11 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Anggota DPRK Aceh Utara: Distribusi Rumah Duafa dari Dana Otsus Aceh Amburadul

...

  • PORTALSATU
  • 09 January 2020 10:45 WIB

Rapat Komisi IV DPRK dengan Dinas PRKP Aceh Utara. Foto: istimewa
Rapat Komisi IV DPRK dengan Dinas PRKP Aceh Utara. Foto: istimewa

BANDA ACEH - Anggota Komisi IV DPRK Aceh Utara, Terpiadi, menyoroti Pemerintah Aceh terkait pembangunan rumah layak huni yang tidak melibatkan pemerintah kabupaten. Anggota Fraksi Gerakan Keadilan Sejahtera itu menilai distribusi rumah untuk kaum duafa yang dibangun dengan Dana Otsus Aceh amburadul.

"Ketika banyak pihak sedang melakukan advokasi untuk perpanjangan dana Otsus dari pusat, ternyata pihak birokrasi Provinsi Aceh melakukan hal yang kontra produktif terhadap distribusi dana Otsus, khususnya dana untuk program pengembangan perumahan layak huni untuk rakyat," ujar Terpiadi dalam pernyataannya diterima portalsatu.com, Kamis, 9 Januari 2020, pagi.

Terpiadi menyebut penyediaan rumah duafa di kabupaten/kota di seluruh Aceh dilakukan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tanpa melibatkan aparat di daerah. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRK dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Aceh Utara, Ir. Azmi, Rabu, 8 Januari 2020.

Menjawab pertanyaan Terpiadi dari Komisi Bidang Pembangunan DPRK, pihak Dinas PRKP Aceh Utara menjelaskan tahun anggaran 2019 Kabupaten Aceh Utara mendapatkan dana Otsus melalui program pengembangan perumahan senilai Rp13,85 miliar atau 996 rumah layak huni. "Namun, pelaksanaan pekerjaan ini mulai dari survei hingga penetapan terhadap siapa yang berhak mendapatkan rumah tersebut tidak dilibatkan aparat di daerah sama sekali, maka terjadilah kesenjangan". 

"Penentuan kepada siapa rumah diberikan diputuskan oleh pejabat provinsi sesuka hatinya. Sebagai contoh, ada satu desa dalam Kecamatan Dewantara di Aceh Utara yang mendapatkan jatah rumah hingga 60 unit perdesa, tetapi ada kecamatan tetangga, Krueng Mane (Muara Batu, red) tidak mendapatkan satu unit pun," ungkap Terpiadi mengutip hasil pertemuan dengan Kadis PRKP Aceh Utara.

Ironisnya, kata Terpiadi, pihak provinsi juga menyembunyikan data kepada siapa saja rumah tersebut telah diberikan dan hingga saat ini Dinas PRKP Aceh Utara belum mendapatkan data tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T. Mirzuan, belum merespons konfirmasi melalui pesan WhatsApp dikirim portalsatu.com sejak pukul 08.15 WIB tadi, terkait tudingan anggota DPRK Aceh Utara soal pembangunan rumah layak huni tahun 2019.

Untuk diketahui, belakangan ini banyak pihak sedang melakukan advokasi agar pemerintah pusat memperpanjang Dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027. Sejumlah pihak di Aceh juga menyampaikan aspirasi itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti.

La Nyalla menyatakan akan memperjuangkan aspirasi warga Aceh kepada pemerintah pusat. Namun, dia menekankan pentingnya penggunaan dana Otsus dilakukan secara transparan dan dievaluasi demi kepentingan masyarakat Aceh. Pasalnya, ada pertanyaan mendasar, mengapa sejak 2008 dana Otsus bergulir, Aceh masih berkutat dengan masalah kemiskinan dan problem sosial.

“Ini fakta empirik yang bisa kita baca di statistik. Kami juga mendengar beberapa kritik dari masyarakat dan studi dari Bank Dunia yang menilai penggunaan dana Otsus belum optimal. Ini tentu harus kita sikapi sebagai masukan bagi kita semua,” kata La Nyalla, seperti dilansir bisnis.com, 3 Januari 2020, .

Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan dana Otsus harus ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Demikian juga untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Di lapangan angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Begitu juga angka stunting. Ini sisi yang perlu dilakukan evaluasi, sebelum bicara soal perpanjangan program,” kata La Nyalla.(BacaSoal Usulan Dana Otsus Aceh Diperpanjang, Begini Respons La Nyalla)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.