15 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Anggaran Covid-19 Rawan Korupsi, ICW Buka Posko Pengaduan di 13 Daerah

...

  • portalsatu.com
  • 02 June 2020 17:53 WIB

Logo ICW @google
Logo ICW @google

Pengaduan dari warga akan dianalisis untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait

BANDA ACEH -- Realokasi anggaran untuk penanganan Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) rawan korupsi. Untuk mengawasi hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama beberapa lembaga antikorupsi membuka posko pengaduan di 13 daerah. Di Banda Aceh posko pengaduan dibuka di lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). 

Dalam rilis dikirim Koordinator MaTA, Alfian, Selasa, 2 Juni 2020 dijelaskan, 13 daerah tersebut adalah Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bali, Makassar, Manado, dan Kendari.

Pemilihan daerah-daerah ini didasarkan pada pertimbangan penyebaran Covid-19 dan kerentanan penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS), apalagi pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dari Rp 405,1 triliun APBN, Rp 75 triliun (18,5%) disebut untuk belanja alat kesehatan dan Rp 110 triliun (27%) untuk JPS. Anggaran tersebut belum termasuk realokasi anggaran daerah, dana desa yang berasal dari APBN, dan anggaran tiap kementerian/lembaga yang juga memberikan JPS kepada warga.

Dalam rilis tersebut diungkapkan, belanja alat kesehatan dan JPS pada dasarnya mendesak dibutuhkan, mengingat fasilitas kesehatan tak sepenuhnya siap menangani pasien Covid-19 dan dampak wabah juga secara cepat memukul sisi sosial ekonomi warga. Sejumlah sektor ekonomi lumpuh, terjadi pemutusan hubungan kerja, dan tak sedikit masyarakat yang berkurang atau bahkan kehilangan sumber penghasilan.

Meski mendesak dibutuhkan dan dilakukan di tengah keadaan darurat, distribusi JPS dan belanja alat kesehatan semestinya tak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memerlukan pengawasan. Hal itu disebabkan rentannya anggaran disalahgunakan atau bahkan dikorupsi. Terlebih lagi di kondisi darurat, pengadaan terkait Covid-19 dilakukan lebih “fleksibel” sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 13 tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020.

Selain itu, kerentanan korupsi JPS dan belanja alat kesehatan juga merujuk pada data korupsi berkaitan dua sektor tersebut selama ini. Sepanjang 2010-2019, terdapat sedikitnya 281 kasus korupsi di sektor kesehatan dan 44% di antaranya terkait pengadaan alat kesehatan (ICW, 2020). Hasil kajian KPK mengenai bantuan sosial pada 2011 dan hasil pemeriksaan BPK selama ini, terakhir penyaluran bantuan sosial 2018 hingga semester III 2019, menunjukkan rentannya bantuan sosial disalurkan tidak tepat sasaran hingga memboroskan keuangan negara (BPK, 2020).

Melihat tingginya potensi penyalahgunaan belanja alat kesehatan dan distribusi JPS, ICW bersama jaringan antikorupsi di tiga belas daerah akan membuka posko pengaduan warga. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mengidentifikasi lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19 dan mendorong transparansi serta akuntabilitasnya.

Posko pengaduan yang dibuka di 13 daerah tersebut adalah MaTA (Aceh), Yayasan Mitra Bangsa (Sulawesi), Pusat Studi Advokasi dan Hak Asasi Manusia (Kendari), Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (Medan), Tangerang Public Transparency Watch (Tangerang), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sumatera Selatan), Yayasan Suara Nurani Minaesa (Manado), IDEA Yogyakarta (Yogyakarta), Pattiro Semarang (Semarang), Balebengong (Bali) dan ICW, Fitra, TII (Jakarta).

Masih menurut rilis tersebut, aduan yang diterima oleh lembaga-lembaga anti korupsi itu berupa: dugaan korupsi dan monopoli pengadaan alat uji AMK dan obat, informasi mengenai alat uji AMK dan obat dari pemerintah yang berkualitas buruk, serta penyalahgunaan bansos seperti politisasi, tidak tepat sasaran, pemotongan dan pungli, pemberian fiktif, pemberian ganda, serta mobilisasi dan pemberian tidak sesuai ketentuan.

Pengaduan dari warga tesebut akan dianalisis untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait, seperti pemerintah daerah, dinas sosial, ombudsman, kementerian sosial, aparat penegak hukum, dan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Update dan rekapitulasi laporan akan dipublikasikan secara periodik melalui www.antikorupsi.org. Secara nasional, aduan diterima melalui email pantaucovid19@antikorupsi.org [rilis]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.