15 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Antisipasi Kekosongan Obat di Faskes: 'Pemenang Penyedia Obat-obatan Harus Lebih dari Satu'

...

  • PORTALSATU
  • 08 November 2018 23:10 WIB

@istimewa
@istimewa

BANDA ACEH - Perusahaan pemenang pengadaan obat-obatan untuk satu jenis obat harus lebih dari satu perusahaan, minimal dua atau tiga perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kekosongan obat yang selama ini kerap terjadi di beberapa fasilitas kesehatan (faskes).

Demikian salah satu poin yang berkembang dalam diskusi akuntabilitas yang diselenggarakan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Hotel Oasis Banda Aceh, Kamis, 8 November 2018. Diskusi mengangkat tema "Perbaikan Tata Kelola Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional di Aceh" itu dihadiri stakeholder dari kalangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Abidin, RSUD Meuraxa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Banda Aceh, BPJS Kesehatan Banda Aceh. Selain itu, Puskesmas Jeulingke, Puskesmas Meuraxa, Puskesmas Banda Raya dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, mengatakan, diskusi ini rangkaian dari beberapa kegiatan yang dilakukan MaTA untuk mendorong perbaikan tata kelola obat di Banda Aceh. Selama ini, beberapa faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mengalami kekosongan obat yang mengakibatkan pelayanan kesehatan untuk pasien peserta BPJS Kesehatan kurang optimal. Sehingga MaTA mengambil inisiatif untuk ikut ambil bagian mendorong perbaikannya.

Menurut MaTA, salah satu penyebab kekosongan obat di faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah tidak sanggupnya penyedia atau perusahaan yang telah memenangi pengadaan obat untuk memenuhi permintaan obat-obatan dari faskes. Selama ini, faskes membeli obat melalui e-katalog dengan sistem e-purchasing pada perusahaan pemenang, tapi terkadang perusahaan ini tidak sanggup menyediakan permintaan dari faskes-faskes.

Kabid SDK Dinas Kesehatan Aceh, dr. Abdul Fattah, menyampaikan, idealnya perusahaan pemenang pengadaan obat-obatan itu lebih dari satu, minimal dua atau tiga perusahaan. Sehingga jika perusahaan pemenang yang satu tidak sanggup memenuhi permintaan dari faskes, faskes bisa membeli pada perusahaan pemenang lain. Kalau hal ini dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan, kekosongan obat di beberapa faskes dapat diminimalisir.

Menurut staf Dinas Kesehatan Banda Aceh, Reza Faisal, Surat Edaran dari LKPP Nomor 03 Tahun 2015 membolehkan pengadaan dilakukan diluar e-purchasing dengan ketentuan salah satunya adalah penyedia tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Tapi kemudian, penyedia baru menyatakan tidak sanggup menyediakan di akhir-akhir tahun berjalan, padahal faskes telah mengajukan pembelian pada Januari - Februari tahun berjalan.

Koordinator MaTA, Alfian, menyampaikan, idealnya, ketidak-sanggupan penyedia harus diberitahukan maksimal pada pertengahan tahun berjalan. Sehingga faskes bisa mencari solusi lain membeli obat untuk kebutuhan-kebutuhan obat di faskes. MaTA akan konsisten mengawal perbaikan tata kelola obat di Aceh, sehingga pasien-pasien peserta BPJS Kesehatan di Aceh tidak lagi membeli obat-obat diluar instalasi farmasi faskes-faskes bekerja sama BPJS Kesehatan.

MaTA juga menyerahkan hasil pemantauan tata kelola obat yang telah dilakukan kepada perwakilan BPJS Kesehatan, dr. Cut Novarita dan juga kepada perwakilan Ombudsman RI perwakilan Aceh, Syandi RS.[](rel)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.