28 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Alfian MaTA: Motif dan Aliran Pungli Dana BOS di Kemenag Pidie Harus Diusut Tuntas

...

  • PORTALSATU
  • 07 August 2020 08:45 WIB

Koordinator MaTA, Alfian. Dok. portalsatu.com
Koordinator MaTA, Alfian. Dok. portalsatu.com

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menanggapi terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah di Kankemenag Pidie. Menurutnya, kasus itu harus diusut tuntas baik motif maupun aliran dana yang dipungli.

Alfian mengatakan, pihak madrasah bersedia menyetorkan sebagian dana BOS sesuai instruksi oknum pejabat Kankemenag tentu ada motif atau alasan serta tujuannya. Dana itu digunakan untuk apa dan diserahkan ke mana saja.

"Motif dan alirannya harus diusut tuntas. Dugaan pungli yang jumlahnya miliaran rupiah itu, tidak boleh diabaikan atau persoalannya diselesaikan begitu saja oleh aparat penegak hukum. Itu uang negara untuk pendidikan madrasah," kata Alfian kepada portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2020.

BACA: ada-dugaan-pungli-dana-bos-madrasah-di-kemenag-pidie-jumlahnya-miliaran-rupiah

Oknum pelaku pungli dalam kasus ini, tambahnya, juga harus dibawa ke ranah hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlepas dana yang dipungli tersebut dinikmati sendiri, secara lembaga atau diserahkan pada orang lain.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, katanya, telah dijelaskan hukuman bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang, baik menguntungkan diri sendiri, sebuah korporasi atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, pelakunya dihukum dipidana dan pidana denda.

"Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan," rinci Alfian.

Disinggung keterangan mantan Kakankemenag Pidie, Haji Fadhli, S.Ag., yang menyebut dugaan pungli ini tidak benar dan sudah selesai serta tim kejaksaan telah turun, Alfian menduga hanya bagian dari keterangan pembenaran diri saja. Begitupun, tambahnya, jika penyidik kejaksaan sudah menyelidikinya dan  kemudian menghentikannya, harus ada penjelasan ke publik.

"Motif terjadinya pungli ini apa, dananya digunakan ke mana dan mengapa dihentikan. Tidak serta merta mengusut dan menghentikan sendiri sebuah kasus ditangani tanpa ada kejelasan dan penjelasan," tegas Alfian.

Sementara pihak kejaksaan belum memberi tanggapan terperinci terkait dugaan pungli dana BOS di Kankemenag Pidie tahun 2019 ini, apakah sudah pernah ditangani atau belum. "Kami masih mencari data dulu, apakah sudah ada surat perintah penyelidikan (sprindik) atau belum," kata Kasipenkum Kejati Aceh, Munawal Hadi pada portalsatu.com.

Sebelumnya diberitakan, oknum pejabat Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pidie diduga memungut liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 dari seluruh madrasah di kabupaten setempat. Besaran pungli bervariasi sesuai jumlah BOS diterima masing-masing madrasah, bahkan ada yang mencapai Rp71 juta per madrasah.

Data diperoleh portalsatu.com, Kabupaten Pidie memiliki 78 madrasah (MIN, MTsN/S, MAN dan MAS). Dari jumlah tersebut, hanya 66 madrasah yang rincian setorannya tercatat. Terkumpul dana pungli dari 66 madrasah ini senilai Rp1,619 milar dari Rp19,478 miliar keseluruhan dana BOS diterima.[](min)

Editor: Juli Amin

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.