26 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Anggota DPRA tak Puas dengan Jawaban Plt. Gubernur Aceh

...

  • Fakhrurrazi
  • 26 September 2020 14:00 WIB

Rapat paripurna penyampaian jawaban Plt. Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA. Foto: Khairul Anwar
Rapat paripurna penyampaian jawaban Plt. Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA. Foto: Khairul Anwar

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky, menilai jawaban disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sangat normatif dan belum menyentuh pokok persoalan dalam pertanyaan interpelasi.

Iskandar mengatakan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019, juga sesuai hak konstitusional DPRA, pihaknya meminta Plt. Gubernur Aceh memberikan jawaban secara terperinci dan detail.

"Apa yang telah disampaikan saudara Plt. Gubernur tadi sangat normatif sekali dan belum menyentuh pada pokok persoalan dalam sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh para inisiator dan telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga DPR Aceh," kata Iskandar Usman saat melakukan interupsi dalam rapat paripura penyampaian jawaban Plt. Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA, Jumat, 25 September. 2020.

Iskandar juga menyinggung soal penjelasan penggunaan dana realokasi dan refocusing untuk penanganan Covid-19 terkait pencantuman hibah kepada 150 OKP dan Ormas dengan jumlah anggaran Rp15 miliar. 

"Mohon kiranya Plt. Gubernur Aceh membuka secara terang benderang, siapa OKP dan Ormas yang menerima anggaran Rp15 miliar itu," kata Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh itu.

Terkait “stikering” pada mobil-mobil penduduk Aceh, di mana pengguna bahan bakar minyak (BBM) baik solar maupun premium subsidi, Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa kebijakan itu untuk menekan antrean mobil masyarakat di SPBU. Namun, menurut Iskandar, temuannya di lapangan masih banyak antrean panjang mobil di SPBU. Iskandar menyebut di SPBU Padang Tiji, SPBU Kota Sigli, dan SPBU arah ke Bambi, Pidie, sering terjadi antrean panjang mulai dini hari pukul 03.00-04.00 WIB.

Oleh karena itu, Iskandar menilai, program yang dilakukan Pemerintah Aceh tidak terealisasi dengan baik. Sehingga, menurut dia, kebijakan pemasangan stiker BBM bersubsidi itu hanya mempermalukan rakyat Aceh semata.

"Tentunya itu tidak terealisasi dan inilah program hanya mempermalukan rakyat Aceh oleh pemerintah dan oleh Pak Gubernurnya sendiri," tegas Iskandar.

Iskandar turut menyinggung soal proyek multiyears contract di mana pada periode lalu ia menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Aceh dan juga salah satu anggota Badan Anggaran DPRA. 

"Pertanyaan saya, seingat saya MoU proyek multiyears contract tidak ditandatangani di Ruang Rapat Badan Anggaran, di mana itu diteken saudara Plt. Gubernur," tanya Iskandar.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.