09 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


APBA-P 2019, MaTA Sorot Pengadaan Fasilitas Untuk Kadin Aceh Capai Rp2,8 M

...

  • PORTALSATU
  • 13 November 2019 16:30 WIB

Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. lintasgayo
Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. lintasgayo

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti alokasi anggaran pengadaan sejumlah fasilitas untuk kebutuhan Kadin Aceh dalam APBA Perubahan (APBA-P) tahun 2019 mencapai Rp2,8 miliar. MaTA menilai pengalokasian anggaran tersebut sebagai kebijakan irasional di tengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan.

“Tak tanggung-tanggung, pengadaan kenderaan oprasional hingga kulkas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada pos belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Rabu, 13 November 2019.

Menurut Alfian, dalam beberapa sambutan disampaikan Plt. Gubernur Aceh setelah pelantikan pengurus Kadin Aceh periode 2019-2024 adalah bagaimana organisasi ini dapat mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh. Titik tekan kepada Kadin terpilih yang pernah disampaikan Plt. Gubernur yaitu untuk mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi, menekan angka kemiskinan, inflasi dan lain-lain. 

“Namun faktanya, jika organisasi ini harus membebankan anggaran daerah, tentu ini akan menjadi masalah baru dalam upaya mengejar ketertinggalan Aceh. Pertanyaan mendasar yaitu, output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut kepada Kadin Aceh. Sejatinya, lembaga ini harus menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai operasional lembaganya sendiri. Bukan malah sebaliknya, dan ini sangat memalukan, di mana selama ini narasi yang dibangun di tingkatan publik "pemberdayaan" ternyata hanya menggerogoti APBA. Bukan inovasi atau kreativitas yang seharusnya mereka lahirkan,” ungkap Alfian.

Dalam pandangan MaTA, proses pembahasan APBA Perubahan 2019 antara eksekutif dan legislatif terkesan tertutup dan sengaja hanya untuk melancarkan alokasi-alokasi anggaran semacam ini.

Oleh karena itu, MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas untuk membatalkan realisasi anggaran dari APBA-P 2019 kepada Kadin Aceh tersebut sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga.

Alfian menyebutkan, anggaran Rp2,8 miliar itu kalau dibangun rumah kaum duafa bisa mencapai 32 unit dengan pagu Rp85 juta/unit.[](rilis)

(Sumber: screenshot sirup.lkpp.go.id)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.