31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Pengadaan Mobil Wabup Rp686 Juta dan Sekda Rp458 Juta Melalui E-Katalog
APBK 2020: Pengadaan Mobil Dinas Bupati Aceh Barat Rp2,1 Miliar Ditender

...

  • Rino
  • 30 January 2020 17:40 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh Barat mengalokasikan anggaran pengadaan mobil dinas bupati senilai Rp2,1 miliar lebih dalam APBK tahun 2020. Paket kendaraan operasional orang nomor wahid di Aceh Barat itu sedang ditender.

Dilihat portalsatu.com pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh Barat, Kamis, 30 Januari 2020, tahapan tender pengadaan mobil dinas bupati saat ini pengumuman pascakualifikasi dan download dokumen pemilihan, 29 Januari – 4 Februari 2020. Sedangkan tahapan penandatanganan kontrak akan dilakukan pada 26 Februari 2020.

Anggaran pengadaan satu unit kendaraan dinas bupati dengan pagu Rp2,18 miliar dan nilai HPS Rp2,1 miliar itu berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat.

 

 

Data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP RI, dalam RUP BPKD Aceh Barat tahun 2020, ada pula paket pengadaan kendaraan dinas wakil bupati dengan pagu Rp686 juta dan mobil operasional sekda Rp458 juta.

Selain itu, pengadaan kendaraan operasional untuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/SKPK (tanpa keterangan nama SKPK) satu unit Rp390 juta; mobil Dinas Pertanahan Rp477 juta; satu minibus untuk tamu VIP Rp550 juta; dan kendaraan (pikap) operasional patroli WH Rp252,2 juta.

Namun, pengadaan mobi dinas wabup, sekda dan sejumlah SKPK itu metode pemilihan penyedia melalui e-purchasing. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue). Katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Selain mobil, dalam RUP BPKD Aceh Barat tahun 2020 juga ada paket pengadaan sepeda motor. Di antaranya, pengadaan 150 kendaraan dinas roda dua operasional SKPK dengan pagu Rp3 miliar; kendaraan roda dua Dinas Pertanahan delapan unit Rp168 juta; satu kendaraan dinas roda dua operasional pendopo wabup Rp20 juta; dan satu kendaraan dinas operasional BPKD Rp20 juta.

 

Sebelumnya, BPKD Aceh Barat mengadakan 12 mobil dinas camat dengan total pagu Rp3,1 miliar (sekitar Rp260 juta/unit) bersumber dari APBK 2019.

Kepala BPKD Aceh Barat, Zulyadi, mengatakan jumlah anggaran pengadaan mobil dinas tersebut telah sesuai dengan jabatan dan kebutuhan bupati. Ia juga mengatakan bahwa itu sudah sesuai aturan berlaku, tapi tak menyebut secara detail aturan dimaksudnya.

"Memang untuk mobil bupati untuk tipenya memang kita bedakan, karena memang ini kita sesuaikan dengan jabatan bapak bupati, kemudian juga dengan mobilitas yang pergi dari kegiatan beliau sehingga mobil yang kita sediakan sesuai dengan adanya kebutuhan. Dan juga hal ini kita sesuaikan dengan aturan yang ada," ujar Zulyadi dihubungi portalsatu.com, Kamis, 30 Januari 2020, siang.

Ditanya apakah angka anggaran untuk pengadaan mobil dinas bupati tersebut tidak terlalu berlebihan, bahkan jauh lebih besar dari harga mobil operasional bupati lain yang sempat disorot elemen sipil, Zulyadi berdalih bahwa itu sudah menurut survei pasar.

"Jadi, memang, itu harga yang sudah sesuai lah, tingkat mobil yang kita inginkan. Tapi memang, secara survei pasar, harganya sekitar segitu, setara Prado lah. Udah layaklah, maksudnya untuk bapak bupati model yang seperti itu. Kalau yang tinggi lagi juga ada," kata Zulyadi.

Melansir otosia.com, Land Cruiser Prado adalah salah satu mobil keluaran Toyota yang tidak masuk pasar Indonesia, sehingga harus impor dahulu dari negara lain seperti Australia. Perkiraan harga Land Cruiser Prado di sana sekitar Rp800 jutaan. Namun ketika masuk Indonesia tentu harganya jauh lebih mahal.

Disebutkan bahwa mobil tersebut memiliki empat tipe. Tipe paling mahal untuk saat ini yakni varian Kakadu yang memiliki harga jual di luar negeri sekitar 91.607 dolar atau Rp900 juta. Ketika masuk ke Indonesia harganya nyaris sampai Rp2 miliar.

Terkait pengadaan 150 kendaraan dinas roda dua operasional SKPK dengan pagu Rp3 miliar, Zulyadi mengatakan itu merupakan “program peningkatan syariat Islam”. "Jadi bukan untuk SKPK," kata dia.[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.