26 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Anggaran Pilkada 2022 Usulan KIP tak Masuk RKUA-PPAS Aceh Utara 2021, Mengapa?

...

  • PORTALSATU
  • 21 September 2020 23:30 WIB

Plt. Sekda Aceh Utara, A. Murtala. Foto: istimewa
Plt. Sekda Aceh Utara, A. Murtala. Foto: istimewa

LHOKSUKON - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak memasukkan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2022 dalam Rancangan Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) 2021 yang sudah disampaikan ke DPRK. 

Baca jugaRKUA-PPAS 2021 Rp2,2 T Disampaikan ke DPRK, Kapan Teken Kesepakatan?

Informasi diperoleh portalsatu.com, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara pada Mei lalu sudah mengajukan rancangan anggaran pelaksanaan Pilkada 2022 kepada pemkab untuk dimasukkan dalam RKUA-PPAS 2021. Pagu diusulkan KIP Aceh Utara mencapai Rp131 miliar lebih, sebagian besar untuk honorarium ribuan penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS hingga KPPS. 

Namun, dilihat portalsatu.com, Senin, 21 September 2020, dalam buku Rancangan PPAS 2021 itu tidak ada alokasi anggaran terkait pelaksanaan pilkada. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Aceh Utara, Dr. A. Murtala, M.Si., dikonfirmasi melalui telepon seluler, Senin malam, mengakui KIP telah mengusulkan anggaran terkait pilkada mencapai Rp131 miliar lebih. Akan tetapi, pemkab belum memasukkan usulan itu dalam RKUA-PPAS 2021.

"Jadi, hasil pembahasan terakhir (sebelum RKUA-PPAS 2021 disampaikan ke DPRK), saya sudah minta Pak Asisten I untuk cek dasar-dasar penganggaran untuk pemilu. Ternyata yang ada dasarnya usulan (anggaran) dari KIP Aceh Utara. Biasanya ada perintah untuk menganggarkan itu dari menteri ataupun gubernur. Sehingga Pak Asisten I mengecek ke provinsi. Update terakhir dari provinsi memang belum ada jawaban terhadap pelaksanaan Pilkada (2022). Karena simpang siur informasi, maka sepakatlah untuk sementara belum kita anggarkan untuk pilkada sampai adanya kepastian," ujar Murtala.

Murtala menyebutkan saat Asisten I Sekda Aceh Utara mengecek ke Pemerintah Aceh diperoleh informasi dari pihak provinsi bahwa DPRA sedang bertandang ke Kemendagri. "Setelah itu tidak ada informasi apapun dari provinsi. Kami waktu itu juga menunggu jawaban dari provinsi agar kita tidak kalang kabut, karena anggarannya (untuk pilkada) kan besar," tuturnya

"Kemudian secara tahapan, Kesbangpol Aceh Utara pun belum menerima. Artinya, jadwal dan tahapan (Pilkada 2022) belum ada. Minimal kalau sudah ada jadwal dapat kita prediksi, misalnya kegiatan apa, butuh anggaran berapa, sehingga dalam tahun 2021 bisa kita tampung sebagian," ujar Murtala yang juga Kepala Bappeda Aceh Utara.

Murtala menegaskan Pemkab Aceh Utara sampai saat ini masih menunggu informasi resmi dari Pemerintah Aceh atau Kemendagri untuk dapat mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada 2022. "Wajib, untuk pemilu wajib (dialokasikan anggaran). Tapi kita sedang menunggu kepastian terhadap penganggaran tersebut," tegas Plt. Sekda Aceh Utara itu.

Sumber portalsatu.com menyebutkan Badan Anggaran DPRK Aceh Utara sedang membahas sepihak RKUA-PPAS 2021. Dalam beberapa hari ke depan akan dilanjutkan pembahasan dua pihak, Banggar DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara.[](nsy)

Lihat pula: Aceh Sepakati Pilkada Serentak 2022

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.