itu terkait kasus penganiayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur. "Kami menyampaikan ke penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum bahwa karena sesuatu hal Sespri Gubernur Papua tidak bisa hadir penuhi panggilan penyidik hari ini," katanya.

Sespri Gubernur Papu, kata Roy Rening, harus mendampingi Gubernur Papua yang baru tiba dari Surabaya. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemeriksaan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Selain sespri, Gubernur Papua, Roy Rening mengatakan, semuanya pejabat di Pemprov Papua tidak dapat memenuhi panggilan penyidik hari ini.

"Karena saksi dari kami ini bukan satu tapi ada 20 orang, maka kami meminta penyidik mempertimbangkan agar pemeriksaan saksi yang semuanya pejabat Pemprov Papua ini dilakukan di Jayapura," kata Roy Rening.

Dia menjelaskan, pemanggilan itu ditujukan antara lain mulai dari Kepala Dinas dan staf di Pemprov Papua, anggota DPRD Papua, Sekda Papua.

"Oleh karena itu kami mengusulkan pemeriksaan dilakukan penyidik di Jayapura. Tapi belum dijawab karena penyidik masih berkoordinasi dengan pimpinan," katanya.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan untuk penyidikan kasus dugaan penganiayaan penyelidik KPK di Hotel Borobudur, petugas memeriksa 5 saksi.

"Kelima saksi itu, 3 orang adalah security hotel, satu orang dari CVR CCTV hotel serta satu orang resepsionis," kata Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (7/2/2019).

Keterangan para saksi, kata Argo Yuwono, dicocokkan dengan hasil analisa CCTV hotel yang diperiksa dan dianalisis di Puslabfor Mabes Polri.

"Kami juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPK untuk dapat memeriksa kembali penyelidik KPK yang merupakan korban dan pelapornya," katanya.

Sebelumnya, Argo Yuwono menjelaskan, dugaan penganiayaan yang dialami penyelidik KPK di Hotel Borobudur, diduga dilakukan 10 orang.

Menurut Argo Yuwono, hal itu berdasarkan laporan saksi dan korban di Polda Metro Jaya, Minggu (3/2/2019) pukul 14.30 WIB.

Polisi memasukkan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan serta Pasal 211 KUHP dan Pasal 212 KUHP tentang melawan dan menghalangi tugas aparatur negara.

Pelapor adalah Indra Matong dan korban Muhamad Gilang Wicaksono, penyelidik KPK yang mengalami retak pada hidung, luka memar, dan sobek di wajah.

Penulis: Budi Sam Law Malau.[]Sumber: wartakota.tribunnews.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.