18 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

PPAS Aceh Utara 2018
Anggaran Administrasi Pemerintahan Setda Rp30,2 M, Setwan Rp20,2 M

...

  • PORTALSATU
  • 27 July 2017 22:20 WIB

Foto: Ilustrasi. @Istimewa
Foto: Ilustrasi. @Istimewa

LHOKSEUMAWE – Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf alias Sidom Peng telah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (KUA PPAS TA) 2018 dalam rapat paripurna istimewa DPRK, 25 Juli 2017. (Baca: Sidom Peng Serahkan KUA PPAS 2018, Cek Mad Sampaikan LKPj AMJ)

Data diperoleh portalsatu.com, 27 Juli 2017, dalam rancangan PPAS Aceh Utara 2018 itu, plafon (pagu) anggaran Sekretariat Daerah atau Setda untuk administrasi pemerintahan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang mencapai Rp30,2 miliar lebih. Sedangkan di bawah Sekretariat DPRK (Setwan) senilai Rp20,2 miliar lebih.

Setda

Dari pagu Rp30,2 miliar lebih di bawah Setda Aceh Utara itu, paling besar untuk program pelayanan administrasi perkantoran Rp10,3 miliar. Dari jumlah dana program tersebut, paling banyak untuk penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp2,9 miliar lebih, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah atau sering disebut dana perjalanan dinas Rp2,1 miliar lebih, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp1,9 miliar lebih, dan penyediaan makanan dan minuman Rp1,3 miliar lebih. Sejumlah kegiatan lainnya bagian dari program itu, pagu anggarannya Rp59,8 juta hingga Rp640 juta.

Sedangkan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp2,9 miliar lebih. Paling banyak untuk pendukung kegiatan kepala daerah Rp1,8 miliar lebih.

Selain dua program tersebut, ada pula lebih 10 program lainnya yang pagu anggarannya mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah.

Setwan

Dari total pagu anggaran administrasi pemerintahan di bawah Setwan Rp20,2 miliar lebih, paling banyak untuk program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp11,6 miliar lebih. Dari jumlah itu, terbanyak untuk rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rp8 miliar lebih, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp1,3 miliar, dan pembahasan rancangan qanun Rp998 juta. Sedangkan kegiatan lain bagian dari program tersebut, pagunya mulai Rp82,9 juta sampai Rp653,6 juta.

Pagu program pelayanan administrasi perkantoran Rp8 miliar lebih. Paling banyak untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp2,6 miliar lebih, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp1,5 miliar, dan penyediaan makanan dan minuman Rp990 juta lebih. Sejumlah kegiatan lain bagian dari program tersebut, pagunya Rp35 juta sampai Rp897,8 juta.

Tiga program lainnya di bawah Setwan, pagunya Rp75 juta sampai Rp300 juta.

Diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Utara menjadwalkan pembahasan bersama eksekutif terhadap rancangan KUA PPAS 2018, Kamis, 27 Juli 2017, malam. Akan tetapi, Banggar DPRK terpaksa menunda pembahasan dua pihak lantaran Sekda Aceh Utara Abdul Aziz sedang dinas luar atau ‘DL’.

“Rencana nanti malam rapat bersama TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten), tapi karena tidak ada Sekda, sedang keluar daerah, kita tunda sampai malam Senin (Minggu malam, 30 Juli 2017),” ujar Ketua Banggar DPRK Aceh Utara Arafat Ali dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Kamis, siang.

Arafat menyebutkan, Banggar DPRK akan mempertanyakan kepada Sekda sebagai Koordinator TAPK Aceh Utara, mengapa dalam rancangan KUA PPAS TA 2018, target pendapatan menurun drastis dibandingkan alokasi tahun 2017. “Meskipun angka dalam KUA PPAS 2018 masih perkiraan sementara, tapi perlu kita pertanyakan, karena perbedaannya terlalu jauh. Maka kita panggil Sekda sebagai koordinator TAPK, tidak bisa dengan Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan saja,” kata anggota DPRK dari Partai Aceh ini. (Baca: Sekda ‘DL’, Dewan Tunda Rapat Pembahasan Anggaran 2018)[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.