21 July 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Adi Laweueng: Hasil Sidang MK Kemenangan Bersama

...

  • MHD SAIFULLAH
  • 11 January 2018 22:20 WIB

BANDA ACEH – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Judicial Review UU Pemilu. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan tersebut disambut gembira oleh segala pihak, termasuk dari Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Suadi Sulaiman alias Adi Laweueng. Dia mengungkapkan, pengembalian dua pasal Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang sebelumnya sempat dipreteli DPR RI, melalui putusan Hakim MK hari ini merupakan hasil perjuangan bersama.

"Terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan berkonstribusi terhadap perjuangan, termasuk teman-teman dan semua fraksi di DPR Aceh semuanya, tim advokasi dan seluruh elemen masyarakat. Ini merupakan kemenangan bersama," kata Adi Laweueng melalui siaran pers, Kamis, 11 Januari 2018.

Dia menambahkan, putusan hakim MK tidak terlepas dari kuatnya dukungan berbagai komponen yang ada di Aceh selama ini.

"Semoga persatuan perjuangan Aceh ke depan terus terjalin dan terbina dengan baik sampai perjuangan Aceh berada pada puncaknya," ujarnya.

Seperti diketahui, DPRA mengajukan gugatan uji materi UU Pemilu terkait kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang diuji adalah Pasal 557 dan 571 yang mengatur tentang pencabutan Pasal 57 dan 60 UU Pemerintahan Aceh soal keanggotaan Komisi Independensi Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh.

Tim DPRA khawatir kekhususan Provinsi Aceh akan terancam dengan berlakunya pasal tersebut. Apalagi prosedur pembentukan UU Pemilu itu tidak melalui rapat konsultasi dengan DPR Aceh. Dalam Pasal 269 ayat 3 UU Pemerintahan Aceh menyebutkan, rencana perubahan UU dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Dengan berlakunya UU ini, kewenangan KIP Aceh selaku penyelenggara pemilu juga terancam dicabut.[]

Editor: IHAN NURDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.