18 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

RAPBK Aceh Utara 2019
Apa Pertimbangan Dewan Menyetujui Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wabup Rp1,985 M?

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 03 December 2018 20:00 WIB

Zubir HT. Foto: dok. portalsatu.com/istimewa
Zubir HT. Foto: dok. portalsatu.com/istimewa

LHOKSEUMAWE - Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., membenarkan dana pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati sudah dirasionalkan menjadi Rp1,985 miliar dalam RAPBK 2019.

"Yang disetujui dua unit, untuk bupati dan wakil bupati. Jumlah dananya Rp1,985 miliar," ujar Zubir HT., dihubungi portalsatu.com, Senin, 3 Desember 2018, sore.

Zubir mengatakan itu saat ditanyakan, berapa unit pengadaan mobil dinas dan dana yang disetujui dalam RAPBK Aceh Utara 2019. Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten/Daerah (TAPK/TAPD) mengusulkan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar dalam RKPD dan Rancangan KUA-PPAS 2019.

Ditanya apa pertimbangan dewan menyetujui pengadaan mobil dinas bupati dan wabup Rp1,985 miliar, Zubir mengatakan, hal itu berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD. "Dan kami meninjau langsung kondisi mobil dinas bupati sudah tidak layak pakai, Prado tahun 2007 masa Bupati Tgk. Ilyas Pase. Dan ini periode kedua Bupati Cek Mad. Kita harus maklum dengan kondisi ini. Tidak mungkin mobil bupati bisa mogok saat bertugas," katanya.

"Ada satu lagi mobil Camry (mobil operasional Bupati Aceh Utara) juga dibeli kalau nggak salah tahun 2009 masa Pak Ilyas Pase juga. Mobil itu sudah pernah mengalami kecelakaan saat kunjungan Presiden ke Waduk Keureto beberapa tahun lalu," ujar Zubir.

Sebelumnya, kalangan elemen sipil meminta dewan menolak usulan pengadaan mobil dinas baru dalam rancangan anggaran Aceh Utara tahun 2019, dan meminta dana itu dialihkan kepada program/kegiatan untuk kepentingan rakyat. Terkait permintaan elemen sipil itu, Zubir mengatakan, "Usulan awal Rp3,5 miliar lebih, sudah dirasionalkan sebagian menjadi Rp1,9 miliar (lebih). Sekitar Rp2 miliar (Rp1,365 miliar, red) dialihkan untuk fasilitas publik dan sisanya digunakan untuk pengadaan mobil dinas bupati (dan wabup)".

Diberitakan sebelumnya, alokasi dana pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Aceh Utara dalam RAPBK tahun 2019 menjadi Rp1,985 miliar. Sedangkan usulan pengadaan mobil dinas untuk istri bupati dan pengamanan tertutup (pamtup) dicoret.

Data diperoleh portalsatu.com, Senin, 3 Desember 2018, dalam buku Rancangan Qanun Aceh Utara tentang APBK (RAPBK) 2019, di Sekretariat Daerah terdapat belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan Rp1,985 miliar. Rinciannya, pengadaan mobil jabatan bupati satu unit Rp1,185 miliar, dan mobil jabatan wakil bupati satu unit Rp800 juta.

Pelaksana Harian (Plh.) Sekda Aceh Utara, Dr. A. Murtala, M.Si., membenarkan alokasi dana pengadaan mobil dinas bupati dan wabup dalam RAPBK 2019 sudah dirasionalkan sehingga menjadi Rp1,985 miliar. Menurut Murtala, pagu pengadaan dua mobil dinas itu sudah disetujui bersama saat pembahasan RAPBK 2019 oleh Badan Anggaran DPRK dan TAPK Aceh Utara.

"Sudah dirasionalkan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya, kemampuan keuangan daerah, dan (sebagian dana dari usulan awal Rp3,350 miliar untuk empat mobil dinas dialihkan) untuk keperluan yang lebih mendesak," ujar Murtala menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Senin sore. (Baca: Dana Pengadaan Mobil Dinas Bupati dan Wabup Jadi Rp1,985 Miliar)

Sebelumnya, TAPK Aceh Utara mengusulkan pengadaan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019. Perincian pengadaan mobil dinas itu tertulis dalam buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Utara Tahun 2019. Pengadaan mobil bupati Rp1,5 miliar, mobil wakil bupati Rp1 miliar, mobil pamtup Rp450 juta dan mobil istri bupati Rp400 juta. (Baca: Pengadaan Mobil Bupati, Wabup, Istri Bupati dan Pamtup Rp3,350 Miliar?)[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.