07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Amnesty dan Kaukus Kebebasan Akademik Desak Polisi Hentikan Kasus Saiful Mahdi Dosen Unsyiah

...

  • PORTALSATU
  • 05 September 2019 22:10 WIB

Ilustrasi. Foto via Tirto.id
Ilustrasi. Foto via Tirto.id

JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta Polresta Banda Aceh menghentikan proses hukum terhadap dosen Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Saiful Mahdi. Desakan itu juga disampaikan Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia.

Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah karena mengkritisi hasil Tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018 di kampusnya.

“Ini adalah contoh konkret dimana otoritas kampus melakukan kejahatan dan pelanggaran HAM lewat otoritas yang dimiliki seharusnya mereka gunakan untuk melindungi kebebasan berekspresi," kata Usman, dilansir tirto.id, Kamis, 5 September 2019.

Menurut Usman, kepolisian seharusnya jeli dalam memilah kasus-kasus yang mereka tangani. Ia menilai kasus seperti ini bisa diselesaikan secara internal kampus karena termasuk kebebasan berekspresi.

"Kampus adalah tempat pengembangan daya kritis, bukan tempat pembungkaman daya kritis dosen atau mahasiswa,” tegas Usman.

Usman mendesak Polresta Banda Aceh menghentikan kasus dengan menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Ia menilai kritik bukanlah bentuk pencemaran nama baik dan bukan juga bentuk pidana selama disampaikan dengan damai tanpa kekerasan.

"Universitas Syiah Kuala harus merehabilitasi nama baik Saiful Mahdi karena telah membiarkan dosen tersebut menjalani proses hukum yang tidak seharusnya dia jalani," tambahnya.

Usman juga meminta otoritas kampus untuk menerbitkan aturan internal yang menjamin kebebasan berekspresi bagi dosen dan mahasiswa. Hal itu penting dilakukan agar kebebasan berekspresi tidak dibungkam dan kasus serupa tidak terulang.

Bisa gugur demi hukum

Sementara itu, Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia menyebut pelaporan pencemaran nama baik yang mengenai dosen Fakultas MIPA Unsyiah itu bisa gugur demi hukum, karena unsur pidana tak terpenuhi.

Dalam kaukus itu ada 30 lembaga yang tergabung untuk memberikan pernyataan. Perwakilan Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia, Herlambang P. Wiratraman, mengatakan, dalam kasus serupa terkait penyampaikan kritik di media sosial grup, tak dapat jadi landasan pencemaran nama di ruang publik. Ia merujuk dua putusan bebas pada dua kasus yakni Putusan 1269/Pid.B/2009/PN.TNG dan 822K/Pid.Sus/2010 (Kasus Prita Mulyasari, 2010) dan Putusan No 314/Pid.B/2015/PN.KRS (Kasus Joko Hariono, Pengadilan Kraksaan, 2016).

"Kedua kasus tersebut dikenakan pasal serupa [27 ayat 3 UU ITE], di media email grup dan Facebook grup, dan dibebaskan oleh hakim," kata Ketua Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini, Kamis, 5 September 2019.

"Pelaporan pidana pencemaran nama baik pada Kepolisian merupakan serangan baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada iklim kebebasan akademik di kampus," imbuh dia.

Saiful Mahdi dalam keterangannya tidak berniat untuk mencemarkan nama baik seseorang, tapi memberi pemikiran kritik terkait kepentingan publik.  Namun, kritik tersebut dibalas dengan tuduhan pencemaran nama baik, dengan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE. Saat ini Saiful Mahdi berstatus tersangka di Polresta Banda Aceh.

"Pelaporan atas dasar kritik di Whatsapp grup adalah sesuatu langkah hukum yang berlebihan, yang akhirnya justru tidak akan pernah menciptakan iklim kebebasan akademik lebih baik," imbuh Herlambang.

Kaukus, kata dia, mendesak kepada kepolisian untuk menghentikan proses hukum kasus pidana pencemaran nama baik tersebut sekaligus mendorong kampus menciptakan iklim akademik lebih baik.

"Kritik merupakan bagian kebebasan ekspresi yang tak terpisahkan dengan prinsip kebebasan akademik. Ia harus mendapat perlindungan hukum terkait upayanya mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab," ujar dia.

Penulis: Gilang Ramadhan/ Zakki Amali.[]Sumber: tirto.id

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.