24 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ambil Alih Tugas KIP Pijay, Ini Kata Komisioner KPU

...

  • ANTARA
  • 30 May 2018 12:50 WIB

Lima Anggota KPU RI memimpin rapat pleno KIP Aceh dengan agenda penentuan sampel dukungan bakal calon anggota DPD RI di Banda Aceh, Senin (28/5). @Antara Aceh/Haris
Lima Anggota KPU RI memimpin rapat pleno KIP Aceh dengan agenda penentuan sampel dukungan bakal calon anggota DPD RI di Banda Aceh, Senin (28/5). @Antara Aceh/Haris

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengambil alih tugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) lantaran lima komisioner terpilih tidak bisa dilantik.

"Kami mau tidak mau terpaksa mengambil alih tugas KIP Pidie Jaya, karena komisionernya tidak bisa dilantik," kata Anggota KPU RI Ilham Saputra di Banda Aceh, Selasa, 29 Mei 2018.

Ilham menyebutkan, komisioner KIP Pidie Jaya tidak bisa dilantik oleh bupati yang statusnya penjabat sementara. Saat ini, Bupati Pidie Jaya dijabat penjabat sementara karena sedang dalam proses pemilihan kepala daerah. Pasalnya, bupati dan wakil bupati yang sedang menjabat harus nonaktif lantaran menjadi pasangan calon petahana dalam Pilkada 2018.

Menurut Ilham, pelantikan komisioner KIP di Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

"Ini yang menjadi persoalan. Pidie Jaya dijabat oleh bupati dengan status penjabat sementara. Jadi, karena tidak bisa melantik komisioner, maka tugas KIP Pidie Jaya harus kami ambil alih," kata mantan Wakil Ketua KIP Aceh itu.

Seharusnya, tugas KIP Pidie Jaya diambil alih oleh KIP Provinsi Aceh. Namun, KIP Provinsi Aceh juga sudah diambil alih KPU RI karena komisionernya juga belum dilantik.

"Karena itu, kami mengharapkan Gubernur Aceh bisa melantik KIP Provinsi Aceh maupun KIP Pidie Jaya. Sebab, tahapan pemilu dan tahapan pilkada di Pidie Jaya masih berlangsung," kata dia.

Ilham menyebutkan, pihaknya juga sudah menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur Aceh. Namun, Gubernur Aceh tidak mau melantik karena dinilai berbenturan dengan qanun.

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh disebutkan bahwa jika masa tugas komisioner KIP berakhir, tapi tahapan pemilu berlangsung, maka masa tugasnya diperpanjang hingga tahapan pemilu berakhir.

"Kami akan menyampaikan persoalan ini kepada Menteri Dalam Negeri agar membantu menyelesaikannya. Dan kami optimis masalah ini bisa terselesaikan dengan baik," ujars Ilham Saputra.[] Sumber: antaranews.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.