15 December 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Anggaran Kurang, Tim KKR Aceh Terancam Tak Bisa Kerja 

...

  • M FAJARLI IQBAL
  • 11 January 2017 16:30 WIB

BANDA ACEH - Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) hanya memplotkan Rp3 miliar untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2017. Nilai ini jauh berbeda dengan rancangan kerja yang diajukan KKR Aceh sebanyak Rp21 miliar.

"Secara khusus kami memang telah mengajukan Rancangan Kerja (Renja) 2017 kepada Pemerintah Aceh dengan total anggaran lebih kurang 21 Milyar. Tapi yang diplotkan hanya 3 miliar," kata Wakil ketua KKR Aceh, Muhammad MTA, saat dihubungi portalsatu.com via layasan BBM, Rabu, 11 Januari 2017.

MTA juga menyesalkan sikap TAPA yang tidak mengikutsertakan Komisioner KKR Aceh dalam pembahasan anggaran. Padahal, persoalan anggaran sangatlah krusial untuk dibahas karena menyangkut dengan kinerja. 

Dia menyebutkan angka tersebut ternyata sangat jauh dari ekspekatasi. Mengingat anggaran yang sangat minim tersebut, tim KKR Aceh diasumsikan akan kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Jumlah yang demikian bahkan dianggap tidak cukup untuk menggaji tim KKR Aceh yang bakal bekerja. 

"Secara khusus qanun memerintahkan untuk segera merekrut anggota Pokja, dan setiap Pokja 6 anggota dengan total anggota 36 orang," kata MTA. 

KKR Aceh baru dilantik beberapa bulan lalu. Sebagai organisasi yang baru lahir KKR Aceh bakal menghadapi banyak kesulitan jika diganjar dengan dana yang sangat minim. 

"Belum lagi gubernur harus membuat sekretariat untuk KKR yang mungkin akan ada penambahan staf sekret," kata MTA. 

Pun demikian, MTA enggan berprasangka buruk terhadap pemerintah yang kelihatannya tidak serius dalam mencari kebenaran sejarah. Ia mengatakan posisi komisioner hanya mengusulkan. 

"Kita kembalikan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh," kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Dellian yang dihubungi portalsatu.com mengaku tidak mengetahui secara rinci anggaran untuk tim KKR Aceh. Ia mengatakan RAPBA masih dibahas dan belum disahkan. 

"Kalau sedang pembahasan biasa dikasih pagu minimal untuk kmudian dibahas kembali baru ditetapkan," tulis Frans dalam pesan singkat via WA yang diterima Rabu 11 Januari 2017.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.