31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Aceh Utara
Arafat: Tak Ada Pengadaan Mobil Pimpinan DPRK Dalam APBK 2020 Karena Saya Tolak!

...

  • PORTALSATU
  • 31 January 2020 16:40 WIB

Arafat, Ketua DPRK Aceh Utara. Foto: dok. Portalsatu.com
Arafat, Ketua DPRK Aceh Utara. Foto: dok. Portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, memastikan tidak ada anggaran pengadaan mobil dinas pimpinan dewan dalam APBK tahun 2020. Pasalnya, Arafat menolak usulan pihak Sekretariat DPRK (Setwan) Aceh Utara yang mengajukan anggaran pengadaan mobil untuk empat pimpinan DPRK dan satu kendaraan operasional Setwan.

“Tidak ada pengadaan mobil pimpinan DPRK (dalam APBK 2020), karena (usulan itu) saya tolak. (Pertimbangannya) karena mobil pimpinan DPRK periode lalu masih layak pakai,” ujar Arafat dikonfirmasi portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 31 Januari 2020.

Arafat mengaku saat ini memakai mobil dinas yang dahulu digunakan Wakil Ketua I DPRK periode 2014-2019, Mulyadi CH. Sedangkan Wakil Ketua I DPRK sekarang, Hendra Juliansyah, menggunakan mobil dinas yang dipakai Wakil Ketua II DPRK periode lalu, Zubir HT.  

“Selain itu, diusulkan (oleh pihak Setwan pengadaan mobil dinas) untuk empat pimpinan (ketua dan tiga wakil ketua). Sementara saat ini baru ada dua orang pimpinan (ketua dan wakil ketua I yang sudah dilantik). Jika dilakukan pengadaan empat mobil pimpinan DPRK maka akan mubazir. Ini juga menjadi pertimbangan kenapa usulan itu saya tolak,” kata Arafat.

Arafat melanjutkan, “Apabila pimpinan DPRK sudah dilantik dua orang lagi dan kondisi anggaran daerah stabil, itu akan kita bahas lagi ke depan. Yang jelas usulan anggaran pengadaan empat mobil untuk empat pimpinan DPRK sudah saya tolak, sehingga tidak ada dalam APBK 2020”.

Lantas, bagaimana dengan usulan pengadaan satu mobil operasional Setwan? “Nye ka lon tulak untuk lon, otomatis yang laen diikotlah, termasok moto untuk Setwan batal cit (jika pengadaan mobil dinas untuk ketua, saya tolak, otomatis yang lain ikut ditolak, termasuk mobil untuk Setwan dibatalkan),” ujar Arafat.

Menurut Arafat, usulan anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk pengadaan empat mobil pimpinan DPRK dan satu kendaraan operasional Setwan, sudah dialihkan eksekutif kepada kegiatan lain. “Dengan kita tolak usulan pengadaan mobil maka pemerintah pun mengalokasikan anggaran itu kepada kegiatan lain yang lebih mendesak untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, sumber portalsatu.com di Setwan Aceh Utara menyatakan tidak ada dana pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRK dan Setwan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setwan tahun 2020. “Tidak ada dalam DPA, karena tidak ditampung dalam APBK,” kata sumber itu.

Diberitakan sebelumnya, Setwan Aceh Utara mengusulkan anggaran senilai Rp2,82 miliar lebih dalam Rancangan APBK tahun 2020 untuk pengadaan lima mobil dinas. Empat mobil untuk pimpinan DPRK, satu kendaraan operasional Setwan.

Perinciannya, satu mobil untuk ketua DPRK dengan pagu Rp692,5 juta, tiga unit untuk wakil ketua Rp1,84 miliar (3 unit x Rp614 juta), dan satu kendaraan Setwan Rp287 juta. Data itu dilihat portalsatu.com, Rabu, 27 November 2019, dalam buku Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2020 yang disampaikan eksekutif ke DPRK.

DPRK Aceh Utara kemudian ketuk palu (menyetujui) Rancangan APBK tahun 2020 senilai Rp2,794 triliun lebih dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Jumat, 29 November 2019, malam. Setelah dievaluasi oleh Gubernur Aceh, RAPBK Aceh Utara itu pun ditetapkan menjadi Qanun tentang APBK 2020. Bupati Aceh Utara juga sudah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 26 Desember 2019.[](nsy)  

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.